Papua Susah Menjadi Luka Membusuk dan Bernanah Dalam Tubuh Bangsa Indonesia

Oleh Gembala Dr. Socratez Yoman

[Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)]

“Kamu bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan 1 fakta, tapi kamu tidak bisa mengalahkan 1 orang bodoh dengan 30 fakta sekalipun” -BJ. Habibie”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada kesemptan Diskusi Publik dan Seruan Damai tanggal 31 Mei 2025, saya menulis paper dengan judul: “Papua Sudah Menjadi Luka Membusuk Dan Bernanah Di Dalam Tubuh Bangsa Indonesia”. Isi tulisan dari paper ini, saya ingin menyampaikan penggambaran dan asesmen kehidupan Penduduk Orang Asli Papua dari para pakar, ilmuwan, peneliti, rohaniawan, akademisi, pengamat dan tokoh.

Saya mengangkat penggambaran dan penilaian kebanyakan dari perspektif orang-orang non Papua supaya lebih obyektif dan jernih melihat kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan negara atau pemerintah Indonesia selama 62 tahun sejak 1 Mei 1963.

Pertanyaan saya ialah apa dan bagaimana mereka melihat tantangan kemanusiaan, rasisme, ketidakadilan, kejahatan pemusnahan etnis, dan marginalisasi POAP secara sistematis yang dilakukan negara selama 62 tahun sejak 1 Mei 1963?

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno dengan tepat mengatakan:

“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah LUKA MEMBUSUK di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).

“……kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257). (Sumber: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme).

Sedangkan Pastor Frans Lieshout, OFM, mengatakan:

“Orang Papua telah menjadi minoritas di negeri sendiri. Amat sangat menyedihkan. Papua tetaplah LUKA BERNANAH di Indonesia.” (Sumber: Pastor Frans Lieshout,OFM: Markus Haluk: Guru dan Gembala Bagi Papua, 2020:601).

Lebih jauh Pastor Frans Lieshout mengungkapkan:

“..Orang tidak mau mendengar orang Papua, apa yang ada dihati mereka, aspirasi mereka. Aspirasi itu dipadamkan dengan senjata, kita harus mengutuk itu. Pendekatan Indonesia terhadap Papua harus kita kutuk. Orang Papua telah menjadi minoritas di negerinya sendiri. Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia.” (Sumber bacaan: Pastor Frans Lieshout. Gembala Dan Guru Bagi Papua. hal.399, 601).

Sementara Ibu Dr. Anti Solaiman mengatakan: “Papua itu luka dan isi lima buku Markus Haluk itu berisi luka semuanya yang belum ada solusinya. Luka itu bukan hanya dialami generasi tua, melainkan juga sudah dialami generasi anak dan bahkan generasi cucu” (Sumber: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, 11).

Pendeta Gomar Gultom, Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pada suatu diskusi tentang Papua pernah mengungkapkan:

“Persoalan Papua hari ini sudah seperti luka bernanah yang belum sembuh, belum kering nanahnya tapi muncul luka yang baru di atasnya” (Sumber: Pdt. Ronald Rischard Tapilatu: Membawa Keadilan dan Damai ke Tanah Papua: 2024, xvi).

Pastor Frans Lieshout, OFM, dalam bukunya yang berjudul: Gembala dan Guru Bagi Papua (2020:593) dan bisa dibaca juga kutipan yang tertuang dalam buku: Jejak Kekerasan Negara Dan Militerisme Di Tanah Papua, sebagai berikut:

“Pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”

Wajah militer Indonesia di Tanah Papua Barat digambarkan dengan jelas dan terang oleh alm. Frans Lieshout, OFM tentang pengalamannya sekitar 62 tahun silam tepatnya pada 1 Mei 1963.

“Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang diutus itu merupakan kelolompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.

“Saat itu saya melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal itu ke Jakarta. Di mana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda dibakar…” (Sumber: Pastor Frans Lieshout, OFM, Gembala dan Guru Bagi Papua: Markus Haluk, 2020, hal.593).

