oleh

PEREKAT Nusantara: Penembakan dr. Sunardi sebagai Langkah Cerdas Densus 88 Hentikan Aksi Teror

JAKARTA, MediaTimor.com– Kedatangan Densus 88 ke kediaman dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah, yakni dalam rangka melakukan penangkapan terhadap dr. Sunardi setelah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Terorisme melalui suatu Penyelidikan dan Penyidikan oleh Densus 88.

Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT) NUSANTARA, Petrus Selestinus menilai, kesalahan fatal dr. Sunardi, bukan saja menolak kedatangan Densus 88, tetapi juga melakukan perlawanan dengan aksi menabrakan mobilnya pada mobil Densus 88 dan kendaraan masyarakat umum lainnya di jalan dan berlari zig-zag, sehingga mengancam nyawa dan harta benda banyak orang.

“Ini adalah bagian dari teror untuk menimbulkan ketakutan, mengancam nyawa petugas dan masyarakat lain di sekitarnya,” kata Petrus dalam keterangan resmi kepada media, Senin (14/3/2022).

Petrus mmenambahkan, itu adalah bagian dari karakter dasar seorang teroris yang tidak lagi memikirkan keselamatan nyawanya, namun yang penting tindakannya itu dapat menimbulkan rasa takut pada petugas dan masyarakat umum di sekitarnya secara meluas sehingga menjadi tabiat hampir semua teroris.

DENSUS 88 Dilindungi Hukum

Petrus beralasan, langkah Densua 88 melakukan penembakan terhadap dr. Sunardi, merupakan tindakan tepat dan sah secara hukum, atas alasan demi melindungi masyarakat di sekitarnya dari aksi brutal (berkendaraan zig-zag) di jalanan sebelum menemui ajalnya.

“Tindakan Densus 88 patut kita apresiasi karena telah menyelamatkan nyawa dan harta benda masyarakat di sekitar TKP dari teror dr. Sunardi, dan inilah yang dalam hukum (KUHAP dan UU Kepolisian Negara) disebut sebagai “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” nilai Petrus.

Karena itu, kata dia, pandangan Ketua  Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Trisno Rahardjo, mendesak agar jajaran Densus 88 diberi pendidikan khusus tentang tata cara melumpuhkan terduga teroris jika mereka melawan, ini adalah cara pandang dengan logika terbalik.

“Justru masyarakat yang harus diedukasi untuk memahami tugas Densus 88 di TKP bukan sebaliknya Densus 88 disuruh belajar lagi, ini pandangan yang ngawur,” timpal Petrus.

Menurut Advokat Peradi itu, masyarakat harus diedukasi termasuk para teroris, kalau mau menjadi pahlawan dalam suatu perjuangan maka jangan lari dari tanggung jawab, kalau lari dari tanggung jawab maka harus terima resikonya.

“Karena itu, bagi pihak-pihak yang menyalahkan Densus 88 dalam soal dr. Sunardi, sebaiknya pikir sebelum berbicara, sehingga tidak menjadikan tindakan Densus 88 sebagai kambing hitam,” tegas Petrus.

Petrus menyinggung, munculnya banyak anak muda menjadi bagian dari jaringan terorisme, membuktikan bahwa Lembaga Pendidikan tertentu gagal melahirkan anak muda Indonesia untuk setia kepada bangsa dan negaranya dan gagal mencerdaskan anak bangsa.

dr. Sunardi Terlibat Dalam JI

Densus 88 berhasil menemukan bukti keterlibatan dr. Sunardi dalam jaringan terorisme Internasional antara lain menduduki jabatan sebagai Penasihat Amir Jamaah Islamiyah (JI) dan juga selaku penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) atau Masyarakat Bulan Sabit Merah Indonesia, sebuah organisasi sayap JI.

“Posisi dr. Sunardi sebagai pejabat penting dalam jaringan JI, merupakan ancaman serius bagi keamanan dalam negeri, sebagai syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, pada setiap Anggota Densus 88, di pundaknya memikul 3 tugas pokok yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban umum; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu daya dukung yuridis tugas utama Densus 88 di lapangan adalah ketentuan pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI, sebagai bekal bagi setiap Pejabat Kepolisian Negara RI sekaligus suatu hak istimewa serta kewenangan diskresi dalam bertugas, yaitu:

“Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, hanya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara RI”.

“Karena itu, tindakan Densus 88 melakukan penembakan terhadap dr. Sunardi merupakan tindakan yang sah, dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi oleh hukum,” tandas Petrus.

Komentar