oleh

KOMPAK Indonesia Desak KPK RI dan MKD Tindaklanjuti Keberanian Bupati Merauke Ungkap Indikasi Gratifikasi di Balik Golnya UU Otsus dan DOB Papua Selatan

JAKARTA, MediaTimor.com– Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, secara blak-blakan menyatakan bahwa ada upaya dan kerja keras melobi dan berkolaborasi dengan Anggota DPR RI untuk menggolkan Undang Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang baru dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan dengan bayaran yang mahal.

“Tahun 2020, Kakak Yan Mandenas (Anggota DPR RI) hubungi saya. Kakak Rom, ini saatnya Kakak harus all out, harus habis-habisan, baru Provinsi ini jadi. Hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, demi leluhur di tanah ini, saya kasitahu kamu saya punya perjalanan, bagaimana saya kasih gol. Saya sudah janji kepada Kakak John, saya akan buat Provinsi ini jadi. Setelah itu, saya pergi ke Pak Yan Mandenas, saya pergi ke Pak Kommarudin, saya dekati semua yang ada di DPR, bayarannya mahal. Nanti kalau saya sebut, KPK tangkap saya nih. Bayarannya mahal.”

Demikian pernyataan jujur dan terbuka Bupati Merauke, Romanus Mbaraka di hadapan publik pada acara pawai bersama dan ungkapan syukur usai Pembentukan Provinsi Papua Selatan, sebagaimana dikutip dari Channel YouTube YS. Papua Channel, yang tayang pada Kamis (14/7/2022).

Terkait penyataan itu, Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menegaskan bahwa sikap dan keberanian Bupati Merauke patut didukung karena ada indikasi lobi (gratifikasi).

“Kami sangat mendukung Bupati Merauke yang sangat berani dan jujur mengakui di hadapan publik bahwa golnya UU Otsus hasil Revisi, ada dana besar dikeluarkan untuk oknum Anggota DPR RI. Indikasi adanya tindak pidana gratifikasi wajib ditindaklanjuti oleh KPK RI,” kata Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan resmi kepada media ini, Kamis (14/7/22).

Gabriel berkomitmen, terpanggil untuk mendukung keberanian dan kejujuran Bupati Merauke, maka KOMPAK Indonesia akan segera melaporkan ke KPK RI untuk segera memanggil Bupati Merauke agar bekerjasama membongkar adanya dugaan tindak pidana gratifikasi kepada oknum-oknum Anggota DPR RI terkait golnya UU OTSUS dan DOB Papua.

Selain itu, kata Gabriel, bersama Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, pihaknya kami akan melaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD)guna memanggil dan memeriksa Anggota DPR RI yang disebutkan secara terang-benderang dan jujur oleh Bupati Merauke di sejumlah media dn kini telah menjadi konsumsi publik.

Dalam keterangan rilis, Gabriel juga menyertakan penjelasan tentang Suap sebagaimana bunyi Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 1980 yang berbunyi:

“Seseorang dikatakan menerima suap jika ia menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Sedangan penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa Gratifikasi sebagai:

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Komentar