Jakarta, MediaTimor.com– Strategi Politik pengacara ternama asal Papua, Yance Tenouye dalam menghadapi gugatan di Mahkama Konstitusi sepertinya cukup menarik perhatian. Sosok ini selain memiliki kapastitas memadai, lebih dari itu, mainan politik ala MK menjadi hal yang semakin mudah ditelusuri. Artinya, aspek hukum dan politik telah menjadi mainannya dalam kasus-kasus sengketa Pilkada. Kita lihat saja bagaimana mainannya nanti.
Pilkada tahun 2024 telah selesai, namun pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, Nus Weya- Yan Wenda, akhirnya mengajukan permohonan ke Mahkama Konstitusi. Jadwal sidang akan baru dimulai awal januari 2025 mendatang.
Nus Weya-Yan Wenda melalui kuasa hukum Yance Tenouye mengungkapkan adanya dugaan pengalihan suara dalam Pilkada Tolikara. Menurutnya, perolehan suara pasangan Nus Weya-Yan Wenda yang sebenarnya mencapai 75 ribu suara hanya diakui sebanyak 43 ribu suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sisanya itu yang dialihkan ke pasangan lain,” ujar Yance seperti dikutip dari halaman situs berita mkri.id pada 18 Desember 2024.
Lebih lanjut, Yance menjelaskan bahwa dalam penetapan hasil pemilu oleh KPU Kabupaten Tolikara, terdapat 6 kecamatan yang tidak dilakukan pleno dan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Menurutnya, hal ini menyalahi prosedur yang seharusnya dijalankan.
“Bawaslu sebenarnya sudah mengeluarkan rekomendasi terkait masalah ini. Namun, rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh KPU,” tambahnya.
Pada hari yang sama, terdapat juga dua permohonan lainnya yang turut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan dimaksud berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya, Bernadus Kobogau-Melianus Agimbau, serta dari Provinsi Papua Pegunungan yang diajukan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation.
Selanjutnya, terdapat permohonan perselisihan dari Provinsi Papua yang diajukan oleh Matius Fakhiri Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dilansir pada laman MK, hingga hari ini, Rabu (18/12/2024) pukul 23.42 WIB, jumlah permohonan perselisihan hasil pilkada yang masuk ke MK berjumlah 307 permohonan. Adapun rinciannya, 20 permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) gubernur, 238 PHP bupati, dan 49 PHP walikota. Sebanyak 158 permohonan diajukan secara langsung ke MK, dan 149 permohonan diajukan secara daring melalui simpel. (001red)
Eksplorasi konten lain dari mediatimor.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
