oleh

KOMPAK Indonesia Nilai POLDA NTT Diskriminatif Tangani Mafia Migas di NTT

KUPANG, MediaTimor.com– Pada bulan April 2022 lalu, Polda NTT telah melakukan penangkapan dan memproses hukum dua kasus minyak; di antaranya seorang Pelaku Weli Ga Lomi, yang melakukan penyelundupan Minyak Subsidi dengan menggunakan Kapal Tanker Veri Anugra di Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam kasus tersebut, Barang Bukti Hilang dan Anggota Polri yang menangkap pelaku, beberapa bulan kemudian justru dimutasi ke luar kabupaten Sabu Raijua yakni ke Polres Lembata.

Hal ini menjadi pertanyaan besar ketika tim Propam Polda NTT melakukan supervisi ke Polres Sabu Raijua sehubungan dugaan kuat adanya oknum Polri yang memerintah melepas dan menghilangkan Barang Bukti milik Lomi Ga, tidak diproses Disiplin dan Kode Etik hingga saat ini.

Sementara dalam kasus lainnya, Polda NTT melakukan penangkapan Pelaku Penimbunan Minyak Subsidi di Kabupaten Sabu Raijua dengan Tersangka Antoni Niti Susanto (Tokoh Piet Kupang) dan beberapa Minggu yang lalu Polda NTT melakukan gelar perkara untuk menetapkan Antoni Niti Susanto sebagai Tersangka.

Ada hal menarik dalam konstruksi kedua kasus Migas di atas, yakni adanya Dugaan Kuat Polda NTT tebang pilih dan diskriminatif dalam penegakan hukum, yakni pelaku Lomi Ga diamankan namun tidak ditetapkan sebagai Tersangka; sedangkan Antoni Niti Susanto langsung ditetapkan sebagai Tersangka.

Mengapa Weli Lomi Ga terkesan kebal hukum dan tidak ditetapkan sebagai Tersangka? Ada informasi yang bisa dipercaya, bahwa pada tahun 2023 akan ada pembangunan Bandara Udara di Kabupaten Sabu Raijua dengan pagu anggaran sebesar Rp 1 Triliun yang akan dikerjakan oleh grup Honco sebut saja pelaksananya di NTT berinisial HN asal Solo.

Honco merupakan salah satu pengusaha yang pernah menguasai Proyek-proyek besar APBN di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Saat masih di penjara pun, Honco masih mengendalikan berbagai Proyek Mega Raksasa di Kementerian Perhubungan.

Diharapkan agar Kapolda NTT harus jeli dan serius mempelajari kondisi dan persoalan yang kompleks ini yang merugikan negara dan rakyat karena Kapolda NTT sebelumnya bertugas di KPK pasti mengetahui megakorupsi yang dilakukan kelompok Honco.

Beberapa hari belakangan, Provinsi NTT kembali dihebohkan dengan ditangkapnya masyarakat yang melakukan pembelian minyak di Pertamina kabupaten Ende; peristiwa ini bagian dari pencitraan ataukah upaya mengalihkan perhatian masyarakat NTT untuk melupakan kasus lebih besar yang sementara ditutupi dengan barang Bukti Kapal Tongkang Veri Anugra dan minyak puluhan ton yang dihilangkan oleh oknum Polri.

“Rakyat dan Penggiat Anti Korupsi akan mengawasi ketat kinerja Kapolda NTT yang terkesan mengamankan oknum Polri yang terlibat dalam menghilangkan Barang Bukti,” ungkap Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan resmi, Sabtu (15/10/2022).

Terpanggil untuk mengusut tuntas dan mengbongkar jaringan Mafia Migas di NTT, komit Gabriel, maka Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyatakan sikap dan tuntutan;

Pertama, mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar memerintahkan Kapolda NTT untuk berlaku Adil dan tidak diskriminatif dalam penegakan hukum; yakni segera menangkap dan memproses Hukum Weli Lomi Ga, tidak hanya Antoni Niti Susanto.

Kedua, mendesak Kapolri agar memerintahkan Kadiv Propam Mabes Polri untuk menangkap dan memproses hukum Oknum Polri yang terlibat dalam mafia Migas di NTT termasuk beking-bekingnya.

Ketiga, mengajak Solidaritas Penggiat Anti Mafia Migas dan Korupsi bersama Pers agar mengawal ketat penanganan perkara mafia migas di NTT.

Komentar