oleh

SKK Bermasalah, Laki Desak ULP Tidore Batalkan, Tender Ulang Proyek

MEDIATIMOR.COM [TIDORE]- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat(PUPR) menjumpai adanya ketersediaan tenaga kerja yang merangkap dilakukan oleh beberapa pelaku usaha jasa konstruksi.

Temuan itupun diketahui, selepas beredarnya surat diedarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pertanggal 28 april tahun  2022 akhir itu.

Didalam surat itu menjelaskan, Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) dijumpai  merangkap alias lebih dari satu badan usaha.

Adapun selain itu,  hal demikian juga terjadi pada penanggung jawab badan usaha (PJBU), itupun diketahui merangkap lebih dari satu badan usaha.

Lantas dengan adanya menguatnya temuan tersebut akhirnya harus membuat Ketua Ormas Laskar Anti Korupsi ( Laki) Provinsi Maluku Utara, Adenan Ajud, angkat suara.

Adenan menyebutkan, dibalik temuan tersebut ada dugaan saling pinjam Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dipraktekkan oleh  Perusahan jasa konstruksi.

“Hal ini pula menandakan penyedia atau badan usaha motivasinya hanya sekadar  memburu keuntungan, keberadaan tenaga ahlinya hanya berupa isian kualifikasi saja (rekayasa), tapi ketika  di lapangan tidak ada,” Ujarnya ketika dihubungi Sabtu, (21/5/22)

Padahal setahu-nya  didalam Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 5 Tahun 2021 mengenai pemenuhan tenaga kerja konstruksi badan usaha, melarang keras merangkap jabatan pada badan usaha lainnya, lanjutnya, apabila ditemukan demikian.

Tentu menurutnya, Ini perlu dicurigai penggunaan sertifikat badan usaha (SBU) kedalam dokumen lelang proyek tersebut,  sebab setahu-nya,  syaratnya, mengharuskan badan usaha wajib melampirkan Sertifikat Kompetensi Kerja jasa konstruksi dalam pembuatan SBU.

Lanjut dia, Apabila SKK-nya bermasalah, pastinya persoalan serupa juga turut mempengaruhi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dibuatkan oleh pelaku usaha.

Apalagi didalam surat itu tambahnya, turut menyasar beberapa badan usaha yang berkantor didaerah propinsi Maluku Utara (Malut), puluhan kontraktor tersebut diungkapkan olehnya, itupun juga tersadung masalah serupa.

Semisalnya perusahaan, Mafututu Indah, G8 Mandiri, Raraz Sejati,  Adi Setia Abadi, Tiga Berlian Mandiri, Putra Ligapi, Soa Kota Utama, Adelia Mitra, Ira Tunggal Bega, Ketapang, Lantang Pertama, Fadil, Ganda Putri Utama, Rizwana, Adi Putra, Citra, Nyinga Marimoi, Cahaya Netral, Goya Boki Jaya, Multi Karya, Tiga Bersaudara.

Dan katanya, dari serangkaian  perusahaan disebutkan diatas, sebagian badan usaha telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tidore Kepulaun, bahkan ada yang digadang-gadang sudah memulai mengerjakan proyek.

Olehnya itu, Iapun minta, Proyek yang sudah di tenderkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kota Tidore Kepulaun, dibatalkan, sebab menurutnya, apabila tidak dibatalkan dan tidak di lelang ulang kembali, Hal ini akan menimbulkan dampak hukum.

Selain dampak Hukum, lanjutnya, publik  juga akan menyoroti  proses penyelenggaraan pemerintah kota Tidore Kepulauan dikepalai oleh Ali Ibrahim. (Malut-Amat)

Komentar