oleh

Konsekwensi Politik Ketika Peran DPD RI Lebih Merespon Kepentingan Rakyat

Editorial: Oleh. Freni Lutruntuhluy, S.Pd*)

Saya menuliskankan artikel ini setelah melihat begitu banyak fenomena dan gejolak sosial politik terjadi ketika rakyat mulai sadar bahwa ternyata peran DPD RI mulai terasa menyentuh substansi masalah yang dialami rakyat. Di kalangan elit partai sendiri, banyak yang kemudian mulai sadar, bahwa apakah yang dimaksudkan semua situasi ini adalah haruskah membahas ulang peran dan fungsi DPD RI yang selama ini dinilai kurang memiliki taring?

Barangkali itu adalah inti dari masalahnya sehingga mengapa kita bisa lihat banyak benturan politik terjadi di masyarakat yang bersumber dari arah politik dua Lembaga DPD dan DPR RI berbeda. Ketika masyarakat kita mulai sadar hak politiknya, partai Politikpun bisa menjadi ancaman serius dalam proses demokrasi kita. Rakyat telah sadar bagaimana partai lebih sibuk mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan daripada mengutamakan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Sidang-Sidang DPD RI. (doc-net)

Ada beberapa alasan yang menguatkan argumentasi saya atas situasi ini dengan berkaca pada gelombang protes rakyat terhadap pemerintah beberapa waktu lalu, pertama; bahwa gejolak politik yang datang dari aras bawah itu sebagai jawaban terhadap fakta politik kita yang dipertontonkan para elit dan partai yang mengabaikan aspirasi rakyat. Itu bisa dilihat pada aksi protes terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden ke tiga periode dan big data dari pejabat negara kita. Lihat saja di panggung itu bagaimana gerakan protes itu tidak dimotori oleh mereka-mereka yang selama ini menyebut diri sebagai ormas nasional dan memiliki sumbangsih besar terhadap pejabat negara dan elit-elit bangsa kita. Mereka semua terdiam, karena factor sebab akibat terjadi dari system kekuasaan turun sampai ke akar-akarnya. Signal ini telah menunjukan secara jelas bahwa perpecahan di rakyat terbagi satu dari kekuasaan dan yang datang dari kesadaran akal sehat dan panggilan untuk perubahan itu sendiri.

Kedua; Saya paling sering mengikuti bagaimana dinamika sidang di Lembaga DPD RI yang sepertinya Lembaga itu terasa kesulitan menentukan sebuah keputusan politik ketika membahas begitu banyak persoalan rakyat. Mereka terperangkap dalam system hukum (Kontitusi) kita yang sebetulnya tidak memberi ruang yang besar kepada DPD RI untuk memutuskan sebuah solusi kepada rakyat, sementara rakyat Indonesia menaruh begitu banyak persoalan kepada Lembaga itu yang pada prinsipnya harus ada solusi bagi rakyat kita. Lagi-lagi, ruang keputusan itu sangat kecil pada DPD RI kecuali memberi masukan dan rekomendasi kepada pemerintah agar bisa memperhatikan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui Lembaga DPD RI sebagai perwakilan daerah. Persoalannya adalah bagaimana jadinya kalau semua itu tidak diperhatikan oleh pemerintah? Sebab bicara kepentingan rakyat tidak lain tentang keputusan anggaran dan ruang itu tidak dimiliki oleh Lembaga DPD RI. Sentimen itu paling kuat di kedua Lembaga DPD dan DPR RI.

Semua situsi yang terjadi di Lembaga DPD dan DPR RI sebetulnya keluar jauh dari semangat menghadirkan Lembaga itu untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sebagai sebuah lembaga negara di bawah MPR DPD memiliki tugas untuk membantu, menyuarakan aspirasi rakyat dari tingkat daerah ke tingkat nasional. Hal tersebut, akan menghasilkan kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat daerah tersebut.

Pertanyaannya adalah dimana semangat awal menghadirkan Lembaga DPD RI itu sebagai konsekuensi pelaksanaan demokrasi yang baik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. DPD itu dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di level pusat. Sayangnya, UU Nomor 27 Tahun 2009 telah menjelaskan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPD, namun beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU MD3 belum maksimal mengejahwantahkan kewenangan DPD sebagaimana UUD 1945. Hal itu pula diperkuat Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah mengembalikan kewenangan DPD dalam pemenuhan fungsi legislasinya sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

 

Komunikasi Politik Dua Arah Menuju Pilpres 2024

Dengan mencermati situasi politik di parlemen antara DPD RI dan DPR yang mana peran DPD RI tidak diberi ruang yang besar untuk kepentingan rakyat, hal itu kemudian menciptakan komunikasi politik dua arah dari dua Lembaga itu ke rakyat dalam kepentingan merespons persoalan maupun momentum pemilu 2024 mendatang.

Perpecahan di rakyat yang saya sebutkan tadi akan memiliki dampak buruk dalam pesta demokrasi kita jika pemerintah dan partai politik tidak mampu membangun iklim pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat. Perpecahan yang saya sebutkan tadi bersumber dari dua arah politik dari parlemen DPD dan DPR RI yang berdampak kepada perpecahan itu terjadi di rakyat. Sebab, kepentingan rakyat sama-sama berada pada dua Lembaga itu, namun DPD tidak memiliki daya yang kuat untuk membentuk kebijakan politik bagi rakyat.

Setelah saya mencermati situasi sidang-sidang DPD RI, baru kemudian saya bisa menyebutnya ada beban yang begitu besar di Lembaga itu. Lihat saja bagaimana DPD begitu “merayu” mitra pemerintah untuk sama-sama terbuka soal keputusan mana yang harus diambil untuk rakyat. Pihak pemerintah sendiri masih mendua hati karena beban politik Ketika berhadapan dengan DPR RI keputusannya berbeda. Pada titik inilah yang menunjukan bagaimana sikap politik DPD RI belakangan ini mulai lebih tegas.

Saya sebagai pekerja dibidang ini hanya bisa menaruh harapan semoga pemerintah bisa merespons dengan baik keputusan-keputusan Lembaga DPD RI yang sebetulnya jujur untuk nasib rakyat kita. Saya menyebutnya itu sebagai sesuatu yang jujur karena Lembaga DPD RI dalam komunikasi politiknya bebas tanpa ada tekanan politik dari mana-mana kecuali mempertimbangkan secara matang aspek keuntungan politik.

 

Sekian!

Komentar