oleh

Indonesia: Antara Determinasi Geopolitik Rusia-Ukraina; Seruan Kemanusiaan dan Presidensi G20

Oleh: Ignas Iryanto*

 

OPINI, MediaTimor.com– Situasi perang di Eropa Timur sejak Rusia melakukan invasi militer ke Ukraina, terus menyedot perhatian dan tanggapan para ahli politik luar negeri maupun yang mendadak menyebut diri ahli, dalam mengomentari sikap Indonesia.

Saya bukan ahli. Namun saya selalu berpegang pada common sense dan warisan pemikiran dari para Bapak Bangsa, yang biasanya sederhana namun sangat substantif.

Reaksi Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), pertama-tama yakni seruan untuk Stop perang karena alasan kemanusiaan. Alasan utama (main reason) dari seruan Presiden Jokowi, sangat sejalan dengan seruan Paus Fransiskus.

Reaksi kedua dari negara Indonesia yakni sikap delegasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung Resolusi PBB mengutuk serangan Rusia.

Pihak Amerika Serikat langsung berterima kasih kepada Indonesia; entah melalui Presiden Jokowi atau Menteri Luar Negeri RI.

Belakangan, muncul beragam reaksi pro dan kontra. Sebagai bentuk ‘partisipasi publik’, hal itu wajar, apalagi di kalangan pengamat.

Prof. Hikmahanto mengeritik sikap tersebut sebagai sikap yang sudah memihak. Saya menyebut beliau secara khusus karena beliau adalah salah satu ahli soal politik Luar negeri.

Banyak pengamat yang juga sepakat dengan beliau (Prof. Hikmahanto), namun banyak juga yang menyetujui sikap kita di PBB; karena alasan kemanusiaan. Argumen utama yakni: Ukraina adalah negara berdaulat dan invasi pada negara berdaulat jelas melawan hukum internasional.

Para pemilik argumen ini, melihat perang sebagai alasan utama dari sikap yang Anti-Rusia dan karena mengutuknya. Pengamat lainnya melihat perang ini bukan main reason, namun impak dari Geopolitik dan Geostrategi yang dimainkan oleh NATO dengan motor USA. Sikap Rusia juga merupakan kontra aksi secara geopolitik dan geostrategis.

Perang walaupun sebagai impak, harus dikutuk, harus segera dihentikan sesuai dengan seruan awal dari Presiden Jokowi.

Referensi Historis

Saya bukan ahli. Namun saya penasaran; apakah ada peristiwa dalam sejarah bangsa kita yang bisa menjadi referensi dalam menentukan sikap negara dalam persoalan ini?

Bung Karno mendorong Konferensi Asia Afrika (KAA) yang kemudian disusul dengan pembentukan gerakan Non-Blok, justru ketika dunia dipecah oleh dua Blok besar: Barat dan Timur, Kapitalis dan Sosialis (Komunis). Dengan demikian, sikap tidak memihak (Non-Blok, red) merupakan pedoman utama; sikap bebas dari blok manapun.

Bung Hatta, seorang pemikir hebat, bukan hanya dalam bidang ekonomi dan meletakkan dasar bahwa Koperasi harus menjadi jiwa dari sistem ekonomi bangsa, tetapi Bung Hatta juga menulis buku yang berjudul: “Mendayung di Antara Dua Karang” sebagai pedoman politik Luar Negeri kita.

Kita tidak bersandar di salah satu “Karang” namun kita mendayung di antara “Dua Karang”; selalu aktif berlayar namun tidak memihak salah satu “Karang” dalam arus pelayaran kita. Jelas sekali pesan historisnya.

Bahkan, dalam konteks geopolitik perang Rusia versus Ukraina, posisi Rusia saat ini hampir mirip dengan sikap kita di bawah kepemimpinan Bung Karno, ketika secara Geopolitik merasa terancam dari Malaysia dengan para gengnya saat itu, yang disebut bung Karno sebagai Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme. Sikap bangsa saat itu sangat jelas, yakni siap masuk ke wilayah Malaysia untuk mengantisipasi ancaman atas kedaulatan negara kita.

Kini, tentu kita bisa berpikir tenang dan melakukan otokritik atas langkah-langkah itu. Namun saat itu, arus utama sikap politik negara berada di belakang sikap politik yang disampaikan secara tegas dan berani oleh Presiden Soekarno. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Presiden Amerika, J. F. Kennedy. Ketika Nikita Kruschev ingin membangun pangkalan militer di Kuba, Kennedy langsung mengancam USSR secara langsung: batalkan atau perang.

Contoh sejarah di atas memberi pelajaran bahwa geopolitik dan geostrategi digunakan untuk menjamin survival dari negeri dan bangsa, dan sering menjadi alasan utama sikap-sikap keras dari berbagai negara.

Perang menjadi impak paling buruk jika pertarungan geopolitik tidak dilakukan dengan cara-cara yang bisa diterima kedua pihak.

Pemahaman ini tidak serta-merta membuat kita berhak memihak Rusia, namun seyogyanya tetap konsisten untuk juga tidak memihak US dan NATO dan menekan Rusia. Sikap netral, sikap tidak memihak, sikap non-blok, jelas merupakan warisan dan pedoman sejak para Bapak Bangsa.

Dalam istilah yang populer, kita menyebutnya Bebas-Aktif; Bebas namun Aktif, atau Bebas secara Aktif.

Sikap Indonesia sebagai Presidensi G20

Sikap Presiden Jokowi yang tetap mengundang Rusia, cq Presiden Putin untuk hadir dalam Forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi Uni Eropa, Group of Twenty (G20), merupakan sikap negara kita yang konsisten atas prinsip-prinsip di atas, khususnya komponen BEBAS dari Bebas Aktif.

Kita tidak tunduk atas keinginan bahkan tekanan US dan kelompoknya (sekutu, red) yang menuntut agar Putin tidak diundang. Rusia sebagai salah satu Anggota G20, memiliki hak yang sama dengan para Anggota G20 yang lain untuk hadir dalam pertemuan multilateral tersebut.

Namun, menurut common sense saya yang bukan ahlinya, kita belum optimal menerapkan komponen AKTIF dari prinsip Bebas-Aktif tersebut.

Karena sikap kita adalah menyerukan STOP perang sesuai seruan Bapak Presiden Jokowi sejak awal, ini sikap aktif negara kita dalam mendorong terjadinya dialog, sebaiknya dilakukan. Paling indah jika hal itu (dialog) bisa dirintis sebelum pertemuan G20.

Bisa saja Rusia atau dan Ukraina akan menolaknya. Namun inisiatif itu layak dilakukan; bukan hanya karena prinsip Bebas-Aktif Indonesia sebenarnya mewajibkan hal tersebut, namun juga karena posisi Jokowi sebagai Presiden G20, semestinya juga membuka ruang tersebut.

Jika sebelum Forum G20 tidak dapat terjadi dialog, maka agenda itu bisa masuk dalam agenda G20.

Frame dialognya seperti apa, tim Kemenlu tentu lebih paham. Yang pasti, main reason-nya harus disentuh, karena perang hanyalah impak dari main reason-nya.

Selamat memasuki masa Puasa, masa Tobat, masa perjuangan menuju ke Fitrah sejati di bulan Ramadhan ini, bagi sahabat-sahabat Muslim.

Siapa tahu, Rahmat Ramadhan akan menyertai inisiatif negara dalam merintis upaya dialog damai antara dua pihak yang bertikai ini.

* Penulis adalah pemerhati sosial, tinggal di Jakarta.

Komentar