oleh

Korban Mafia Tanah Kecamatan Teluk Naga Dapat Bantuan Hukum dari RKN

TANGERANG, MediaTimor.com– Hagus Gunawan dan adik-adiknya merupakan satu dari ribuan pemilik tanah di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang yang menjadi korban Mafia Tanah, di mana tanah warisan orang tuanya (Alm. Gouw Tjun Wie alias Digul), seluas kurang lebih 106.090 meter persegi di Desa Tegal Angus dan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, beralih pemilikan kepada pihak ketiga lewat permainan kaki tangan Mafia Tanah.

Modusnya yakni Pihak Pemilik Tanah (alm. Gouw Tjun Wie alias Digul) dengan Girik C Nomor 137 dan Surat IPEDA, Reg. Nomor Register: 107826 a/n. DIGUL di Desa Tegal Angus dan di Desa Tanjug Pasir (karena pemekaran) dan Surat IPEDA Nokor Register: 107827 dan Girik C Nomor 137, Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, diduga dipalsukan oleh Ny. Oey Natjiee Nio alias Natauw, terdakwa di Pengadilan Negeri Tangerang.

Pada tahun 1982, Desa Tegal Angus terjadi pemekaran Desa, sehingga Desa Tegal Angus dimekarkan sebagian menjadi Desa Tanjung Pasir.

Akibatnya, tanah seluas kurang lebih 106.090 meter persegi atau seluar 10 hektar (Ha) lebih yang terletak di Desa Tegal Angus, dan sebagian seluas 14.661 meter persegi yang masuk di wilayah Desa Tanjung Pasir, kemudian muncul kasus pemalsuan.

Pada tahun 2017, Terdakwa Ny. Oey Natjiee Nio alias Natauw bertempat di Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dengan sengaja memakai surat yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu berupa Girik dan Akta Jual Beli, hingga berhasil mendapatkan SHGB, lalu menjual tanah dengan SHGB itu kepada pengembang.

Oleh Ny. Oey Natjiee Nio alias Natauw, lalu menjual tanah milik Hagus Gunawan kepada pihak lain (pengembang) pada tahun 2017 seluas kurang lebih 62.767 meter persegi, di mana semua dokumen Girik, AJB dan PM 1 yang digunakan untuk penerbitan sertifikat HGB atas nama Oey Natjiee Nio alias Natauw, tidak ditemukan arsipnya di Kantor Desa dan Camat, sehingga diduga sebagai palsu, lalu membawa Ny. Oey Natjiee Nio sebagai pesakitan atau Terdakwa di Pengadilan Negeri Tangerang.

Transparansi Persidangan dan Sikap Majelis Hakim

Selama persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN), mengawal dan memantau persidangan perkara dimaksud, karena pihak-pihak tertentu sudah membangun isu bahwa para oknum Hakim dan Jaksa sedang ditawari dana miliaran rupiah untuk melindungi kepentingan pengembang.

Pada persidangan tanggal 5 April 2022 lalu, pihak korban terkejut, karena jadwal sidang pidana yang juga seharusnya melindungi kepentingan korban, justru tidak diberitahu, sedangkan sidang sudah dilakukan sebanyak dua kali.

Bahkan, saksi korbanpun tidak diberikan copy Surat Dakwaan dan Eksepsi Terdakwa, sehingga timbul kecurigaan publik; ada apa dengan tidak ada transparansi dalam persidangan perkara ini.

Saat ini, Ny. Oey Natjiee Nio alias Natauw memasuki tahap persidangan yang ketiga dengan dakwaan membuat surat palsu, Pasal 266 ayat (2) dan Pasal 385 ayat (1) dan ayat (5) KUHP, melakukan penyerobotan tanah di Pengadilan Negeri Tangerang.

“Tim Advokasi dan Bantuan Hukum RKN berharap agar Majelis Hakim bersikap adil bahkan harus memberikan prioritas berupa perlindungan kepada hak-hak rakyat kecil yang meminta keadilan dan hak-hak hukum,” ujar Petrus Selestinus, Koordinator Tim Advokasi dan Bantuan Hukum RKN selaku Kuasa Hukum Korban Mafia Tanah Teluk Naga, dalam rilis resmi, Minggu (10/4/2022).

“Tim Advokasi dan Bantuan Hukum RKN memohon Majelis Hakim untuk tidak terpengaruh dengan isu adanya iming-iming dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bahwa Majelis Hakim dan JPU sudah disiapkan dana miliaran untuk melindungi pihak pengembang,” tegas Petrus.

Komentar