oleh

Pilpres: Wacana Duet Pemersatu Bangsa, Polarisasi Instrumen Politik dan Tantangan Rekonsiliasi Nasional

Oleh: Ignas Iryanto*

OPINI, MediaTimor.com–

Ketua umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Palloh telah melemparkan suatu wacana ke publik terkait keinginannya untuk mendorong yang disebutnya duet pemersatu bangsa walaupun menyebut ada tiga duet: Puan Maharani-Anies Baswedan; Ganjar Prajowo- Anies Baswedan; dan Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar.

Penulis kuat menduga bahwa yang dimaksud adalah duet Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, mengingat dua nama itu yang muncul dalam Kongres Partai Nasdem. Sebenarnya, motif utama Ketum Nasdem ini sangat mulia, yakni untuk menciptakan Rekonsiliasi Nasional; mengakhiri polarisasi konotasi “Cebong-Kadrun.”

Statement Surya Palloh yang mengatakan “lebih baik tidak ada pemilu jika memantik perpecahan bangsa,” justru langsung ditanggapi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Ashidiqi dengan kontra statement yang menohok: “Nasdem gak usah ikut pemilu saja.”

Menurut Prof Hukum Tata Negara tersebut, pernyataan Surya Palloh tersebut jelas bertentangan dengan tujuan utama dari Pemilihan Umum (Pemilu) yaitu agar rakyat dengan pendapat yang berbeda-beda dapat menyalurkan pendapatnya secara damai dalam Pemilu sebagai bagian dari sistem politik yang dianut (demokrasi).

Menurut pemahaman Penulis, Prof Jimly mau mengatakan bahwa Polarisasi pendapat adalah keniscayaan dalam Pemilu yang tidak perlu ditakuti. Prinsipnya, pendapat kedua tokoh ini sama benarnya.

Surya Palloh sadar bahwa polarisasi “Cebong-Kadrun” yang terjadi selama masa Pilkada DKI Jakarta (era Ahok-DJarot versus Anies-Sandi)maupun masa Pilpres terakhir, begitu dahsyatnya sehingga menimbulkan luka perpecahan yang serius dalam tubuh bangsa.

Sementara itu, Prof Jimly mengacu pada perbedaan penadapat rakyat yang normal terjadi dalam perhelatan demokrasi sepeti Pemilu dan Pilpres.

Mari kita jujur saja. Polarisasi “Cebong-Kadrun” tidak hanya berasal dari pilihan cara berkampanye atau dari pemilihan isu yang menjadi alat kampanye, melainkan sebenarnya bersumber dari pilihan ‘to be or not to be’ dari negara Proklamsi 17 agustus 1945 dengan Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Polarisasi: Instrumen Politik

Polarisasi itu secara esensial bersumber dari pebedaan pilihan akan masa depan bangsa ini; apakah tetap pada Dasar Negara Pancasila atau bergeser ke radikalisme agama dengan pilihan pada Khilafah. Perbedaan esensial inilah yang membuat polarisasi itu sangat dahsyat, ayat dan mayat masuk dalam pertarungan politik, fitnah dan hoax yang sangat jahat dijadikan instrumen politik yang sangat tidak beradab. Apakah ini fatamorgana penulis semata?

Coba kita check secara jujur kelompok-kelompok mana yang menjadi aktor aktif dari polarisasi ini: HTI, FPI, yang dalam pekembangan berbagai kasus hukum negeri ini, terindikasi kuat berkaitan dengan ISIS di Timur Tengah.

Hemat Penulis, polarisasi yang terjadi tidak bersumber dari perbedaan pendapat yang normal-normal saja, namun bersumber dari perbedaan yang sangat esensial yang menyangkut mati hidupnya negara Proklamasi NKRI berdasarkan Pancasila.

Prof Jimly sangat mungkin melihat polarisasi itu tidak bersumber dari sesuatu yang sangat fundamental dan Surya Palloh menyadari resiko yang ada dari polarisasi yang bisa muncul yaitu terpecahnya rakyat yang bisa berakibat pada terpecahnya bangsa dan negara. Yang membingungkan yakni jika bahayanya disadari, lalu mengapa Pak Surya Palloh masih mau mengambil resiko tersebut dengan menduetkan dua polar itu? Cara yang paling mudah dan sederhana adalah tidak membuka kemungkinan sama sekali terjadinya polarisasi itu, salah satunya dengan menghapus kemungkinan munculnya polarisasi tersebut.

