oleh

Tagih Janji Gubernur NTT Patahkan Kaki Pelaku Human Trafficking, PADMA Indonesia: Tindakan Adalah Manifestasi Perkataan!

JAKARTA, MediaTimor.com– Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), dalam salah satu pernyataan resmi, pernah mengancam akan mematahkan kaki pelaku perdagangan manusia (human trafficking).

“Saya minta aparat keamanan untuk patahkan kaki para pelaku perdagangan orang dan berikan ke Gubernur. Nanti Gubernur yang kasih uang,” kata Viktor Laiskodat saat pidato perdana di Gedung DPRD NTT, Senin (10/9/2018) silam.

Gubernur Viktor menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan kebijakan untuk moratorium TKI asal NTT.

Pasalnya, menurut Gubernur Viktor perdagangan manusia adalah modus baru perbudakan di NTT.

Gubernur menyebutkan moratorium itu wajib dilakukan, karena setiap tahun angka kematian TKI asal NTT yang dikirim pulang, terus mengalami peningkatan signifikan.

Namun demikian, ancaman Gubernur Viktor dan kebijakan Moratorium Pemprov NTT sangat kontras dengan realita persoalan human trafficking dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT yang terus terjadi secara masif hingga saat ini.

Terbaru, Katarina Kewa Tupen (21), gadis asal Desa Lamabunga, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur (Flotim), berhasil lolos dari jebakan Jaringan Human Trafficking NTT-Medan usai diselamatkan oleh Tim Pegiat Kemanusiaan di bawah koordinator Lusi Tampubolon yang langsung menggebrek di lokasi penampungan PT. Mitra Asia Sehati, Tebung, Jalan Bersama Ujung Dekat Galon Air Rizki Water, Medan, Sumatera Utara, Selasa (29/3/2022) lalu.

Buktikan Janji

Maraknya persoalan human trafficking dan korban TPPO asal NTT, memantik beragam tanggapan dari para pegiat HAM dan kemanusiaan terhadap komitmen (ancaman, red) Gubernur NTT yang terkesan hanya wacana belaka tanpa bukti nyata.

Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia menyoroti bahwa ancaman Gubernur Viktor dan Kebijakan Moratorium Pemprov NTT harus dibuktikan lewat tindakan nyata.

“Komitmen pemberantasan human traffcking tanpa tindakan nyata, ibarat hanya pemanis bibir (lip service) sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku (calo) yang terus menjalankan “bisnis manusia” dalam jaringan TPPO,” sorot Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan resmi, Selasa (5/4/2022).

Gabriel menyebut, kian marak Migrasi Ilegal dari NTT yang rentan human trafficking dengan tujuan eksploitasi seksual anak-anak di bawah umur dari Jawa dan Sulawesi ke NTT maupun sebaliknya, tidak hanya terjadi dalam kasus Katarina Kewa Tupen, tetapi ada banyak anak-anak NTT lainnya yang diselamatkan di Medan, Batam, Jakarta, Pontianak dan Nunukan.

Selain itu, ada beberapa korban human trafficking yang jenazah mereka tidak dapat dipulangkan dari Malaysia, termasuk kasus hilangnya 2 ABK asal Belu yang hilang di Perairan Mauritius, hingga kini tanpa ada kejelasan dan kepastian hukum.

“Kasus paling nyata yakni terjadi di Maumere, Kabupaten Sikka, di mana dalam kasus eksploitasi 17 anak di bawah usia yang dipekerjakan di Tempat Hiburan Malam (THM), baru satu pelaku yang diproses hukum TPPO oleh Polda NTT, sedangkan dua pelaku lain masih bebas berkeliaran karena diduga kuat dilindungi,” sentil Gabriel.

Terhadap komitmen Gubernur Viktor, tantang Gabriel, buktikan jika nyali sang Gubernur dapat ditindaklanjuti oleh Kapolda dan Kejati NTT dalam memproses hukum para pelaku TPPO.

“Tindakan adalah manifestasi dari perkataan. Jika tidak mampu dibuktikan, maka komitmen pemberantasan human trafficking di NTT hanya isapan jempol belaka, tanpa efek jera. Jika demikian, niscaya NTT dapat keluar dari stigma NUSA TERTINGGI TRAFFICKING,” sindir Gabriel.

Komentar