oleh

PADMA Indonesia Bantah Klarifikasi Kejaksaan Agung

JAKARTA, MediaTimor.com– Klarifikasi Kejaksaan Agung (Kejagung) soal mafia hukum dan peradilan dalam sebuah kasus di Jakarta Pusat, dibantah oleh para korban kriminalisasi yang menuntut agarsejumlah bukti sejak penyelidikan dan penyidikan bisa dipertanggungjawabkan agar prinsip keadilan dan kebenaran terungkap.

Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendesak agar klarifikasi soal mafia hukum tersebut perlu memperhatikan bukti dan proses yang sudah dijalani para korban.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, menilai ada yang tidak beres terkait kasus ini sejak awal penahanan hingga putusan hukum.

“Apalagi, sejak awal ditahan tahun lalu, tudingan korban sebagai mafia tanah tidak terbukti. Oleh karena itu, Aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim, red) yang terkait dalam proses hukum tersebut perlu diperiksa,” desak Gabriel dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/4/2022).

Gabriel menegaskan, klarifikasi yang disampaikan Kejaksaan Agung dikhawatirkan tidak diperkuat dengan bukti yang cukup.

Pasalnya, sejak awal Polisi mengatakan penahanan (para korban, red) karena terkait mafia tanah, justru tidak terbukti.

“Anehnya, sekarang Kejaksaan Agung melakukan klarifikasi atas proses hukum yang juga keliru. Jangan sampai semua bukti dan proses hukum yang diterima Kejaksaan Agung tidak lengkap atau sengaja ditiadakan,” sorot Ketua KOMPAK Indonesia itu.

Klarifikasi Tanpa Dasar

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Ketut Sumedana di Jakarta, Selasa (22/3), menyampaikan tanggapan atas beberapa pemberitaan media bahwa korban laporkan jaksa ke Kejagung dan Komisi III DPR RI.

Klarifikasi dimuat dalam laman resmi kejaksaan.go.id dan sejumlah media online terkait kasus di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 54, Kecamatan Bungur, Jakarta Pusat.

Adapun korban yang dikriminalisasi atas kejadian pada awal Februari 2021 itu di antaranya Devid dan Effendi.

“Dugaan terjadinya kriminalisasi hukum dan kriminalisasi HAM terhadap terpidana Devid dan terpidana Effendi adalah tidak benar karena penanganan perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kapuspenkum.

Selanjutnya, kata Ketut, terkait dugaan JPU tidak melaksanakan Restorative Justice juga tidak benar karena beberapa hal; di antaranya tidak ada perdamaian dalam tingkat penyidikan dan pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) serta perkara splitsing atas nama terpidana M dan terpidana AS, dkk telah terlebih dahulu disidangkan.

Kemudian, terpidana Devid dan Effendi merupakan pelaku utama (dader) yang mengajak terpidana M dan AS, dkk (mededader) untuk melakukan perbuatan yang didakwakan.

Tepis Klarifikasi

Gabriel menegaskan bahwa atas nama Keadilan, Kebenaran dan Hak-hak hukum korban Kriminalisasi (Devid dan Effendi), PADMA Indonesia dan KOMPAK Indonesia menepis klarifikasi Kejagung tersebut.

Gabriel beralasan, menurut keterangan, informasi dan bukti dari para korban, menyebutkan bahwa sudah ada kesepakatan (perdamaian, red) dan pencabutan Laporan dilakukan di Polres Metro Jakarta Pusat saat penyelidikan.

“Saat wawancara P21, kami sudah memberikan surat kesepakatan bersama (perdamain) dan surat pencabutan laporan kepada jaksa walaupun penyidik mengatakan itu sudah diberikan semua ke jaksa,” ujar Gabriel mengutip pernyataan salah satu korban mafia hukum tersebut.

Selain itu, terkait dengan penyebutkan sebagai pelaku utama (dader) juga dibantah.

Menurut korban, jika merunut pasal 335 ayat 1 KUHP, mereka bukan pelaku utama. Hal itu sesuai fakta persidangan yang menyebutkan saat kejadian tidak terlihat terdakwa dan mereka tidak dilaporkan.

“Dalam persidangan disebutkan semua terjadi secara spontan dan tidak disuruh siapa pun,” ujar korban.

Sebelumnya, mewakili korban Devid dan Effendi, PADMA Indonesia melaporkan ke berbagai pihak, yakni Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung.

Korban juga telah melapor ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi III DPR RI terkait kriminalisasi hukum dan diskriminasi hak asasi manusia (HAM).

Secara khusus, korban juga mempertanyakan dakwaan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang sudah diumumkan ke publik.

“Penerapan pasal tersebut keliru dan menyalahi Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP,” sorot Gabriel.

Komentar