oleh

Ada Apa……! Saling “Serang” Kepala BPSDM dan Ketua DPRD Pegunungan Bintang

JAKARTA – Saling berbalas pantun antara ketua DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang Denius T Uopmabin terkait tuduhannya yang dialamatkan kepada kepala BPSDM Kabupaten Pegunungan Bintang dinilai sarat dengan muatan politis menyosong momentum politik yang semakin dekat.

“Tuduhannya sangat politis karena tidak di dukung dengan data dan sangat beraroma politik. Mestinya, sebagai pejabat negeri di daerah sebaiknya tanggalkan ego diri, kepentingan politik pilkada tahun lalu dan juga dengan sadar diri kurangi sibuk urus keluarga di Jayapura dan di PNG. Perlu ada kesadaran sungguh dari seorang ketua DPRD yang satu ini dan tinggal berkantor di Oksibil. Sebab rumah rakyat yang dipercayakan itu sudah ditutupi rumput dan dimakan rayap. Mandat kepercayaan rakyat Pegunungan Bintang tidak pernah dijalankan dengan baik. Rakyat pemberi suara sudah letih sambil menyaksikan pemimpin mereka yang mangkir dalam waktu bertahun-tahun. Bukankah ini menjadi tanggung jawab Ketua DPRD dan anggotanya?”, tegas Geral Bidana dalam sebuah tulisan yang dikirim ke redaksi pada sabtu (18/06).

Geral dalam pernyataannya itu menanggapi berita media online Papua Terkini.com pekan ini, bahwa Denius T Uopmabin, sebagai ketua DPRD keliru dan menuduh tanpa alasan yang jelas Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada BPSDM sedang mengambil alih tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Tuduhan ini tanpa ada dasar dan data secara komprehenship dan lebih nampak penilaian subjektif terhadap Bupati dan/atau Kepala BPSDM Pegunungan Bintang yang tengah menjalankan tugasnya.

Menurutnya, yang dijalankan BPSDM sekarang adalah koordinasi pada tataran teknis program-program yang secara sistim tidak terakomodir di Dinas Pendidikan. Sebab, ini ranahnya Dinas Pendidikan dan BPSDM di dalam menyukseskan program yang berhubungan dengan pembangunan pendidikan dan pengembangan SDM orang Pegunungan Bintang.

“Jadi begitulah cara kerja yang tepat di dalam birokrasi pemerintahan untuk menyukseskan program secara periodik. Apalagi kita orang asli Pegunungan Bintang ini sangat jauh tertinggal dari saura-saudara kita. Sungguh memperihatinkan ya, termasuk Denius Taplo Uopmabin yang bicara tanpa data otentik dan didukung dengan skill yang mumpuni. Penerapan SIPD ini wajib hukumnya bagi ASN maupun para politisi untuk dipelajari dan saling menopang dalam memecahkan masalah pengembangan SDM Pegunungan Bintang”, ”, tegasnya

Persoalan lain yang disorot Ketua DPRD tentang Keberadaan Universitas Okmin Papua juga mendapat tanggapan pedis dari Geral Bidana.

Universitas Okmin Papua sendiri sejak awal mendapat persetujuan dari pemerintah pusat sebenarnya hal itu yang sangat diinginkan pemerintah pusat karena upaya memanusiakan manusia di Papua menjadi hal yang paling mendasar dan itu menjadi prioritas banyak pihak. Sayangnya, pernyataan Ketua DPRD ini seakan menuduh ketidakseriusan bupati mengurus daerah tersebut, sedangkan menghadirkan universitas di wilayah Pegunungan di Papua adalah sesuatu yang sangat sulit namun hal itu bisa terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang. Logika ketua DPRD yang menyatakan Bupati seakan meninggalkan Sebagian tugas-tugas  bidang Kesehatan dan Pendidikan hanyalah pernyataan politik yang tidak berdasar sebab bertepatan dengan perhelatan politik yang semakin dekat. (*)

 

 

Komentar