Alm. Herman Wayoi mengabadikan pengalamannya sebagai berikut:

“Pemerintah Indonesia hanya berupaya menguasai daerah ini, kemudian merencanakan pemusnahan Etnis Melanesia dan menggantinya dengan Etnis Melayu dari Indonesia….Dua macam operasi yaitu Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di Tanah ini. Rakyat Papua yang terbunuh dalam operasi-operasi militer di daerah-daerah terpencil atau pelosok pedalaman dilakukan tanpa prosedur dan pandang bulu apakah orang dewasa atau anak-anak. Memang Ironis, ketidakberpihakan hukum yang adil menyebabkan nilai orang Papua dimata aparat keamanan Pemerintah Indonesia tidak lebih dari seekor binatang buruan”. (Sumber: Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan Di Papua Barat: Yoman, 2007, hal.142-143).

A.C. Manulang Pengamat Intelijen mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pernah mengatakan:

“Bukan tidak mungkin dan jarang terjadi jika berbagai kerusuhan di berbagai daerah terlepas dari aktor intelektual dari Jakarta. Sangat mungkin kerusuhan ini didesain dari Jakarta dengan berbagai tujuan….”. (Sumber: Indopos, 04 November 2012…lihat Buku Otonomi Khusus Papua Telah Gagal: Yoman, 2012, hal. 215).

Semua konflik di Tanah Papua Barat diciptakan dan dirawat untuk kepentingan perampokan dan pencurian Sumber Daya Alam (SDA) dengan menyingkirkan, melumpuhkan, memiskinkan dan memusnahkan Penduduk Orang Asli Papua Barat. Faktanya, penguasa Indonesia tidak tertarik dengan POAP dan POAP dilihat dan dinilai sebagai penghalang dan beban yang perlu ditiadakan dari Tanah leluhur mereka. Tanah Papua Barat harus dikosongkan dari POAP yang berkulit hitam dan berambut keriting dan rambut bergelombang dan diisi atau ditempatkan kaum migran atau pendatang.

Pada 24 Maret 2025, di depan Parlemen Inggris saya pertanyakan beberapa pertanyaan kunci tentang persoalan konflik di Papua Barat.

(1) Siapa yang menembak mati Pilot Glen Malcolm Conning warga Negara Selandia Baru pada 5 Agustus 2024 di distrik Alama, Mimika?

(2) Siapa yang menewaskan Rick Spier dan Edwin Burgon pada tanggal 31 Agustus 2002 di Timika?

(3) Siapa yang menembak Pieper Dietmar Helmut (55) warga negara Jerman di Pantai Base G pada 29 Mei 2012?

(4) Siapa yang menewaskan Graeme Thomas Wall pada 30 Maret 2020 di Kuala Kencana, Timika?

(5) Siapa yang menembak mati Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha

pada 25 April 2021 di Beoga, Puncak?

(6) Siapa yang menembak mati Michelle Kurisi Doga pada 29 Agustus 2023 di distrik Kimbim/Assologaima, Wamena, Jayawijaya?

Siapa pelaku seluruh kejahatan kemanusiaan dan motivasi apa? Sejauh belum ada investigasi independen yang kredibel dan melibatkan komunitas internasional untuk investigasi , maka semua tuduhan negara dan aparat keamanan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah tidak benar dan tidak dapat dipercaya.

Pertanyaan mendasar yang lain saya sampaikan sebagai berikut:

(1) Mengapa pemerintah Indonesia tidak mengijinkan Komisi Tinggi HAM PBB, Wartawan Asing, dan Diplomat Asing berkunjung ke Papua Barat?

(2) Pemerintah Indonesia menutup akses Komisioner Tinggi HAM PBB wartawan dan diplomat asing masuk ke Papua Barat menimbulkan banyak kecurigaan dan pertanyaan. Indonesia takut apa, bikin apa dan sembunyikan apa di Papua Barat?

Sumber-sumber dan penyebab LUKA MEMBUSUK dan BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia ialah Kolonialisme, Imperalisme, Kapitalisme, Rasisme, Fasisme, Ketidakadilan, Marjinalisasi, Pepera 1969 yang dimenangkan ABRI, Pelanggaran Berat HAM, Pemusnahan Etnis Orang Papua secara sistematis, masif dan kolektif, Perampokan Sumber Daya Alam, Perampokan Tanah Penduduk Asli Papua untuk pemukiman transmigrasi, pembangunan gedung-gedung megah, infrastruktur militer, perkebunan kelapa sawit dan aparat keamanan TNI-Polri lebih berprestasi memproduksi mitos-mitos, label-label dan stigma yang merendahkan dan menghina martabat kemanusiaan kami, yaitu: separatis, makar, anggota OPM, KKB, monyet dan teroris.

