oleh

Pulau Pasir: Ikhlaskah Kita Melepasnya?

Oleh: Dr. Ing. Ignas Iryanto*

 

OPINI, MEDIATIMOR.com– Sikap Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI sudah sangat clear dan tegas soal Pulau Pasir, yaitu bahwa Pulau Pasir atau Ashmore Reef merupakan milik Australia yang diwarisi dari Inggris.

Klaim masyarakat adat Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menyataan bahwa Pulau pasir sudah lama menjadi tempat persinggahan nelayan-nelayan tradisional Rote, justru dijelaskan oleh Kemenlu bahwa hal itu dimungkinkan karena ada Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understansing (MoU) antara RI dengan Australia pada tahun 1974, yang kemudian disempurnakan dalam Perjanjian pada tahun 1981 dan tahun 1989.

Bahkan sebelumnya, dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957, Pulau Pasir tidak pernah diklaim sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi ini kemudian di-Undangkan pada tahun 1960 dengan tetap tidak memasukkan Pulau Pasir dalam wilayah Indonesia.

Terakhir, di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), dalam PP Nomor 37 tahun 2008 yang kemudian diubah dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 tahun 2017, dicantumkan 111 pulau pulau kecil terluar, tidak termasuk Pulau Pasir di dalamnya.

Di wilayah NTT, yang termasuk pulau-pulau kecil terluar dalam Keppres tersebut yakni Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana dan Pulau Mangudu.

Dalam sejarah, disebutkan pila bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak pernah menolak klaim pemerintah Inggris atas Pulau Pasir tersebut yang kemudian diwariskan ke Australia.

Walaupun demikian, Masyarakat adat tanah Rote Ndao tetap ngotot ingin mengggugat pemerintah Australia ke pengadilan Common Wealth di Canbera.

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat, Ferdi Tanone telah menyurati Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perikanan dan Kelautan, dengan permintaan untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia dalam wilayah Pulau Pasir tersebut. Hal yang jika dilihat dari isi Keppres tahun 2017 tidak mungkin dilakukan oleh Indonesia.

Terakhir, Dr. Rahman Sabon yang menjadi Ketua Umum Partai Daulat Keradjaan Nusantara, mendesak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan TNI untuk segera menduduki Pulau Pasir. Dasar yang dipakai menurut Dr. Rahman Sabon yakni adanya Akta (bukti) ukur tanah Pulau Pasir oleh Hindia Belanda dalam Acte van Eigendom seluas 15.600 Hektar pada bulan Juli 1927. Acte tersebut disebut dimiliki oleh masyarakat adat tanah Rote Ndao.

Pertanyaan kritisnya, mengapa Pemerintah Hindia Belanda tidak pernah mengklaim Pulau tersebut ketika diakui oleh Inggris?

Selain bukti-bukti yang valid dalam dokumen-dokumen RI sendiri yang tidak pernah memasukkan Pulau Pasir ke dalam wilayah NKRI (mengapa selama ini tidak pernah diprotes juga), klaim atas dasar sejarah dalam praktek hukum internasional sekarang ini sangat sulit untuk dijadikan dasar. Sampai tahun berapa kita harus mundur dalam garis sejarah?

Apakah wilayah-wilayah kerajaan tua dulu dapat dijadikan dasar klaim wilayah untuk kondisi dunia saat ini? Indonesia mengklaim eks wilayah Madjapahit? China mengklaim eks wilayah Djengis Khan? Italia mengklaim eks wilayah imperium Romanum? Yunani mengklaim eks wilayah Aleksander Agung? Jangan pula dilupakan bahwa klaim China atas laut China Selatan juga didasarkan pada aspek sejarah yang mirip bahwa Pulau Natuna adalah rute tradisional nelayan-nelayan China masa lalu. Argumen itu secara tegas di tolak oleh kita yang mengacu pada uniclos.

Karena itu, mendesak RI menduduki Pulau Pasir secara militer, jelas merupakan sikap tidak bijak; apalagi jika Presiden sebagai Panglima tertinggi yang kemudian memerintahkan hal tersebut. Presiden Jokowi akan menjadi bahan tertawaan karena terpaksa melanggar isi Keprresnya sendiri.

Dengan berat hati, saya mengusulkan untuk merelakan saja Pulau Pasir tersebut menjadi wilayah Australia, namun bisa diusahakan agar wilayah atau sebagian wilayahnya masih boleh disinggahi oleh nelayan-nelayan tradisional kita serta peluang tenaga kerja dari NTT untuk bekerja di Pulau Pasir jika dieksplorasi oleh Australia juga diberikan secara khusus. Mungkin tuntutan seperti ini bisa lebih mudah dinegosiasikan dan diperjuangkan.

Hal yang kedua, dari pengalaman ini, provinsi-provinsi kepulauan di wilayah-wilayah terluar agar lebih jeli mendata pulau-pulau di sekitarnya, melakukan cross check sesuai isi Keppres pulau-pulau kecil terluar agar jika ada pulau yang belum masuk, dapat segera dimasukan dan Keppress tersebut sehingga bisa diubah.

Hal lain, aktivitas yang menunjukkan legalitas kepemilikan kita atas pulau-pulau tersebut juga sebaiknya dilakukan secara periodik agar klaim legalitas dokumen negara juga diperkuat dengan bukti adanya aktivitas legal diatas pulau tersebut.

Pulau-pulau kecil masuk dalam wilayah yang paling rentan terhadap bahaya perubahan iklim dan sudah menjadi concern global untuk menyelamatkan pulau-pulau tersebut. Peluang ini sebaiknya dimanfaatkan agar ada kegiatan di pulau-pulau tersebut.

Kekalahan kita dalam kasus Sipadan dan Ligitan, salah satunya adalah kita tidak punya catatan kegiatan apapun di sana, sementara Malaysia punya aktivitas seperti perawatan hutan mangrove. Pengalaman ini sebaiknya tidak dilupakan agar tidak diulang lagi.

* Penulis merupakan Sekjend Archipelago Solidarity Foundation, tinggal di Jakarta.

Komentar