oleh

Soroti Kasus Dugaan Tipikor di Pegbin-Papua, KOMPAK Indonesia Dukung Kinerja Kejati Papua Berantas Korupsi

PEGUNUNGAN BINTANG, MediaTimor.com– Maraknya kasus korupsi pada proyek-proyek vital dan strategis seperti infrastruktur jalan, listrik, air, jembatan, pelabuhan dan bandara, untuk percepatan pembangunan di wilayah Papua sebagai zona terdepan NKRI, merupakan bentuk kejahatan dan perampokan hak-hak ekinomi, sosial dan budaya (Ekosob) rakyat Papua terutama untuk Orang Aseli Papua.

Demikian sorotan itu diutarakan Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK)Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Sabtu (25/6/2022).

Gabriel menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) seperti dana bantuan sosial (bansos), dana Alat kesehatan (Alkes), Dana Covid, hingga Bantuan Sosial lainnya oleh elite di Papua, wajib dibongkar dan diusut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH); baik pihak kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

“Gebrakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Nikolaus Kondomo dan jajarannya dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Proyek Jaringan kabel listrik bawah tanah di Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua senilai Rp 40,097 miliar pada Rahun Anggaran 2017-2018, wajib didukung total dan dikawal ketat oleh semua elemen Penggiat Anti Korupsi berkolaborasi dengan Pers,” dukung Gabriel.

Selain proyek listrik, beber Gabriel, masih ada lagi proyek jalan, bantuan sosial dan dana Covid yang perlu diproses hukum.

Komitmen KOMPAK Indonesia

Gabriel berkomitmen, atas nama pemberantasan Korupsi dan pemulihan hak-hak Ekosob rakyat Papua yang telah dirampok oleh para elit, maka KOMPAK Indonesia menyatakan sikap dan tuntutan, yakni;

Pertama, mendukung total dan mengawal ketat proses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Kejati Papua agar segera menangkap dan memproses Hukum Pelaku dan Aktor Intelektual di balik kasus tipikor.

Kedua, mendesak Jaksa Agung RI untuk mendukung total Kejati Papua.

Ketiga, mendesak KPK RI agar melakukan supervisi penegakan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Kejati Papua dan proaktif memproses hukum Laporan Masyarakat ke KPK RI terkait kasus Tipikor di Pegunungan Bintang, Papua.

Keempat, mendesak Komisi III DPR RI mendukung dan mengawasi proses hukum Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Polda dan Kejati Papua serta KPK.

Kelima, mendukung dan siap mendampingi Pelaku Tipikor yang bersedia menjadi Justice Collaborator untuk dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga berani mengungkap para aktor intelektual (para elit, red) yang terlibat dalam kasus Tipikor di Papua.

Komentar