oleh

PADMA Indonesia Soroti Kinerja Pemkab Malaka soal Maraknya Migrasi Ilegal dan Penegakan Tipikor

MALAKA, MediaTimor.com– Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terkesan tidak respon terhadap persoalan Migrasi Ilegal yang rentan Human Trafficking di Medan, juga belum adanya kepastian penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka.

“Ini memperlihatkan belum adanya keseriusan Pemkab Malaka dalam pencegahan Migrasi Ilegal rentan Human Trafficking dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Malaka, sehingga terkesan ada pembiaran dan pengabaian sebagai bentuk pelanggaran HAM dan Maladministrasi,” sorot Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa dalam keterangan resmi, Jumat (27/5/2022).

Gabriel yang juga Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia itu menegaskan, sebagai lembaga yang setia mengawal dan konsisten berjuang melawan Human Trafficking dan Korupsi di Indonesia khususnya NTT, kembali mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati Malaka dan Forkompinda Malaka, dalam beberapa poin rekomendasi, yakni;

Pertama, agar memerintahkan Kadis Nakertrans untuuk segera ke Medan berkolaborasi dengan Perkumpulan Advokasi Kemanusian (PERAK) Indonesia di Medan guna menyelamatkan anak-anak Malaka yang diduga menjadi korban Migrasi Ilegal (Human Trafficking) yang mau diselundupkan ke Negeri Jiran (Malaysia, red) melalui jalur Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Kedua, mendesak Bupati Malaka untuk segera membuat Peraturan Bupati (Perbup) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Malaka sebagai implementasi nyata Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketiga, mendesak Bupati Malaka agar segera bekerjasama dengan pihak Lembaga Agama dan Lembaga Pendidikan untuk mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) guna mempersiapkan kompetensi dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Malaka.

Keempat, mendesak Bupati Malaka agar segera berkoordinasi dengan Kemenaker RI, Kantor Imigrasi Atambua, Kemenkes dan Instansi terkait lainnya untuk membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) guna menjamin pengurusan semua persyaratan bagi CPMI asal Malaka sehingga dapat bekerja melalui jalur prosedural bukan Migrasi Ilegal yang rentan Human Trafficking.

Kelima, mendukung Bupati Malaka mendesak Kapolda dan Kajati NTT untuk segera menuntaskan kasus Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka, sehingga ada kepastian hukum bagi Tersangka dan terpenuhinya rasa Keadilan bagi Rakyat Malaka.

Keenam, mendukung Bupati Malaka untuk proaktif mengatasi Human Trafficking dan Korupsi di Malaka, berkolaborasi dengan Lembaga Agama, Civil Society Organization (CS), Lembaga Pendidikan dan Pers (Pentahelix); baik di Malaka, Nasional maupun Internasional.

“Stop Bajual Orang Malaka dan merampok Hak-hak Ekosob Rakyat Malaka Menuju Futuro de Malaka Bersih, Bebas Korupsi dan Bebas Human Trafficking,” tegas Gabriel.

Komentar