Mungkin justru di sanalah letak argumen utama dari Ketum NasDem ini, duet Ganjar dan Anies justru akan menghapus kemungkinan munculnya polarisasi tersebut; “Cebong dan Kadrun” akan dikawinkan menjadi satu paket. Dwipolar akan menjadi monopolar, begitu mungkin harapannya. Pertanyaan yang utama, berubah menjadi apakah mungkin dua polar tersebut disatukan? Apakah polar Pancasila bisa dikawinkan dengan polar Khilafah?

Menurut hemat Penulis, jawabannya sangat jelas. Itu bagaikan usaha mencampurkan minyak dan air dan berharap campurannya homogen, hal yang tidak mungkin. Itu merupakan pilihan biner; Pancasila yes, Khilafah no atau Khilafah yes Pancasila no. Hanya itu pilihannya. Tidak ada setengah Pancasila dan setengah Khilafah. Namun mungkin para pendukung pikiran Surya Palloh masih akan membela diri bahwa Anies Baswedan bukan representasi Khilafah; dia memang representasi dari kelompok politik Islam moderat yang setia pada Pancasila namun bukan kelompok pendukung khilafah.

Terkait Anies Baswedan, terdapat beberapa catatan di bawah ini:

Pertama, Anies didukung oleh para tokoh dan kelompok yang bukan saja menggunakan politik identitas namun lebih dari itu terindikasi kuat mencita-citakan terbentuknya Negara Khilafah di negeri ini. Walaupun kelompok-kelompok seperti HTI maupun FPI sudah secara resmi dibubarkan, namun tokoh- tokoh serta para anggotanya masih aktif bergerak membawa cita-cita tersebut.

Kedua, dalam (salah satu) deklarasi dukungan pada pencalonannya sebagai Capres, sempat terjadi insiden ketika ada kelompok yang ingin memasang bendera HTI di depan dan ditolak oleh panitia penyelenggara. Dalam video yang viral itu, terdengar jelas bahwa panitia menolak bukan karena alasan substantif ideologis, namun “agar tidak menyusahkan pak Anies.” Terkesan kuat bahwa itu hanya alasan taktis semata bukan alasan prinsip-ideologis.

Ketiga, Anies pernah bersama beberapa tokoh Islam dalam acara Jaringan Nasional Alumni Timur Tengah. Dalam video yang viral tersebut, hadir juga Jusuf Kalla, Ustad Abdul Somad, Bachtiar Nasii, dan lain-lain. Bachtiar Nasir menyatakan bahwa Khilafah akan bangkit di tahun 2024. Pertemuan ini dilakukan setelah nama Anies muncul sebagai balon Presiden dari partai Nasdem.

Ini adalah tiga catatan yang masih diingat Penulis, di samping banyak fakta lain khususnya fakta-fakta seputar Pilkada DKI pada tahun 2016 hingga 2017, di mana bahkan segregasi ekstrim dilakukan juga pada sesama Muslim.

Jika mengingat kembali kiprah Anies Baswedan sebelum Pilkada DKI khususnya kiprahnya pada gerakan Indonesia Mengajar, juga even-even pendidikan seperti Olimpiade Sains, di mana Anies selalu hadir sebagai pembicara utama bersama Prof Yohanes Surya, juga kiprahnya sebagi tim sukses Jokowi-JK, Penulis mencatat Anies sebagai nasionalis dan Islam moderat.

Namun even Pilkada DKI 2016 itu menunjukkan bahwa Anies tidak mampu bersikap tegas terhadap cara-cara kampanye pendukungnya, dan dalam pidato kemenangannya tidak akan dilupakan sebagai pidato yang sangat rasialist. Apa yang terjadi di Pilkada DKI khususnya politisasi mayat, mau tidak mau mengingatkan kita pada permusuhan ekstrim sesama umat Islam yang terjadi di Suriah antara para pendukung ISIS dan penolak ISIS.

Embrio dengan model yang sama sudah tumbuh di negeri ini. Jika dibiarkan, sangat mungkin nasib NKRI akan serupa dengan nasib beberapa negara di Timur Tengah tersebut. Sangat kuat terindikasi bahwa Anies Baswedan didukung oleh kelompok-kelompok pendukung negara Khilafah dan tidak ada catatan bahwa Anies mampu besikap tegas menentang para penukungnya, baik dalam menjalankan politik identitas maupun dalam mengemukakan wacana negara Khilafah.

Segregasi Kepentingan

Hemat Penulis, upaya menyatukan Ganjar Pranowo-Anies Baswedan dengan maksud agar terjadi rekonsiliasi nasional, tidak mungkin terjadi karena kutub Pancasila tidak mungkin berrekonsiliasi dengan kutub Khilafah. Tentu saja aspirasi politik Islam akan terus hidup di negeri ini dalam bingkai Pancasila. Dan itu sudah terjadi sejak negara ini berdiri dan akan terus berlangsung selama negara Pancasila ini eksis.

