oleh

Kompak Indonesia Minta Kejaksaan Usut Tuntas Korupsi Berjamaah di Kabupaten Keerom

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) menaruh perhatian terhadap dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di Kabupaten Keerom oleh sejumlah elit daerah itu. Kompak Indonesia juga meminta keseriusan Lembaga penegak hukum untuk bertindak adil demi kepentingan rakyat.

“Percepatan Pembangunan di Papua Khususnya wilayah perbatasan menjadi program priotas Pusat karena wilayah terdepan NKRI, salah satu wilayahnya Kabupaten Keerom, Papua. Dana yang digelontorkan Pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan bantuan khusus masyarakat khususnya Orang Asli Papua sangat besar. Fakta membuktikan uang selalu membuat pejabat rakus dan serakah untuk merampok. Pemenuhan Hak-Hak Ekosob Rakyat khususnya orang asli papua diabaikan bahkan dieksploitasi untuk korupsi berjamaah. Dugaan korupsi yang terjadi harus bisa ditangani dengan baik”, ungkap Gabgiel Goa dalam percakapannya Bersama okmintv.com kamis (07/07/2022).

Gabriel selaku Ketua Kompak Indonesia menjelaskan, untuk menyelamatkan uang rakyat agar tidak dirampok maka dibutuhkan Aparat Penegak Hukum yang memiliki integritas dan takut akan Tuhan bukan penyembah Beelzebul sebab selama ini Laporan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi Berjamaah sudah dilaporkan di Polda Papua dan KPK RI namun perkaranya dipetieskan bahkan diesbatukan.

Menurutnya, Kepercayaan publik khususnya Penggiat Anti Korupsi kembali bersemangat sejak kehadiran Kajari Jayapura dan Kajati Papua berani usut dan proses hukum perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di wilayah Kabupaten Keerom yakni kasus korupsi berjamaah Bansos dan infrastruktur jalan.

“Terpanggil untuk menyelamatkan uang rakyat agar tidak dirampok berjamaah di Papua maka kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia mendesak pertama, mendukung total Kejati Papua dan Kejari Jayapura untuk serius proses hukum Tindak Pidana Korupsi berjamaah di Kabupaten Keerom dengan segera Tangkap Pelaku dan Auktor Intelektualis Korupsi Berjamaah di Keerom dimulai dari perkara Tipikor Bansos dan Infrastruktur jalan di Keerom. Kedua, mendesak Kejakgung dan KPK RI untuk mendukung total Kajati Papua dan Kejari Jayapura segera tangkap dan proses hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis Korupsi Berjamaah di Keerom. Ketiga, mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi, Tokoh Lintas agama, Tokoh-tokoh Adat dan Pers untuk melakukan gerakan advokasi sistemik dan masif untuk membongkar kejahatan korupsi berjamaah di Kabupaten Keerom dengan  melakukan Aksi Solidaritas dukungan kepada Ketua Kejaksaan Tinggi Papua, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Jaksa Agung dan KPK RI untuk segera Tangkap dan Proses Hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis korupsi di Kabupaten Keerom”, tegasnya.

Ia menambahkan, Perampokan Hal-hak Ekosob Rakyat Papua adalah Kejahatan HAM Luar biasa dan harus mendapat perhatian serius seluruh elemen rakyat”. (*)

Komentar