[Tidore] Mediatimor.com-Sekretaris Dinas Perindagkop Kota Tidore (Tikep) Kepulauan Andi Kirana, mengakui bawahannya telah ceroboh menyalahgunakan kewenangan, tak hanya sekedar menyimpang, Andi pun mengaku terlibat memuluskan Pemkot Tidore memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, kendati instansi dinaungi-nya terindikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini di ungkapnya menyusul selepas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengumumkan temuan tahun 2022 lalu, pada Pengelolaan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dan Retribusi Terminal senilai Rp. 217.656.844,00
” Penyalahgunaan kewenangan ini tersebar pada beberapa petugas penagih di UPTD, ulah dari oknum ini dapat mempengaruhi WTP” Ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya, Pada Rabu, (26/2/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, setelah temuan diumumkan oleh BPK, ia pun terjun langsung mendampingi oknum-oknum tersebut sampai disetorkan kembali, apabila tidak diselesaikan persoalan ini bakal dilimpahkan Kejaksaan.
Andi juga tak menampik kalau di tahun berikutnya dijumpai pula temuan serupa, meski nilainya tidak sebesar tahun sebelumnya.
” Tahun berikutnya masih ada temuan lagi, tapi lebih kecil” Ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada 2022 lalu, instansi pengawas pengelolaan uang negara itu menemukan pengelolaan retribusi pasar grosir dan pertokoan dan retribusi terminal belum sesuai ketentuan serta hasil pemungutan tidak disetorkan ke kas daerah senilai Rp. 217.656.844,00.
Dikutip laporan BPK, temuan ini merupakan salah satu butir penyimpangan bidang tertentu yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di era kepemimpinan Ali Ibrahim. (Rahmat)
Eksplorasi konten lain dari mediatimor.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
