[Oksibil], Mediatimor.com – Pemkab Pegubin,Papua Pegunungan menggelar rapat Perencanaan Pembangunan Daerah (Musyawarah) terkait Otonomi Khusus (Otsus) dan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2026. Adapun, tema yang diangkat adalah “Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif,peningkatan kesejahteraan sosial,dan pembangunan infrastruktur yang berbelanja “. Rapat dibuka oleh Wakil Bupati Pegubin, Arnold Nam,S.AP.
“Forum ini bukan sekadar ritus administratif tahunan, melainkan momentum strategis untuk mengonsolidasikan seluruh komponen pembangunan dalam satu kerangka logika pembangunan yang komprehensif, partisipatif, dan evidence based. Musrenbang adalah titik temu antara rasionalitas perencanaan dan dinamika sosial yang terus bergerak, antara regulasi nasional dan praktik lokal yang kontekstual,”kata Arnold Nam .
Ia menegaskan, tahun 2026 menandai tahap awal dari pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Karena itu, dokumen RKPD Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen transisional sekaligus pijakan awal yang krusial dalam mewujudkan arah pembangunan jangka panjang, sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Pegubin Tahun 2025-2045. Program ini mencita-citakan daerah Maju,Tenteram, dan Berkelanjutan,dengan berlandaskan pada moto ,”Terip Tibo Semo Niriya (Bangkit Membangun Bersama).”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kerangka teoritik perencanaan pembangunan, forum ini merupakan wujud penguatan institusional terhadap pendekatan deliberatif. Selain itu untuk menjembatani kompleksitas antara kebutuhan sektoral dan keterbatasan fiskal.” Tegas Wabub Pegubin.
la juga merepresentasikan ruang artikulasi antara bukti empirik capaian pembangunan dan visi normatif transformasi wilayah perbatasan dengan karakteristik geografis ekstrem.
“Saya berpesan kepada tim asistensi Bapperida dari provinsi,setiap usulan program yang disampaikan dari setiap SKPD ini menjadi program prioritas yang harus diakomodir. Karena kami di Pegunungan Bintang adalah Kabupaten yang butuh sentuhan dari Pemprov Papua Pegunungan. Dari masa pemerintahan Jayawijaya hingga kini kami ini dianaktirikan,”tegas Wabup Arnold.
Wabub juga meminta, para pejabat pemerintah mulai dari kepala distrik, kepala kampung, kepala Sekolah, dan Kepala Puskesmas untuk mememberikan sentuhan visi pembangunan kepada masyarakat .
“Para unsur pimpinan ini membantu terjemahkan visi misi ini. Saya tidak mau ada unsur pimpinan yang hobinya kejar kesana kemari hanya untuk saat Evaluasi. Nanti ketika kami gantikan posisi kepala SKPD yang tidak kerja, jangan kejar kami,kembali tanyakan pada diri Anda apakah sudah bekerja dengan baik dan benar?” imbuh wabup.
“Perencanaan kita ke depan harus bertumpu pada kerangka penganggaran berbasis kinerja, perencanaan berbasis spasial, serta evaluasi berbasis hasil (result-based monitoring. Perencanaan bukan hanya penyusunan daftar kegiatan, tetapi juga konstruksi narasi pembangunan yang koheren, progresif, dan terukur.”tegasnya.
Sementara itu, ketua panitia Musrenbang Otsus dan RKPD 2026 Floriani.M.S.Uropmabin,S.IP.,MPA, dalam laporannya menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas beberapa point penting.
Poin-poin penting tersebut diantaranya sebagai berikut;
Pertama, Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan Rencana anggaran program pengelolaan dana Otsus dan RKPD Kabupaten Pegunungan Bintang yang membuat permasalahan pembangunan daerah,prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, program kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi.
Kedua, Penyelerasan program dan kegiatandwngan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi dan
Ketiga, klasifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten /kota dengan program dan kegiatan kampung yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang distrik.
Menurur Floriana ,sebelumnya Bapperida Pegubin sudah melaksanakan beberapa tahapan Persiapan, Kepala BAPPERIDA menetapkan Panitia Penyelenggara, Musrenbang OTSUS dan RKPD, Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum Gabungan SKPD, Menyusun jadwal agenda MUSRENBANG, Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk musrenbang .
Lanjutnya, bahwa sesuai mekanisme pelaksaan musrenbang OTSUS dan RKPD pada dasarnya didahului dengan pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, musrenbang Kampung dan Distrik. Kemudian dilanjutkan dengan forum gabungan SKPD untuk membahas Rancangan Awal Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 berdasarkan SIPD yang telah dilaksanakan pada tanggal 14- 16 April 2025. Setelah itu dikuti oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Pegubin.
Dikatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahurn 2024 tentang,Pengalolaan Transter ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus; Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua .Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BAPPERIDA Kabupaten Pegurungan Bintang Tahun 2025.
“Peserta yang dihadirkan dan membahas ,Para Kepala SKPD, Para Pimpinan dan Anggota DPRD,Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan,Tokoh Pemuda, Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik, Instansi Vertikal,Para pemangku Kepentingan lainnya di Lingkungan Pemda Pegubin.
Dalam kegiatan ini juga berlangsung penyerahan buku kajian analisis mutu biji kopi arabika di kampung molbib,Kabiding ,dan yapimakot,dan kajian pendidikan budaya tentang,pemberdayaan masyarakat adat suku ngalum berbasis kearifan lokal di pegunungan bintang dari Badan Riset dan inovatif Bapperida Pegubin kepada pemda pegubin.**
Penulis : Aquino Ningdana.
Editor : DDL/Tim Redaksi MT.
Eksplorasi konten lain dari mediatimor.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
