oleh

TPDI: Penganiayaan Wartawan FL sebagai Upaya Saling Melindungi Para Koruptor di Lingkaran Dalam Kekuasaan

KUPANG, MediaTimor.com– “Kekerasan fisik dan verbal yang sering diperhadapkan kepada penggiat anti korupsi dan jurnalis di Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan strategi untuk membungkam peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di NTT, dengan cara-cara intimidatif yang dimainkan oleh pihak yang berkepentingan dengan kroni-kroni dalam kekuasaan.”

Demikian sorotan itu diutarakan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan resmi, Selasa (3/5/2022).

Menurut Petrus, tipologi korupsi di NTT sudah terbangun dengan pola saling menyandera untuk saling melindungi, sehingga ketika ada peristiwa kekerasan terjadi terhadap pegiat anti korupsi Fabian P. Latuan, terkait sikap kritis terhadap KKN di lingkaran dalam kekuasaan, maka sulit rasanya pelaku diungkap tuntas secara hukum.

“Ini semakin memperlihatkan sebuah fenomema, di mana korupsi di lingkaran pusat kekuasaan tidak boleh dikontrol atas nama dan dalam bentuk apa pun. Dan jika coba-coba dikontrol, akan berhadapan dengan cara kekerasan dan kekerasan itu akan menjadi berita menarik untuk menutup isu korupsi yang sedang disorot,” sorot Petrus.

Upaya Pengalihan Isu Korupsi

Petrus beranggapan, gambaran pembungkaman terhadap peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, terutama pegiat anti korupsi dan wartawan, nampak jelas dari lambannya Polisi melakukan tindakan kepolisian di Tempat Kejadian Perkara (TKP), terutama mengungkap para pelaku dan dalangnya.

“Jangan sampai publik hanya dijanjikan sekedar pemanis di bibir,” kritik Petrus.

Diterangkan, di lihat dari locus dan tempus delictinya, maka peristiwa penganiayaan atau percobaan pembunuhan yang menimpa Jurnalis Fabianus P. Latuan di halaman Kantor PT. Flobamor usai mengikuti jumpa pers pada 26/4/2022 dengan jajaran Direksi dan Komisaris PT. Flobamor, diduga terhubung materi klarifikasi dugaan korupsi itu sendiri.

Pasalnya, yang mengklarifikasi isu korupsi terkait LHP BPK RI tentang Deviden Rp.1,6 miliar PT. Flobamor yang disebut-sebut tidak disetor ke Pemprov NTT, adalah Direksi dan Komisaris.

“Karena itu, Direksi dan Komisaris PT. Flobamora pun harus diproses untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau setidak-tidaknya memulihkan hak-hak Fabianus P. Latuan,” ujar Petrus.

Pimpinan PT. Flobamor Harus Melindungi

Peristiwa nahas yang menimpa Fabianus P. Latuan, usai mengikuti klarifikasi dari PT. Flobamor saat hendak keluar dari area parkir lalu dianiaya oleh sekelompok orang bercadar hingga babak belur tanpa diketahui siapa pelakunya, harus menjadi atensi penegakan hukum serius.

Padahal, kata dia, wartawan Fabianus P. Latuan sebagai pihak yang mengkonstatir dugaan korupsi dana deviden PT. Flobamora untuk Pemprov NTT, kemudian diundang untuk mendapatkan klarifikasi.

“Menurut UU, Fabianus P. Latuan harus mendapat perlindungan hukum, karena melakukan peran serta dalam mengungkap dugaan korupsi,” katanya.

Apa yang dialami Fabian P. Latuan, lanjut Petrus, merupakan cerminan sikap sebagian Penyelenggara Negara yang anti terhadap kontrol publik, lantas menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan ladang korupsi.

“Ini juga pertanda bahwa setiap rezim yang berkuasa pola korupsinya, ikut berubah bahkan bermetamorfosa termasuk cara mengamankan korupsi,” lanjutnya.

Karena itu, kata Advokat Peradi itu, kasus Fabian P. Latuan menjadi ujian bagi Kapolda NTT yang mantan Direktur Penyidikan KPK; apakah memilih mendahulukan penyidikan penganiayaan dan mengesampingkan kasus dugaan korupsinya atau kedua-duanya harus diungkap, mengingat dua-duanya penting dan harus dicari benang merahnya, apakah terkait aktivitas Fabian P. Latuan sebagai pegiat anti korupsi atau tidak.

“Karena itu, Kapolda NTT harus tampil elegan memastikan apakah ada korupsi di PT. Flobamor. Jika saja ya, maka harus dicari apakah penganiayaan ini adalah bagian dari upaya pihak tertentu untuk menghalangi pengungkapan korupsi secara dini,” nilainya.

“Publik sudah mengultimatum Polda NTT untuk segera mengungkap identitas pelaku dan intelektual dadernya dan segera menangkapnya, jika tidak maka Polisi bisa dinilai sebagai bagian dari penggunaan kekuatan untuk mempertahankan pola korupsi yang ada di NTT, yaitu saling menyandera untuk saling melindungi,” timpal Petrus.

Komentar