Untuk mengobati dan menyembuhkan LUKA MEMBUSUK dan BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia, ada kesepakatan dan solusi politik antara Indonesia dan rakyat Papua yang didukung komunitas internasional ialah Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Solusi politik itu gagal total dan dalam era Otonomi Khusus, Papua menjadi Rumah Militer dan pelanggaran HAM berat meningkat tajam. Tidak ada recognition (pengakuan), pritection (perlindungan), affirmation action (keberpihakan), empowering (penguatan) terhadap Penduduk Orang Asli Papua.

Dan juga dalam era Otonomi Khusus 2001 hak-hak politik Orang Asli Papua dirampok dan dikuasai oleh orang-orang pendatang. Terlihat dalam kursi-kursi anggota DPR di beberapa kabupaten, kota dan provinsi didominasi dan diduduki oleh orang-orang Melayu atau pendatang.

Otonomi Khusus Jilid II yang dirancang sepihak penguasa sendiri akan memperburuk, memelihara, dan merawat LUKA MEMBUSUK dan BERNANAH di dalam tubuh bangsa Indonesia.

Yang jelas dan pasti, Otonomi Khusus Jilid I dan II bukan solusi, tapi sudah menjadi masalah baru. Slogan KESEJAHTERAAN yang bukan akar masalah dan kata ini hanya diulang-ulang sejak 14 Juli 1969 di Merauke dan menjadi tameng untuk memperpanjang penderitaan rakyat dan bangsa Papua Barat di atas Tanah leluhur mereka.

Pemekaran banyak provinsi boneka Indonesia juga bukan jalan penyelesaian akar konflik Papua, tapi upaya pemerintah untuk memarginalkan dan pemusnahan Orang Asli Papua lebih cepat dengan jalan senyap tanpa mengeluarkan satu butir peluru.

Penyebab LUKA MEMBUSUK DAN BERNANAH dalam tubuh bangsa Indonesia sudah ditemukan dan dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu empat akar sejarah konflik atau akar kekerasan Negara di Papua.

Empat pokok akar konflik dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008),  yaitu:

1) Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia; 

(2) Kekerasan Negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian; 

(3) Diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di Tanah sendiri;

(4) Kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua. 

Diharapkan, solusi untuk mengakhiri semua persoalan saya usulkan sebagai berikut;

1. Miminta kepada Dewan HAM PBB (Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 64 tahun sejak 19 Desember 1961.”

2. Sudah saatnya pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan rasisme dan siklus kekerasan sistemik terhadap orang asli Papua yang terus-menerus meningkat dengan jalan membuka ruang perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga sebagaimana yang pernah terjadi antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Helsinki pada 15 Aguatus 2005.

3. Saya minta presiden Prabowo menghentikan operasi militer di Nduga dan Kabupaten Intan Jaya dan di seluruh Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke. Jangan mengusir rakyat dari Tanah leluhur mereka dengan alasan ada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Alasan sebenarnya ialah berburu tambang dan rakyat diusir dari Tanah dan kampung halaman mereka.

4. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Presiden Prabowo menunjuk Special Envoy dalam rangka proses penyelesaian konflik Papua Barat supaya Utusan Khusus bertugas untuk mengadakan komunikasi dengan para pejuang Papua Barat merdeka dan juga sebagian rakyat dan bangsa Papua Barat yang berbeda ideologi dengan Indonesia.

5. Majelis Rakyat Papua harus berperan aktif untuk memperjuangkan recognition (pengakuan), protection (perlindungan), affirmation action (keberpihakan), empowering (penguatan) terhadap Penduduk Orang Asli Papua. Contohnya Tanah POAP harus dilindungi dan dilarang diperjualbelikan. Perlu dicanangkan kampanye terus menerus TANAH JANGAN DIJUAL.

Akhir kata, kita berdoa dan bekerja dengan cara-cara yang benar, bermartabat dan terhormat karena waktu TUHAN adalah waktu yang terbaik dan sempurna. Rakyat dan bangsa Papua Barat tidak selamanya gelisah, sedih dan menderita.

Waa…..Waa….Kinaonak!

Nabire, 31 Mei 2025

Pemateri: 

1. Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP)

2. Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC).

3. Anggota Konferensi Gereja-Gereja Pasifik (PCC).

4. Aliansi Baptis Dunia (BWA)