oleh

Komite II DPD RI Bahas Persoalan Tambang di Nagekeo, Kuasa Hukum Masyarakat Adat Terdampak: Negara Jangan Tutup Mata dengan Hak Rakyat

MBAY, MediaTimor.com– “Sejak adanya kesepakatan antara Masyarakat Adat dengan Bupati Ngada pada saat itu (sebelum pemekaran Kabupaten), telah diatur kewajiban dari Pihak PT. Lisindo Sentosa selaku pemegang kuasa pertambangan. Namun hingga saat ini, kewajiban tersebut tidak dijalankan dengan baik dan tidak tepat sasaran.”

Demikian hal itu diutarakan Eleonarius Dawa, S.H selaku Kuasa Hukum masyarakat adat terdampak aktifitas tambang besi yang ada di Desa Nggolonio, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dalam sebuah Forum Diskusi yang diinisiasi Komite II RI, Rabu (15/6/2022).

Eris menegaskan, selain hak-hak klien (masyarakat adat, red) yang belum diberikan sampai saat ini, juga di lokasi tambang tersebut terdapat kuburan leluhur milik masyarakat adat yang terancam digusur oleh PT Lisindo Sentosa dalam Melakukan aktivitas pertambangan.

“Secara umum, PT. Lisindo Sentosa sangat tertutup dalam menjalankan aktivitas pertambangan, yang hingga saat ini klien kami tidak mengetahui luas dan batas-batas wilayah pertambangan tersebut,” sentil Eris.

Diketahui, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang terdiri dari Wakil Ketua, Abdulah Puteh beserta rombongan, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (15/6/2022).

Kunjungan tersebut sebagai wujud respon DPD atas pengaduan masyarakat terhadap aktifitas tambang besi yang ada di Desa Nggolonio, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Pengaduan dan aspirasi masyarakat adat yang terdampak aktifitas Pertambangan, disampaikan lewat kuasa Hukum Dowa & Dawa Law Firm, Eleonarius Dawa, S.H.

Dalam kesempatan Dialog bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo, tokoh masyarakat, pihak Kementerian ESDM, Kementerian KLH, Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dimoderatori oleh senator Dapil NTT, Angelius Wake Kako (AWK), dihasilkan beberapa pokok Rekomendasi.

Pada dasarnya, masyarakat adat yang terdampak aktifitas Tambang menghendaki agar hak-hak mereka diakui oleh perusahaan pengelola tambang.

Wujud Keberpihakan

Senator Angelo pada kesempatan dialog interaktif bersama masyarakat, menjelaskan bahwa kedatangan Komite II DPD RI sebagai bukti keberpihakan langsung atas pelbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kedatangan kami hari ini merupakan bukti keberpihakan kami terhadap semua persoalan yang dialami oleh rakyat kecil. Kami harus menjadi jalan keluar bagi rakyat dalam upaya memperoleh keadilan atas hak-hak mereka yang diambil oleh perusahaan,” ungkap Senator AWK.

Pada kesempatan yang sama, tokoh masyarakat, Yoseph Lambo, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan kerja DPD menanggapi pengaduan mereka.
“Kami bersyukur, hari ini DPD bisa datang kunjung kami dan mendengar langsung keluhan kami. Kami hanya butuh keadilan dan kepastian. Ada kuburan leluhur kami di tanah yang dijadikan sebagai area pertambangan,” pinta Yoseph Lambo.

Komentar