oleh

KOMPAK Indonesia Beri Tanggapan Menohok atas Rumor PT. Flobamor Akan Kelola Tiket Masuk Taman Nasional Komodo

LABUAN BAJO, MediaTimor.com– Di tengah sorotan publik terkait mahalnya tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), berhembus pula rumor dan pemberitaan beberapa media lokal NTT yang menyebutkan bahwa Pemerintah memberi kepercayaan kepada PT. Flobamor untuk mengelola Tiket masuk ke TNK.

Menanggapi rumor yang beredar tersebut, Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia memberi sorotan menohok seraya merekomendasikan beberapa poin tuntutan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa (5/7/2022), Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, menyoroti bahwa kepercayaan Pemerintah kepada PT. Flobamor merupakan kebijakan yang blunder, lantaran publik NTT tengah menyoroti kinerja dan integritas PT. Flobamor yang masih jauh dari harapan.

“Fakta membuktikan bahwa usaha yang dikelola PT. Flobamor merugi, juga beberapa kasus yang tengah melilit dan diduga kuat ada indikasi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Publik mempertanyakan kinerja dan kemampuan jajaran PT. Flobamor dalam mengelola tarif masuk TN Komodo,” sorot Gabriel.

Gabriel menegaskan, terpanggil untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan tarif masuk Taman Nasional Komodo, maka KOMPAK Indonesia menyampaikan beberapa poin tuntutan, yakni:

Pertama, mendesak DPRD Provinsi NTT agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur NTT dan Dinas Pariwisata NTT guna meminta penjelasan resmi terkait mahalnya tarif masuk TNK dan pemberian wewenang pengelolaan kepada PT. Flobamor.

Kedua, mendesak DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna meminta pertanggungjawaban terkait pelimpahan wewenang pengelolaan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo kepada PT. Flobamor yang diragukan publik terkait profesionalitas, integritas dan masih tersandung sejumlah kasus yang sedang disorot publik NTT.

Ketiga, mendesak KPK RI bekerjasama dengan BPK RI dan BPKP, agar melakukan audit investigasi terkait mega proyek Pariwisata Premium Labuan Bajo yang menelan Anggaran fanstastis.

“Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Wisata Super Premium tentu memerlukan managemen pengelolaan yang profesional, akuntabel dan kredibel. Bukan sebaliknya memberi ruang kepada wadah yang diragukan kredibilitas, integritas dan profesionalitasnya. Patut diduga ada intervensi kepentingan (kekuasaan, red) yang justru mengamputasi kewenangan Pemerintah Daerah Manggarai Barat maupun BOP Labuan Bajo,” sorot Gabriel.

“Jika hal ini terus dibiarkan tanpa atensi serius dari para wakil rakyat, baik di tingkat Provinsi maupun Pusat, maka bukan tidak mungkin, rakyat NTT akan terus menjadi penonton, bukan pelaku dan penikmat destinasi wisata. Ini ibarat ‘sapi punya susu, kerbau punya nama’,” tandas Gabriel.

Komentar