oleh

Soroti Denda Nelayan, Andy Chandra: Negara Sengsarakan Nelayan secara Tidak Wajar!

JAKARTA, MediaTimor.com– Denda bagi para pelaku penangkap ikan yang dianggap melanggar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) menjadi sorotan sorotan publik usai viral di media sosial dan pemberitaan di beberapa media massa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pembina Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Andy Chandra mengkritik keras.

Menurutnya, hal itu bukan lagi masuk kategori punishment, tetapi lebih tepatnya Andy sebut sebagai penekanan Negara terhadap nelayan yang tidak wajar.

“Hukuman ini sangat mensengsarakan nelayan. Padahal, yang namanya denda, ya disesuaikan dengan pelanggaran, ini besarannya bisa seharga kapal. Padahal nelayan membeli kapal dengan cara kredit,” tegas Andy melalui keterangan tertulisnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Andy yang juga Praktisi Hukum, mengaku sedih dengan pola yang diterapkan, bahkan ia berencana akan mengajak elemen pelaku bisnis perkapalan untuk melakukan langkah hukum guna mengkajinya.

“Kita pelaku bisnis perikanan perlu ada forum untuk mendiskusikan hal ini; apa yang harus dilakukan, apakah kita perlu mengajukan gugatan di Mahkamah Agung? Yang jelas, hal ini harus disikapi dengan serius,” ujar Andy, Presiden SIRI itu.

Kendati demikian, Andy mengakui bahwa pemerintah harus mengeluarkan peraturan untuk tata kelola kelautan serta perhatian kepada para nelayan dan pelaku bisnis tangkap ikan.

“Nelayan ini adalah elemen penting di negeri ini. Mereka dapat memenuhi kebutuhan rakyat melalui ikan yang ditangkapnya termasuk devisa yang besar kepada negara. Diatur wajib tetapi jangan juga memberatkan,” pungkas tokoh kelahiran Bagan Siapi Api itu.

Komentar