oleh

Korban Human Trafficking Berhasil Lolos, PADMA Indonesia: Bongkar Sindikat Jaringan TPPO NTT-Medan!

JAKARTA, MediaTimor.com– Lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan pihak penegak hukum maupun petugas pelabuhan dan bandara, menjadi salah satu indikasi lolosnya para calon tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang direkrut dan dikirim secara non-prosedural (ilegal) oleh para calo maupun Perusahaan Jasa TKI Swasta yang juga ilegal status hukumnya.

Di tengah situasi pandemi yang masih menerapkan protokol kesehatan (prokes) dan pengawasan ketat di berbagai lini pelayanan publik, seperti pelabuhan laut dan bandar udara (bandara), praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) justru masih rawan terjadi.

Korban TPPO terbaru, Katarina Kewa Tupen (21), gadis asal Desa Lamabunga, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur (Flotim), NTT, akhirnya berhasil lolos dari jebakan Jaringan Human Trafficking NTT-Medan usai diselamatkan oleh Tim Pegiat Kemanusiaan di bawah koordinator Lusi Tampubolon yang langsung menggebrek di lokasi penampungan PT. Mitra Asia Sehati, Tebung, Jalan Bersama Ujung Dekat Galon Air Rizki Water, Medan, Sumatera Utara, Selasa (29/3/2022) lalu.

Dalam keterangannya, Rabu (30/3/2022), Katarina menuturkan bahwa apa yang dialaminya berawal dari perkenalan dengan seorang perempuan di Facebook dengan akun FB bernama EvLvn, mencari tenaga kerja untuk merawat lansia di Medan.

Setelah percakapan via chat di inbox FB, Katarina memberikan nomor telepon genggamnya kepada perempuan bernama Evelin (akun FB tertulis EvLvn-red). Itu terjadi pada 18 Maret 2022.

Evelin yang mendapat respon dari Katarina, lantas menghubungi seorang pria yang disapa “bos” untuk berbicara dengan Katarina.

Menurutnya, nama pria itu Ahmad Yani.
“Nanti jaga lansia,” kata Katarina mengutip ucapan pria itu via telepon genggam.

Evelin yang diketahui tinggal di wilayah Manulai 2, Kota Kupang, mengatur semua persiapan keberangkatan Katarina. Dalam tempo 3 hari, Katarina sudah menerima tiket pesawat untuk diberangkatkan ke Medan. Tiket itu dengan rute Larantuka-Kupang-Surabaya-Jakarta-Medan.

Katarina mulai curiga usai tiba di Medan, dia dijemput “bos” yang membawanya ke satu restoran lalu memberitahu bahwa Katarina akan menjalani training satu bulan di restoran itu.

Setelah membereskan administrasi termasuk surat izin orang tua Katarina, Ahmad Yani berujar: “Nanti nona saya kirim ke Singapura.”

Katarina lantas menolak karena merasa ia dijebak dari tawaran kerja sebelumnya. Ia lalu berupaya mendapatkan telepon genggamnya karena ditahan oleh Ahmad Yani, dengan alasan sakit dan mau menghubungi keluarganya.

Ternyata, dari telepon genggam itulah, Katarina nekad mencari nomor pengaduan Polisi, termasuk menghubungi keluarganya agar segera menyelamatkan dirinya.

Berkat respon cepat keluarga termasuk Tim Pegiat Kemanusiaan di Medan, Keuskupan Agung Medan dan Paguyuban NTT di Medan, Katarina berhasil diselamatkan dari tempat penampungan, meski ia harus mengalami kekerasan karena nekad menghubungi Polisi.

Desak Aparat Bongkar Jaringan TPPO

Kasus yang dialami Katarina Kewa Tupen menjadi kenyataan miris yang masih membelenggu NTT dari zona merah TPPO.

Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia memberi respon menohok.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan bahwa rentannya human trafficking melalui jalur Medan, dengan target pekerja migran asal NTT, harus menjadi atensi serius berbagai pihak sinergis antara Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Agama, Masyarakat dan Pers.

“Hal ini penting untuk menyelamatkan anak bangsa, khususnya di NTT yang masih menjadi ‘zona aman’ bagi para calo perekrut tenaga kerja ilegal sehingga rentan terjadi human trafficking,” sorot Gabriel, Selasa (5/4/2022).

Oleh karena itu, tegas Gabriel, PADMA Indonesia mendesak Gugus Tugas Pencegahan dan Penahanan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) agar berkoordinasi serius dengan Mabes Polri, Polda NTT dan Polda Sumut, guna menindak tegas dan memproses hukum para pelaku dan pihak perusahaan yang secara ilegal menjalankan bisnis human trafficking di NTT.

Gabriel juga mengingtkan agar jalur-jalur tikus seperti Jalur Barat (Kepulauan Riau dan Sumut), Tengah (Kalbar) dan Timur (Kaltara), harus ditutup dan perlu diusut oleh Aparat.

Gaabriel juga mendesak agar Gubernur NTT dan Bupati/Walikota se-NTT, agar serius melakukan sosialisasi pencegahan Migrasi Ilegal yang rentan human trafficking serta mempersiapkan calon pekerja migran NTT melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Pekerja Migran, dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).

“Kebijakan Moratorium Pemprov NTT harus didukung dengan penguatan kapasitas dan kompetensi para calon pekerja sehingga dapat bersaing di bursa pasar kerja internasional dengan jaminan legal sesuai UU Tenaga Kerja,” rekomendasi Gabriel.

“Penting untuk menyiapkan SDM melalui pemberdayaan sekolah-sekolah Vokasi di NTT guna mendukung penyerapan tenaga kerja baik skala domestik, nasional maupun internasional. NTT masih menjadi gunung es kasus TPPO,” tandas Gabriel.

Komentar