JAKARTA, Mediatimor.com – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) menyampaikan sejumlah agenda strategis terkait perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Salah satunya adalah mendorong penguatan pemahaman tentang migrasi aman lewat sosialisasi Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman (GEMA HATI MIA).
Dalam pertemuan itu, pendampingan peningkatan keterampilan PMI melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri PMI dan Migrasi melalui Layanan Terpadu Satu Atap. Selanjutnya terkait perlindungan Pekerja di Luar Negeri yang berhadapan dengan Hukum dan HAM.
Point penting itu disampaikan DPP PATRIA dipimpin Ketua Umum Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) saat beraudiensi dengan Wakil Menteri PPMI Christina Aryani diwakili Plt. Dirjen Penempatan Mocharom Ashadi dan Direktur Penempatan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan Dr. Yayan Hemuyadin di Kantor Kementerian PPMI, Jakarta, Senin (20/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain Gustaf, hadir juga dari jajaran DPP PATRIA yaitu Gabriel Goa, David Tamara, Friederich Batari dan Simon Resi (PATRIA Jakarta) serta Capt. Edward Argus Semara dari Asosiasi Pekerja Migran Indonesia.
Menurut Gustaf, DPP PATRIA yang menghimpun para alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) siap bersinergi untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja Migran Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Gabriel Goa juga menekankan pentinnya Sosialisasi Pencegahan Human Trafficking dan Migrasi Aman di sejumlah daerah antara lain Sumatera Utara sebagai kantong nomor satudengan modus operandi online scam. Selain itu Kalimantan Barat kantong nomor 2 online scam dan nomor satu pengantin pesanan.
“Selanjutnya, Sulawesi Utara kantong human trafficking nomor 3 online scam dan nomor satu human trafficking untuk tujuan eksplotasi seksual. Selain itu, NTT kantong human trafficking nomor satu PRT dan Buruh Sawit ke Negeri Jiran,” ujar Gabriel Goa.
Pendampingan Pekerja Migran
DPP PATRIA juga mendorong penambahan atau peningkatan keterampilan kerja PMI lewat BLK dan lain-lainnya agar mereka berangkat benar-benar sebagai PMI yang terampil dan Ahli serta migrasi aman melalui LTSA. Pemberian pengetahuan keuangan yang cukup juga penting sehingga hasil kerja di negeri lain benar meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Hal lain adalah pendampingan advokasi bagi PMI di luar negeri yang menjadi Korban Pelanggaran Hukum dan HAM.
DPP PATRIA mencontohkan Korban Human Trafficking misalnya korban Mariance Kabu asal NTT yang sedang mengais Keadilan di Negeri Jiran dan kerja sama stakeholder terkait untuk pemulangan para korban Pekerja Migran Indonesia dari Luar Negeri.
“Jadi, perlu koordinasi dan kerja sama dengan Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI serta Kementerian Sosial,” ujar Gabriel Goa.
Ke depan, kata dia, perlu berkolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian terkait lainnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kantong Pekerja Migran Indonesia.
“Daerah asal dan daerah tujuan perdagangan orang ada di 34 provinsi di Indonesia. Ada sekitar 6-8 juta WNI yang bekerja di luar negeri, sebagian besar perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah melebihi izin tinggal. Korban perdagangan seks anak mencapai 30 persen, dari perkiraan 8 juta yang illegal,” ujar Gabriel.
Dia menyebutkan Pekerja rumah tangga banyak di negara-negara Timur Tengah. Korban perdagangan seksual perempuan dewasa dan remaja asal Indonesia banyak terdapat di Malaysia, Taiwan dan Timur Tengah.
“Banyak ABK asal Indonesia yang dijadikan pekerja paksa di Kapal nelayan berbendera China, Korea Selatan, Vanuatu, Taiwan, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Mauritius dan India,” ujar Gabriel Goa.
Menanggapi usulan program DPP PATRIA, Mocharom Ashadi menyambut baik usulan DPP PATRAI. Dia menyebutkan DPP PATRIA menyampaikan beberapa program terkait perlindungan pekerja migran khususnya pekerja domestik.
Selain itu, kata dia, DPP PATRIA mendorong peningkatan kompetensi bahasa dan keterampilan agar pekerja migran dapat bekerja dengan aman dan baik di negara penempatan. Mocharom Ashadi menyebutkan DPP PATRIA juga mendorong pelayanan satu atap bagi para pencari kerja sehingga pelayanan dapat terlayani dengan aman dan cepat. (*)
Eksplorasi konten lain dari mediatimor.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
