OKSIBIL – Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana mengajak seluruh masyarakat di wilayahnya untuk terus menjaga lingkungan serta kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Demikian hal itu disampaikan Bupati Spei saat membuka kegiatan seminar yang mengusung tema Pemetaan Partisipatif Hak Tanah Adat Masyarakat Banalbakon Pegunungan Bintang pada 11-12 juli 2025 di Kota Oksibil. Hadir dalam kegiatan tersbut perwakilan WWF, Leo Yembise, S.IP, M.Si, Peneliti Atnografi dan Kebudayaan Melanesia, Drs. Ibrahim Peyon, M.SI, P.Hd, Pemerataan Partisipatif, Dr. Wika Avelino Rumbiak.
Dalam sambutan Bupati Spei Yan Bidana, ia mengatakan, jika berbicara pemetaan wilayah adat Banalbakon, maka hal itu sudah secara turun temurun diceritakan dari sejak moyang-moyang Pegunungan Bintang sampai saat ini.
“Kita ini warisan yang di budayakan oleh nenek moyang untuk manusia Okmekmin sejak 2 ribu abad. Wilayah kebudayaan Banalbakon mencakup wilayah geografis tempat masyarakat adat tinggal, berinteraksi, dan mewariskan pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik budaya Okmekmin kata Bupati dalam sambutannya di gedung serba guna Soskat Oksibil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk diketahui, kegiatan ini memang sangat penting sehingga menghadirkan WWF atau World Wide Fund for Nature yang adalah merupakan organisasi konservasi lingkungan terbesar dan tertua di dunia. Awalnya bernama World Wildlife Fund, organisasi ini didirikan pada tahun 1961 dan memiliki kantor pusat di Gland, Swiss. WWF bekerja di lebih dari 100 negara untuk melindungi hutan, lautan, air tawar, iklim, dan satwa liar. Di Indonesia, WWF dikenal sebagai WWF-Indonesia, sebuah organisasi konservasi independen yang bekerja untuk mencari solusi atas permasalahan lingkungan. Itu sebabnya, Pegunungan Bintang dalam masa depan lingkungan dan budaya penting sekali mendapat masukan dari Lembaga ini untuk memberi saran dan masukan penting bagaimana menjaga Pegunungan Bintang jauh kedepannya. Kegiatan ini diprakarsai Yayasan Pendidikan Okmin Papua bekerjasama Bapperida. Pada pointnya adalah Seminar, FPIC awal, pemetaan partisipatif hak ulayat AP Iwol wilayah kebudayaan Banalbakon dengan tema Pemetaan Partisipatif Hak Tanah Adat Masyarakat Banalbakon.
Sambutan ketua panitia Hengki Bidana S.sos.,M.Sos saat itu ia mengajak seluruh peserta untuk benar-benar memaknai apa yang disampaikan oleh para narasumber terkait materi pemetaan tanah adat wilayah adat sekitar Banalbakon Pegubin.
Menurut Hengki Birdana, di seluruh Papua, masalah untuk mendapatkan sertifikat tanah dalam prosesnya butuh waktu yang lama, namun komitmen tim akan lebih serius agar Pegunungan Bintang lebih awal untuk menyelamatakan pengakuan hak-hak bersertifikat sesuai kearifan budaya lokal masyarakat adat Okmekmin, sekaligus juga menjauhi oknum yang bisa mengklaim warisan budaya leluhur tanah adat.
Sekedar diketahui, di berbagai daerah lain di Indonesia, masalah pemetaan tanah adat sering terjadi klaim mengklaim, maka untuk mendukung dan mendapatkan pengakuan secara hukum agar tidak terjadi konflik satu dengan yang lain, maka terus di dorong dan dibantu dengan Universitas Okmin Papua untuk mengkaji secara kajian ilmiah antropologi manusia Okmekmin Melanesia.
Wilayah adat seringkali memiliki kompleksitas batas dan hak ulayat yang perlu diidentifikasi dan dipetakan, dengan mengatasi tantangan tersebut dan melibatkan semua pihak secara aktif, terutama anak-anak asli yang sudah selesai Pendidikan sarjana untuk ikut dalam kegiatan ini agar menjadi alat yang efektif mencapai keadilan sosial, pengakuan hak-hak masyarakat adat, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Bupati Spei menambahkan, Ia berkomitmen menghadirkan universitas untuk menjadikan pusat penelitian manusia peradaban manusia Okmekmin.
“Kami membuktikan bahwa semua manusia di Indonesia adalah keluarga dari Okmekmin, dan ini sedang diupayakan pembuktiannya sekaligus membantai pengakuan dari beberapa doktor di Afrika kalau orang Papua bukan dari pecahan dari Afrika tetapi dari Pegunungan Bintang”, ungkapnya
Selain itu, ia menyampaikan kalau sementara ini sedang dilakukan verifikasi peta dengan seluruh masyarakat adat untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan kondisi lapangan menggunakan peta sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan, penyelesaian konflik, dan pelestarian budaya, melindungi wilayah adat yang memiliki nilai budaya penting, sekaligus mendukung upaya pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional.
Pada acara itu juga, ia berpesan agar 277 kampung wajib menyumbangkan satu anak untuk melanjutkan Pendidikan sarjana di Universitas Okmin Papua.
“Ini bukan untuk saya, ini untuk kita semua bahwa kita juga bisa mencetak sarjana dari pedalaman. Buktinya saya sudah kirim anak-anak ke luar negeri bahkan dalam negeri yang sudah selesai maupun yang belum. Saya juga siap memfasilitasi, tetapi bagaimana peran semua AP Iwol untuk memberikan dukungan, membantu menceritakan sejarah peradaban manusia Okmekmin dari setiap AP Iwol kepada Tim Akademisi mitra WWF untuk mendapatkan sertifikasi pemetaan tanah adat agar hak-hak masyarakat adat tidak di ganggu oleh oknum-oknum yang berkepentingan.
Sesuai penjelasan Bupati tentang manusia adat Okmekmin dan keberadaan Universitas di Pegubin, PFIC dan WWF dan semuanya Doktor yang hadir saat itu siap mendukung Bupati dan Wakil Bupati Spei Yan Bidana –Arnold Nam untuk mendorong visi Pembangunan terlebih khusus tentang Budaya di seluruh Pegunungan Bintang.
Penulis: Aquino Ningdana
Editor: Fren Lutrun
Eksplorasi konten lain dari mediatimor.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
