RUPS LB Bank NTT: Antara Profesionalisme dan Perebutan Kursi Dewan Direksi dan Komisaris  

Awasan Kritis Terhadap Para Pemegang Saham Bank NTT

Pada 14 Mei 2025 mendatang, Bank NTT akan kembali menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). Agenda utamanya adalah progress kerjasama dengan Bank Jatim dalam skema KUB, serta membahas perubahan susunan direksi dan komisaris. Tapi sorotan tajam bukan pada agenda tertulisnya, melainkan pada siapa-siapa yang ingin duduk di singgasana kekuasaan lembaga keuangan milik rakyat NTT ini.

Yang menarik, bukan sekadar siapa yang mencalonkan diri, tetapi juga motif di baliknya. Banyak publik bertanya-tanya: apakah ini perebutan kekuasaan oleh para profesional yang ingin membangun? Atau justru para “bandit berjas rapi” yang kembali mengincar posisi demi keuntungan pribadi?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seleksi Terbuka? Ya. Tapi Benarkah Transparan?

Gubernur NTT, Emuel Melkiades Laka Lena, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), menyuarakan komitmennya: seleksi direksi dan komisaris akan dilakukan secara terbuka, transparan, dan meritokratis. Katanya, siapa pun boleh ikut asal memenuhi kualifikasi.

Pernyataan ini terdengar manis, bahkan memukau. Namun, publik tahu bahwa di panggung politik, pernyataan idealis seringkali hanya kulit luar dari strategi yang lebih kompleks. Melki Laka Lena bukan sekadar pejabat teknokrat, ia adalah politisi. Ia baru saja memenangkan Pilkada 2024 dengan dukungan partai dan pasukan loyalis yang telah jungkir balik mengumpulkan suara untuknya.

Dalam realita politik Indonesia, utang dukungan politik tidak dibayar dengan ucapan terima kasih. Ada “titipan” yang mesti disalurkan, dan tidak jarang, kursi-kursi strategis menjadi mata uang pembayarannya.

Jadi, walaupun secara verbal Gubernur Melki menegaskan tak ada calon favorit, tak berarti ia bebas dari tekanan politik. Dan sinyal-sinyal itu mulai tercium ketika beberapa “orang dekat” sang Gubernur dan Wakil Gubernur terlihat aktif mencari posisi bagi para loyalisnya di lingkaran inti Bank NTT.

Hasil RUPS LB Bank NTT 14 Mei 2025 akan menguji valid tidaknya pernyataan Gubernur Melki dan dugaan liar publik, melalui kehadiran wajah-wajah susunan dewan direksi dan komisaris Bank NTT.

‘Para Bandit’ Ingin Kembali Masuk Istana

Puncak kekhawatiran publik muncul ketika daftar calon direksi dan komisaris bocor. Dari 13 nama yang masuk, beberapa adalah wajah-wajah lama yang justru pernah menjadi simbol krisis integritas Bank NTT.

Mereka bukan dikenal karena prestasi gemilang, tapi karena pernah terseret—bahkan terlibat dalam dugaan korupsi. Beberapa diantaranya yaitu kasus pembelian MTN Rp50 Miliar, Kredit Fiktif PT. Budimas Pundinusa Rp100 Miliar, kasus Fraud Kredit KUR, Kredit Macet Bank NTT Cabang Surabaya, Kredit Macet Bank NTT Cabang Atambua, penarikan panjar untuk biaya HUT Pancasila tahun 2023 yang belum dikembalikan, pernah dipenjara karena korupsi, kasus asusila, pernah dipecat RUPS LB bank NTT 8 Mei 2024 karena kinerjanya buruk, atau kurang lebih punya afiliasi/kedekatan dengan mantan petinggi bank NTT yang terlibat dugaan kasus korupsi.

Apa yang mendorong mereka kembali mencalonkan diri? Jawabannya bisa banyak. Bisa jadi mereka percaya peluang kembali terbuka. Bisa juga ini bagian dari strategi bersih-bersih dosa masa lalu masuk ke dalam sistem agar bisa menghapus jejak. Tapi kemungkinan paling menakutkan adalah mereka ingin kembali duduk di kursi kekuasaan untuk mencuri lebih besar. Modusnya sama, tapi kali ini dengan topeng baru.

Tidak salah jika publik mulai waspada. Tidak salah jika para aktivis anti-korupsi mulai angkat bicara. Karena ketika mereka yang pernah merusak Bank NTT ikut kembali dalam bursa kandidat, itu bukan sekadar kompetisi profesional. Itu ancaman sistemik.

Tidak salah jika publik mulai bersuara, ketika calon assessor para calon kandidat direksi dan komisaris adalah mantan anggota dewan komisaris, yang pernah terseret kasus dugaan korupsi dana tantiem tahun anggaran 2013. Lebih dari itu, anggota keluarganya adalah staf/pegawai di bank NTT.

Lebih lucu dari itu, diduga salah satu anggota tim assessor adalah sekaligus salah calon anggota dewan komisaris di bank NTT, sekaligus memegang jabatan Ketua KRN. Hehe tentu ia akan menilai dirinya layak dan meloloskan diri jadi salah satu komisaris dong…

Bank NTT bukan milik sekelompok elit. Ia milik masyarakat NTT. Dan ketika institusi ini menjadi ladang kekuasaan dan peluang korupsi, maka kepercayaan publik akan terus tergerus. Maka pertanyaannya: apakah para pemegang saham akan benar-benar selektif? Atau malah tutup mata karena ada beban politis yang harus “dibayar”?

Dari sebab itu, pesan untuk Pemegang Saham, Jangan Lengah! Kursi direksi dan komisaris bukan hadiah politik. Ia bukan alat balas budi. Ia adalah tanggung jawab. Para pemegang saham, terutama kepala daerah dan PSP, harus menjadikan rekam jejak sebagai barometer utama. Jangan sampai orang-orang dengan catatan kelam kembali diberi kesempatan merusak.

Rakyat NTT tak butuh pemimpin yang lihai berdiplomasi di ruang rapat tapi licik di ruang belakang. Rakyat butuh pemimpin yang jujur, transparan, dan benar-benar ingin membangun.

RUPS LB Bank NTT 2025 bukan sekadar agenda formal tahunan. Ia adalah ujian etik dan integritas bagi semua pihak yang terlibat. Ini adalah saat di mana publik bisa melihat apakah proses seleksi benar-benar dilakukan berdasarkan kualitas, atau justru didikte oleh kekuasaan dan utang politik.

Kalau Bank NTT kembali diisi oleh orang-orang bermasalah, maka jangan salahkan publik jika kepercayaan terhadap lembaga ini makin memudar. Karena pada akhirnya, institusi publik seharusnya menjadi milik rakyat, bukan milik para “bandit” berbaju rapi. ***