oleh

PT Ocean Masters Crew Management Tidak Kantongi SIP3MI dan SIUPPAK, APMI SKP: Ini Modus Penipuan, Harus Diproses Hukum!

JAKARTA, MediaTimor.com– Asosiasi Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan (APMI SKP) menindaklanjuti pengaduan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Edward Argus Semara Arifin, yang didampingi Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, dengan membuat aduan kepada Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani terkait kinerja buruk PT. Ocean Masters Crew Management.

Ketua Dewan Pembina AMPI SKP, Gabriel Goa, kepada media ini, Rabu (23/3/2022), menerangkan bahwa aduan itu langsung direspons cepat melalui Surat yang ditandatangani Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Hadi Wahyuningrum, SH.,MH, yang menerangkan bahwa pihak BP2MI telah melakukan penelusuran dalam website http://pptkln.kemnaker.go.id namun PT Ocean Masters Crew Management tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

Selain tidak terdaftar di Kemenaker, PT Ocean Masters Crew Management juga tidak terdaftar sebagai perusahaan yang mendapatkan Surat Izin Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).

“Fakta ini membuktikan bahwa diduga kuat selama ini PT OMCM menjalankan modus operandi penipuan peluang kerja sehingga menjadi ranah pihak Kepolisian guna menegakkan hukum,” kata Gabriel sembari mengatakan bahwa BP2MI menyediakan Lawyer untuk pendampingan kepada CPMI.

Sebelum menindaklanjuti Laporan Polisi, terang Gabriel, Pelapor sekaligus Korban Edward Argus Semara Arifin didampingi Tim PADMA Indonesia dan Plh Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Bapak Jimin bersama ibu Judi, Crisis Center BP2MI, diterima secara resmi oleh Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Irjen Pol Ahmad Kartiko, SiK.,MH pada Kamis (17/3/2022.

Dijelaskan, Deputi sangat mendukung agar kasus tersebut segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian, sehingga hal itu langsung ditindaklanjuti oleh Korban Edward Arjus Semara Arifin didampingi Tim Lawyer BP2MI, melaporkan ke Polres Jakarta Utara.

“Namun anehnya, pihak Polres Jakarta Utara terkesan tidak merespons serius saran Irjen Pol Ahmad Kartiko untuk membuatkan Laporan Polisi Resmi atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan dan ilegal. Polres Jakarta Utara hanya membuat Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, dan bukan Laporan Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut,” sesal Gabriel.

Padahal, lanjut Gabriel, Korban didampingi Lawyer BP2MI sudah melampirkan semua bukti-bukti.

Tuntutan APMI SKP

Terpanggil untuk melindungi CPMI Sektor Kemaritiman dan Perikanan yang hingga saat ini sejak lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum ada aturan turunannya untuk Perlindungan CPMI Sektor Kemaritiman dan Perikanan, Asosiasi Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan (APMI SKP) menyatakan beberapa tuntutan sikap;

Pertama, mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, agar memerintahkan Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Utara untuk serius menindaklanjuti saran Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol Ahmad Kartiko, untuk Korban CPMI Edward Arjus Semara Duran agar Lapor Resmi ke Polres Metro Jakarta Utara dan diharapkan Polres Jakarta Utara serius menindaklanjuti dengan segera memproses hukum.

Kedua, mendukung Korban Edward Arjus Semara Arifin untuk tidak takut menghadapi Perusahaan yang diduga kuat tidak memiliki SIP3MI dan SIUPPAK.

Ketiga, mendesak Menteri Perhubungan dan Menteri Ketenagakerjaan agar segera menindak tegas PT Ocean Masters Crew Management karena sudah merekrut CPMI tanpa SIP3MI dan SIUPPAK.

Keempat mengajak Solidaritas Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan mendesak Presiden Jokowi agar segera memerintahkan Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Luar Negeri dan BP2MI untuk segera mengeluarkan Aturan Turunan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yakni Peraturan Pemerinta (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan.

Komentar