oleh

Kasus Dugaan Pembunuhan Wartawan FL, TPDI: Gubernur VBL Perlu Klarifikasi Pernyataan “Bertanggung Jawab”

KUPANG, MediaTimor.com– Penyidikan kasus dugaan percobaan pembunuhan atau penganiayaan terhadap Wartawan senior Fabianus P. Latuan di Kupang, NTT, bisa saja tidak semulus yang dibayangkan publik pasca penangkapan 5 dari 6 orang terduga pelaku oleh Polda NTT di Samarinda, Kalimantan Timur, saat kelima terduga sedang bersiap-siap untuk meneruskan pelariannya ke Jakarta.

Menurut Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, penangkapan terhadap 5 terduga pelaku dimaksud, merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi.

“amun prestasi itu serta-merta akan hilang, manakala Polda NTT, cq. Kapolresta Kota Kupang gagal mengungkap, menangkap dan memproses hukum aktor intelektual dan pendana yang mendanai keenam terduga pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap Fabianus P. Latuan berikut pelariannya,” ungkap Petrus dalam keterangan tertulis, Senin (16/5/2022).

Petrus beralasan, di tengah kepuasan publik NTT atas keberhasilan Polisi NTT menangkap 5 dari 6 terduga pelaku percobaan pembunuhan berencana terhadap Fabianus P. Latuan, Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat sesuai dengan pemberitaan sejumlah media lokal di Kupang pada 10 Mei 2022, menyatakan bertangung jawab atas kasus pemukulan (Percobaan Pembunuhan Wartawan Fabi Latuan), tanpa menjelaskan apa substansi pertanggungjawabannya itu.

Pernyataan yang Sarat Makna

Petrus menilai, di dalam hukum pidana terdapat suatu asas yang menyatakan bahwa: “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Asas ini kemudian dielaborasi oleh beberapa ahli hukum pidana; di antaranya Dr. Chairul Huda, SH. MH, dalam bukunya berjudul “dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, sehingga akan sangat menarik jika dicari benang merah antara peristiwa percobaan pembunuhan dengan pernyataan bertanggung jawab Viktor B. Laiskodat.

“Prinsip di mana tiada pidana tanpa kesalahan ini menjadi sangat menarik untuk ditarik benang merahnya dengan pernyataan Viktor B. Laiskodat bahwa “saya bertanggung jawab atas peristiwa pemukulan terhadap Fabian P. Latuan, perlu diklarifikasi sendiri atau dimintakan klarifikasinya oleh Penyidik Polresta Kota Kupang perihal sampai di mana batasan bertangggung jawab yang dimaksud oleh Viktor B. Laiskodat dalam kasus ini yang sarat makna,” ujar Petrus.

Ia melanjutkan, klarifikasi tersebut sangat relevan, mengingat pada satu sisi publik bisa memaknai bahwa Gubernur Viktor B. Laiskodat sebagai turut serta atau setidak-tidaknya Viktor B. Laiskodat tahu siapa-siapa aktor intelektual dan pendana yang membiayai para pelaku dalam aksi dan pelariannya.

Sementara pada sisi yang lain, kata bertanggung jawab bisa dimaknai mengambilalih pertanggungjawabannya, baik secara pidana maupun secara perdata dalam kasus dimaksud.

“Pertanyaannya, sampai di mana batasan tanggung jawabnya itu; apakah akan menunjuk siapa sebagai pelaku utama atau berperan turut serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP atau bisa bermakna sebagai sebuah intervensi kekuasaan kepada Polisi untuk menindak sebatas pelaku lapangan saja atau bisa juga mendorong agar Polisi menindak siapapun pelakunya termasuk pelaku turut serta dengan berbagai peran berbeda,” nilai Petrus.

Gubernur VBL Harus Klarifikasi

Petrus beranggapan, Gubernur Viktor B. Laiskodat, harus mengklarifikasi pernyatannya bahwa dirinya bertanggung jawab atas peristiwa pemukulan terhadap Fabian P. Latuan.

“Klarifikasi ini sangat penting karena kata-kata bertanggung jawab dalam suatu peristiwa pidana memiliki makna yuridis bertanggung jawab sebagai pelaku yang berbuat atau turut serta berbuat sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” kata Advokat Peradi itu.

Petrus menambahkan, klarifikasi itu sangat penting, agar tidak timbul spekulasi dan tafsir yang merugikan Viktor B. Laiskodat dan jabatannya selaku Gubernur NTT, mengingat pokok permasalahan utama adalah pemukulan terhadap Wartawan Fabian P. Latuan yang dihubungkan dengan kehadirannya saat jumpa pers di Kantor PD Flobamora, terkait klarifikasi penulisan berita dugaan korupsi Deviden PD Flobamora sebesar Rp. 1,6 Miliar yang tidak disetor ke Pemprov NTT di Kantor PD. Flobamora.

“Jika saja pernyataan Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat bertanggung jawab atas peristiwa pidana dimaksud, dimaknai sebagai akan memberikan nama-nama mereka yang ikut terlibat sebagai aktor intelektual dan pendanaan untuk pelarian para pelaku, maka ini juga sesuatu yang sangat bijak dan berimplikasi sangat positif dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di NTT,” kata Petrus.

Atau sebaliknya, lanjut dia, kata-kata bertanggung jawab itu justru dimaknai sebagai ingin melindungi pelaku aktor intelektual penganiayaan yang sesungguhnya, sehingga penyidikan yang sedang berlangsung hanya terbatas pada 5 orang pelaku lapangan, dengan tujuan untuk melindungi pelaku tindak pidana yang sesungguhnya, termasuk menutup kasus dugaan korupsi yang sedang disorot publik NTT.

“Publik NTT menunggu dan mengawasi proses hukum dan profesionalisme Penyidik Polda NTT, Cq. Polresta Kupang dalam mengungkap tuntas kasus ini, tanpa perlu terpengaruh dengan pernyataan bertanggung dari Gubernur NTT Viktor B Laiskodat, terutama karena publik meyakini betul bahwa para pelaku adalah anak muda yang dibiayai baik untuk tindak pidana yang disangkakan maupun pelarian dan biaya hidup selama pelariannya,” pungkasnya.

Komentar