oleh

PMKRI Cabang Pontianak Nilai Dirjend Bimas Katolik Inkonsisten soal Pembekuan SMA Katolik di Kalbar

PONTIANAK, MediaTimor.com– Organisasi Pembinaan dan Perjuangan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pontianak Santo Thomad More, menyikapi adanya sanksi Pembekuan dan Pembatalan Pemberian Bantuan Pendidikan kepada SMA Katolik Thomas Tayan Hilir dan SMA Katolik Santo Ignasius Loyota Ngabang, oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Dirjend Bimas) Katolik di bawah Kementerian Agama
Republik Indonesia.

Dalam rilis kepada media ini, Selasa (26/7/2022), Dewan Pimpinana Cabang (DPC) PMKRI Cabang Pontianak menilai, dalam pembekuaan ini Dirjend Bimas Katolik bersikap Inkonsisten dalam menggambil keputusan pembekuan dan pembatalan pemberian bantuan kepada sekolah SMA Katolik yang ada di Tayan Hilir dan Ngabang.

Terhadap sikap Inkonsisten Dirjend Bimas Katolik atas Pembekuan dan Pembatalan dimaksud, PMKRI Cabang Pontianak menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut;

Pertama, PMKRI Cabang Pontianak menilai Dirjend Bimas Katolik Pusat telah bertidak Inkonsisten dalam mengambil keputusan ini, di mana dalam Surat Peringatan Nomor: B- 779/DJ.V/Dt. V.II/PP.01.1/03/2022 point 2, Dirjend Bimas Katolik Pusat memberi kesempatan untuk memenuhi syarat jumlah peserta didik dalam waktu 3 tahun ke depan yaitu sampai dengan tahun 2025, namun pada Surat Nomor: S. 1616/DJ V/Set.V/PP 00. 6/07/2022 dan Surat Nomor: S. 1617/DJ V/Set.V/PP 00. 6/07/2022, di mana SMA Katolik Thomas Tayan Hilir dan SMA Katolik Santo Ignasius Loyota Ngabang diberi sanksi pembekuan dan pembatalan pemberian bantuan pendidikan serta akan ditutup pada Desember 2022/2023 jika terus mengalami kemunduran.

“PMKRI Cabang Pontianak menganggap pembekuan dan pembatalan pemberian bantuan ini akan menjadi pembatasan ruang gerak SMA Katolik terkait untuk berkembang, sehingga perlu dibatalkan,” sikap PMKRI.

Kedua, PMKRI Cabang Pontianak menilai, Surat Nomor: S. 1616/DJ V/Set.V/PP 00. 6/07/2022 dan Surat Nomor: S. 1617/DJ V/Set.V/PP 00. 6/07/2022 dalam memberikan sanksi terhadap SMA Katolik terkait, terlalu terburu-buru sehingga perlu dilakukan evaluasi.

“PMKRI Cabang Pontianak merasa perlu adanya evaluasi terkait keputusan yang ambil oleh Dirjend Bimas Katolik Pusat terhadap sekolah SMA Katolik terkait, karena hingga saat ini masyarakat setempat masih memberi dukungan dengan adanya sekolah SMA Katolik yang ada terkait dengan cara menghibahkan tanah, kerja bakti dan bantuan dari perusahaan setempat untuk membantu menyiapkan tanah untuk pembangunan Asrama sekolah SMA Katolik,” tuntut PMKRI.

Ketiga, PMKRI Cabang Pontianak menolak proses pengangkatan secara Defenitif terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bimas Katolik defenitif a.n. Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono karena dianggap tidak bisa memenuhi keinginan masyarakat Katolik pada umumnya, terbukti Selama kurun waktu kurang lebih 7 bulan menjabat sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik, telah menunjukkan ketidakpahaman mengenai Katolik, dan semena-mena membekukan sekolah Katolik tanpa komunikasi dengan para Uskup sebagai pemegang otoritas Gereja di wilayah sekolah yang dibekukan.

Keempat, PMKRI Cabang Pontianak meminta Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk mengindahkan harapan umat Katolik terhadap keberadaan Dirjen Bimas Katolik RI, dan mengevaluasi Kinerja Menteri Agama RI dalam mengangkat Dirjen Bimas Katolik.

“Hingga saat ini bahkan tidak dilaksanakannya lelang jabatan Dirjen Bimas Katolik sehingga Bimas Katolik tidak diberi kesempatan untuk memperoleh calon Dirjen terbaik melalui proses seleksi atau lelang jabatan sesuai harapan umat Katolik, bukan mendefinitifkan Plt Dirjend Bimas Katolik RI, Bapak Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono,” sorot PMKRI.

Adapun pernyataan sikap dan tuntutan PMKRI Cabang Pontianak yang ditandatangani Ketua Presidium, Endro Ronianus dan Sekreraris Jenderal, Andreas Rendy, diharapkan dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat terhadap masalah tersebut.

Komentar