oleh

Desak Penuntasan Kasus TPPO Anak di Sikka, TRUK dan Jaringan HAM Datangi Sejumlah Lembaga Negara di Jakarta

JAKARTA, MediaTimor.com– Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap 17 anak di Kabupaten Sikka, kembali menjadi atensi pencari Keadilan dan Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM).

Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK), Jaringan HAM Sikka, JPIC SVD Ende dan Jaringan HAM Jakarta (PADMA Indonesia, VIVAT Internasional), kembali menunjukkan komitmen dalam mengawal proses hukum TPPO terhadap 17 anak di bawah umur yang digrebek Tim Polda NTT di empat Tempat Hiburan Malam (Pub) yang ada di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 14 Juni 2021 lalu.

Dalam keterangan media, Kamis (24/3/2022), Koordinator TRUK, Suster Fransiska Imakulata, SSpS, merangkan bahwa setelah 9 bulan berjalan, sejak 14 Juni 2021, ada 17 anak dari Provinsi Jawa Barat yang digrebek oleh Tim Polda NTT, dititipkan di Shelter Santa Monika milik TRUK, untuk didampingi dan diadvokasi oleh TRUK bersama jaringan HAM Sikka.

Menurut Suster Fransiska, segala upaya telah dilakukan oleh TRUK dan jaringan HAM, baik melalui Surat, meminta audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Sikka maupun pihak Polres Sikka hingga aksi damai turun ke jalan.

“Namun, hingga saat ini belum diselesaikan dengan baik sesuai fakta yang ditemukan oleh TRUK dan Jaringan HAM Sikka. Anehnya, hingga saat ini baru satu orang yang ditetapkan tersangka sesuai UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” kata Suster Fransiska.

TRUK dan Jaringan HAM Sikka, komit Suster Fransiska, akan terus mengawal dan memperjuangkan agar kasus ini harus diungkap dan diproses hukum hingga tuntas, termasuk mengungkap sindikat jaringan TPPO di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Sikka.

Atas komitmen perjuangan menuntut keadilan dan hak hukum, maka TRUK dan jaringan HAM Sikka memutuskan untuk datang ke Jakarta dengan beberapa agenda; yakni bertemu dengan Mabes Polri, Kementrian PPPA, LPSK, Komisi 3 DPR RI, dan Komnas HAM.

“Atas nama keadilan hukum, kami mendesak Mabes Polri untuk mengambil alih kasus ini dan menemukan 4 anak saksi korban yang telah melarikan diri sehingga 2 pelaku lainnya juga harus diproses hukum,” kata Suster Fransiska.

TRUK dan Jaringan HAM juga meminta DPR RI untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja kerja polisi di daerah, khususnya di lingkup Polres Sikka dan Polda NTT.

Suster mengatakan, beberapa rangkaian advokasi sejak Selasa (22/3/2022), yakni menemui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mendorong dan memastikan pendampingan dan pemenuhan hak-hak 13 anak korban yang menjadi dampingan LPSK dan memastikan atensi Kementrian PPPA.

Selanjutnya, pada Rabu-Kamis (23-24/3/2022) TRUK dan Jaringan HAM akan mendatangi Mabes Polri, Komisi 3 DPR RI, dan Komnas HAM agar memberi atensi khusus terhadap proses hukum kasus eksploitasi 17 Anak yang menjadi korban TPPO.

Komentar