oleh

Ungkap Fakta Peradilan Sesat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, PADMA Indonesia Desak MA Tindak Tegas

JAKARTA, MediaTimor.com– Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia dengan tegas menyoroti kinerja penegakan hukum di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dinilai sesat dan manipulatif sehingga mengorbankan hak hukum Devid dan Effendi.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, menuturkan bahwa sebelumnya Devid dan Effendi menjadi Korban Peradilan Sesat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 485/Pid.B/2021/PN.jkt.Pst tanggal 01 Desember 2021 terkait Perkara Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Gabriel mengungkap fakta miris dan fatal yang terjadi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yakni dalam amar putusan pada 22 Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim yakni Tjokorda Rai Suamba, SH.MH; Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Binsar Pamopo Pakpahan, SH.MH; dan Gunawan Gusmo, SH.M.Hum sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2022 Nomor: 13/Pid/2022/PT DKI memutuskan Perkara yang berbeda Pasal Pidananya yakni dari Pasal Pidana 335 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, menjadi Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Miris dan sangat menyedihkan. Pengadilan Tinggi DKI yang seharusnya mengungkap Kebenaran dan menegakkan Keadilan, justru sebaliknya melakukan kesalahan fatal yang berdampak pada Peradilan Sesat dengan Korban wong tjilik voice of the voiceless yakni Devid dan Effendi,” kecam Gabriel dalam keterangan resmi, Kamis (10/3/2022).

Terpanggil untuk melawan Mafiosi Hukum dan Peradilan Sesat, kata Gabriel, maka PADMA Indonesia mendesak Ketua Mahkamah Agung RI untuk segera memerintahkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Komisi Yudisial memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini.

“Jika terbukti melakukan kesalahan, maka Ketua Mahkamah Agung RI segera menindak tegas Hakim-Hakim yang menangani perkara ini,” desak Gabriel.

Komentar