oleh

PDI Perjuangan Dukung KPK Lakukan SIPP, KOMPAK Indonesia Desak Pimpinan Tindak Tegas Kader Partai di Ngada yang Terbukti Lakukan Tipikor

JAKARTA, MediaTimor.com– “Kerja keras Megawati Soekarnoputri saat menjabat Presiden RI dalam menggolkan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tugas menyelamatkan uang rakyat dari perampokan berjamaah di NKRI, patut diapresiasi.”

Demikian pernyataan itu diutarakan Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa, melalui keterangan media, Senin (28/3/2022).

Terkini, sebagai bentuk komitmen pemberantasan Korupsi dan mendukung kinerja KPK RI, Partai PDI Perjuangan ikut menandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi disertai Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

Bahkan, Ketua KPK RI, Komjen Pol Purn Firly Bahuri mendukung penuh komitmen PDI Perjuangan menjadi Pelopor Budaya Anti Korupsi.

“Saya kira PDI Perjuangan bisa menjadi pelopor dalam budaya anti korupsi,” kata Firli saat menjadi pembicara di kegiatan Pendidikan Kader Nasional (PKB) PDI Perjuangan, melansir cnnindonesia.com.

Tak tanggung-tanggung, DPP PDI Perjuangan langsung menindaklanjutinya melalui Surat Penegasan DPP PDI Perjuangan Nomor: 2670/IN/DPP/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 tentang Penegasan Tidak Melakukan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota dan Kader-Kader PDI Perjungan seluruh Indonesia; mulai dari Pusat hingga Daerah.

Namun demikian, timpal Gabriel, fakta membuktikan bahwa ada salah seorang Kader PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Ngada dengan inisial FPW telah divonis terbukti Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Tipikor Nomor: 22/PID.SUS.TPK/2020/PN.Kpg tertanggal 25 November 2020.

“Namun sangat disayangkan, hingga kini yang bersangkutan belum mendapatkan sanksi administrasi maupun hukum dari DPRD Ngada maupun DPP PDI Peejuangan,” sentil Gabriel.

Tuntutan KOMPAK Indonesia

Terpanggil untuk mendukung total Indonesia dan Ngada Bersih dari Korupsi, maka KOMPAK Indonesia meenyatakan sikap dan tuntutan;

Pertama, mendesak DPRD Ngada untuk konsisten pada Janji dan Sumpah Jabatan sebagai Wakil Rakyat serta taat pada Pakta Integritas Anti Korupsi, bukan sebaliknya membiarkan Anggota DPRD yang sudah terpidana Korupsi tetap aktif menjadi Anggota DPRD Ngada.

“Butuh peran serta dan Komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD Ngada untuk meminta Anggota DPRD Ngada Terpidana Tindak Pidana Korupsi untuk mengundurkan diri secara terhormat,” ujarnya.

Kedua, mendesak Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk menindak tegas dan memberhentikan Kader PDI Perjuangan Ngada sekaligus Anggota DPRD Ngada yang sudah terbukti Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga, mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi bersama Pers untuk mengawal komitmen DPRD Ngada dan DPP PDI Perjuangan yang telah membiarkan Terpidana Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi Anggota DPRD Ngada dan mengabaikan Sumpah dan Janji.

“Pakta Integritas dan Surat Penegasan DPP PDI Perjuangan untuk Tidak Melakukan Korupsi bagi Kader-Kadernya harus direalisasikan melalui bukti nyata. NGADA harus menjadi CONTOH komitmen PDI Perjuangan dalam menindak tegas kader Pelaku Tipikor sehingga juga menjadi contoh untuk tingkat Provinsi NTT bahkan secara Nasional,” desak Gabriel.

Komentar