Sistem nilai Islam yang ada dalam ruang privat agama dapat ditransformasi menjadi sistem nilai publik dan menjadi regulasi negara. Itulah hakekat perjuangan politik partai-partai Islam, tanpa harus memaksakan seluruh Syariat menjadi kontitusi negara menggantikan UUD 1945 dan Khilafah menjadi dasar negara menggantikan Pancasila.

Jika aspirasi politik agama diperjuangkan dengan prinsip ini, perbedaan opini bisa saja terjadi dan umat Islam tetap dapat dimobilisasi oleh partai-partai Islam tanpa melakukan segregasi ekstrim berdasarkan agama. Karena semuanya akan bermuara pada keadaban publik yang memberi manfaat bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Aspirasi Islam yang diperjuangkan demikian sangat mungkin akan juga didukung oleh WNI non-muslim.

Mayoritas warga negara Jerman adalah penganut Kristen dan di sana ada dua partai Kristen yang termasuk dua partai besar negrei itu: CDU (partai Kristen democrat ) dan CSU (partai Kristen sosial). Tentu saja dua partai ini memperjuangkan nilai-nilai Kristiani agar bisa berkontribusi pada regulasi negara yang memberikan manfaat publik tanpa perlu melakukan segregasi ekstrim berdasarkan agama. Sistem jaminan sosial di Jerman yang termasuk terbaik di dunia, sangat boleh jadi merupakan artikulasi publik dari nilai-nilai Kristiani tanpa harus menjadikan Alkitab menjadi konstitusi Jerman.

Sistem jaminan sosial tersebut tentu juga memberi manfaat bagi komunitas Muslim Turki yang hidup di Jerman. Karena itu, kerja sama antara dua partai ini dengan SPD yang mengusung ideologi sosial demokrat dapat berjalan dengan baik dan berpijak pada rasionalitas untuk membangun kesejahteraan umum (bonum communae).

Kini dinamika politik di sana lebih variatif karena muncul beberapa partai baru seperti Partai Hijau (lingkungan dan partai lainnya). Tentu saja negara Jerman juga punya masalah lain dengan munculnya kelompok politik ekstrim kanan (rechts radicale) yang ultra nasionalist dan membenci kelompok emigran. Tentu hal itu menjadi tantangan dunia politik Jerman yang harus dihadapi oleh partai-partai lain.

Tantangan Rekonsiliasi Nasional

Kerpihatinan Ketum NasDem akan potensi perpecahan bangsa adalah wajar. Namun dengan mencoba menduetkan Ganjar dengan Anies sepertinya bukan merupakan solusi. Bahkan bisa membawa pada kompleksitas problem yang lebih serius bagi keberlanjutan negara Proklamasi 1945 berdasarkan Pancasila.

Dengan alasan untuk menjaga persatuan bangsa, Bapak Bangsa dan Proklamator kita Bung Karno pernah menciptakan Nasakom; suatu konsep politik yang mencoba menyatukan kelompok politik nasionalis, agama dan komunis. Pidatonya soal ini bahkan diberi judul ‘Nasakom adalah Kebenaraan.’

Pilar Nasionalis, agama dan komunis disatukan dalam prinsip ini dengan alasan utama untuk menjaga persatuan bangsa. Beliau mungkin terlewat untuk mempertimbangkan bahwa secara prinsip komunis bertentangan dengan Pancasila dan menyatukana dua hal tersebut adalah suatu kemustahilan. Dan bahwa antara keduanya hanya terdapat pilihan biner: yes or no to be or not to be.

Sejarah kita telah mengajarkan kita bahwa konsep Nasakom ini kemudian membawa kita pada era Demokrasi Terpimpin, pecahnya Twi Tunggal Soekarno Hatta dan juga membawa kita kepada tragedi G30-S PKI yang mengakhiri kepemimpinan nasional Soekarno. Ini fakta kelam dalam sejarah kita, ketika demi persatuan nasional, kita melupakan beberapa hal prinsip yang menjebak kita pada pilihan-pilihan biner. Suatu titik dalam sejarah yang agak menodai kemuliaan dan kemegahan kepemimpinan proklamator tercinta, Bung Karno. Semoga tragedi itu tidak kita ulangi lagi.

 

* Penulis adalah Pemerhati Sosial, tinggal di Jakarta.

Komentar