oleh

Kecam Penyinyir Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di Titik Nol IKN, PEREKAT NUSANTARA: Mereka adalah Para Munafik!

JAKARTA, MediaTimor.com– Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT Nusantara) menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas prosesi penyatuan tanah dan air di titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022).

Koordinator PEREKAT NUSANTARA, Petrus Selestinus, mengatakan bahwa ritual Penyatuan air dan tanah dari 34 Provinsi berbeda dan beragam budayanya, membuktikan bahwa Presiden Jokowi tetap mewujudkan komitmennya memajukan Kebudayaan Nasional, sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa dari keberagaman kebudayaan daerah.

“Kami sangat menyayangkan sikap nyinyir sejumlah pihak yang menilai Prosesi Penyatuan tanah dan air di titik nol Ibukota Nusantara sebagai ritual syirik, mistik, primitif dan sesat, karena mereka yang nyinyir adalah orang-orang yang paham konstitusi, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan budaya yang lekat dengan ritus dan ritual tradisional,” ungkap Petrus.

Anehnya, kata Petrus, Politisi seperti Benny Kabur Harman (BKH) yang juga Anggota DPR RI, juga ikut-ikutan nyinyir dan menilai bahwa Prosesi Penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara sebagai perbuatan mistik dan primitif.

“Pernyataan yang menyudutkan ritual itu sangat tidak berdasar, karena pembangunan IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia dari 34 Provinsi berbeda berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

Padahal, lanjut dia, para penyinyir dan Politisi seperti BKH, sejak lahir dan dibesarkan hingga menjadi Anggota DPR RI, tentu dalam kesehariannya pada moment tertentu tidak terlepas dari ritual adat, baik oleh para orang tua leluhur di kampung maupun dalam lingkungan di sekitar tempat tinggal.

Tidak Bertanggung Jawab

Menurut Petrus, prosesi Penyatuan tanah dan air di titik nol IKN merupakan bagian dari sikap pengakuan, penghormatan dan pelindungan terhadap tradisi budaya bangsa yang beragam, yang diakui dan dihormati sesuai dengan perintah UUD 1945, perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Begitu pula dalam Pasal 2 huruf (c) UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, ditegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia dari 34 Provinsi berbeda berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Dengan demikian, pernyatan sejumlah pihak termasuk Politisi Demokrat (BKH), terkait prosesi Penyatuan tanah dan air di titik nol IKN tersebut, merupakan tuduhan yang tidak bertanggung jawab dan munafik,” sorot Petrus.

Konstitusionalitas Ritual

Petrus menjelaskan, Konstitusionalitas dari Prosesi Ritual Penyatuan tanah dan air di titik nol Ibo Kota Nusantara, dapat dibaca dalam beberapa pasal dari UUD 1945.

Pasal 18B ayat (1 dan 2) UUD 1945: ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemetintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan Undang-Undang.

Ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakt dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 28i ayat (3) UUD 1945, Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 32 ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945 itu dituangkan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan serta dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Legitimasi yang Tinggi

Hadirnya sejumlah Menteri, Ketua MPR dan 34 Gubernur di seluruh Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur pada (14/3/2022), membuktikan bahwa Negara mengakui, menghormati dan melindungi tradisi budaya lokal masing-masing daerah dengan segala perbedaannya.

“Meski Tradisi Budaya lokal memiliki perbedaan, akan tetapi budaya Indonesia juga memiliki persamaan pada umumnya. Karena itu, Ritual Penyatuan tanah dan air terutama dalam membangun sebuah daerah baru atau rumah baru, selalu diawali dengan prosesi ritual adat istiadat sesuai hukum adat masing-masing daerah,” nilainya.

Menurut Advokat Peradi itu, para pihak yang menolak atau keberatan dengan proses ritual penyatuan IKN Nusantara, dikategorikan sebagai tidak paham konstitusi, tidak paham prinsip negara hukum dan hukum positif dalam NKRI, para munafikin atau mereka yang sudah mengalami disrupsi dari akar budayanya sendiri akibat pragmatisme.

“Perlu dicatat bahwa pembentukan IKN Nusantara, berpijak pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Penataan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, antara lain ditujukan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah, berdasarkan pertimbangan ‘kepentingan strategis nasional,” tegasnya.

Komentar