oleh

FAPP Ungkap Tujuh Fakta Keterlibatan Fadli Zon dan Fahri Hamzah dalam Dugaan Pendanaan Terorisme

JAKARTA, MediaTimor.com– “Tim Densus 88 tidak boleh ‘tarik gigi mundur’ untuk melakukan tindakan kepolisian guna mengungkap dugaan keterlibatan Fadli Zon dan Fahri Hamzah dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.”

Demikian hal itu diutarakan Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP), Petrus Selestinus, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/3/2022).

Petrus merunut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ke publik, terdapat foto Fadli Zon didampingi oleh Fahri Hamzah, menyerahkan bantuan secara simbolis dana sebesar 20.000 USD untuk para pejuang di Suriah melalui Angga Dimas Pershada, aktivis organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI), pada 28 Mei 2015 di Gedung DPR RI.

Sementara itu, melalui media sosial (medsos), warganet mengungkap nama Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebagai telah membantu pendanaan kegiatan terorisme di Suriah melalui Angga Dimas Pershada dari HASI, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Organisaai Teroris Jamaah Islamiyah (JI).

Fakta-Fakta versi Warganet

Petrus yang juga Koordinator TPDI, mengungkap 7 fakta dugaan keterlibatan Fadli Zon dan Fahri Hamzah dengan kegiatan terorisme, antara lain;

Pertama, Angga Dimas Pershada adalah pimpinan HASI, sebuah organisasi teroris terlarang yang berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah (JI) sejak 2011 dan sekarang sudah ditangkap Densus 88.

Kedua, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, telah menyerahkan dana sebesar 20.000 USD melalui dan/atau diterima oleh Angga Dimas Persadha selaku pimpinan HASI, pada 28 Mei 2015 di Gedung DPR RI.

Ketiga, Nama Angga Dimas Pershada masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor: P-a1/2040/XI/2015, Tanggal 30 November 2015.

Keempat, HASI merupakan bagian dari jaringan teroris JI sebagai organisasi terlarang oleh PBB dan juga oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2015.

Kelima, Fadli Zon tidak mendukung Densus 88 memberantas teroris bahkan menuntut Densus 88 dibubarkan.

Keenam, Fadli Zon dan Fahri Hamzah atas nama jabatannya selaku Wakil Ketua DPR RI memberikan bantuan dana kepada HASI.

Ketujuh, Angga Dimas Pershada, terduga teroris dari HASI telah ditangkap Densus 88 tanggal 9 Maret 2022 yang lalu.

Menurut Petrus, ketujuh fakta sosial di atas, perlu dikembangkan menjadi alat bukti hukum, melalui tindakan kepolisian berupa “penangkapan” terhadap Fadli Zon dan Fahri Hamzah demi kepentingan pembuktian atas dugaan Pendanaan Terorisme sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan penjara oleh UU Nomor 9 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Implikasi terhadap Partai dan Lembaga DPR RI

Baik Fadli Zon maupun Fahri Hamzah, kata Petrus, ketika penyerahan dana bantuan sebesar 20.000 USD kepada HASI, keduanya adalah Pimpinan DPR RI; sedangkan di Partai Politik, Fadli Zon adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan Fahri Hamzah adalah Sekjen DPP PKS.

“Karena itu, perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan tentang kemungkinan Partai Gerindra dan PKS serta institusi DPR RI terlibat dalam pendanaan terorisme,” sorot Petrus.

Pada saat ini, lanjut Petrus, terduga terorisme Angga Dimas Pershada, telah ditangkap oleh Densus 88 pada 9 Maret 2022 pekan lalu, sehingga sangat beralasan hukum untuk menuntut Densus 88 agar terhadap Fadli Zon dan Fahri Hamzah dikenakan tindakan kepolisian berupa penangkapan.

“Tindakan kepolisian menjadi penting guna dimintai pertanggungjawban pidana dengan instrumen UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme,” katanya.

Menurutnya, tuntutan Penangkapan oleh Densus 88, guna memastikan apakah benar Fadli Zon dan Fahri Hamzah pada 28 Mei 2015 di Gedung DPR RI, pernah memberikan bantuan dana sebesar 20.000 USD.

“Dari sisi UU Partai Politik, Partai Gerindra dan Partai PKS bisa dimintai pertanggungan jawab, karena tindak pidana teroris tidak termasuk kualifikasi tindak pidana politik,” simpulnya.

Komentar