oleh

Antara AME, BENTARA dan Resolusi Wibawa Birokrasi

Oleh: Ignas Iryanto*

 

OPINI, MediaTimor.com– Dalam salah satu pesan Whattsapp Group kecil dari warga Ende, saya sempat menyerukan agar segala bentuk aksi (demo, red) terkait Wakil Bupati (Wabup) Ende, yang dilakukan di Ende, sebaiknya dihentikan.

Alasan pertama, karena aksi (demo) tidak akan menyelesaikan masalah; dan alasan kedua yakni ada potensi bahaya yang akan menimbulkan bentrok horizontal di Ende jika hal itu diteruskan.

Saya tegaskan bahwa kita (sesama warga Ende, red) diadu-domba dan dibodohi, sehingga jika terjadi bentrok horizontal antara kita, maka hal itu akan makin merusak kita semua.

Masalahnya sebenarnya sangat kasat mata. Sekali lagi saya sederhakan. Di Ende bahkan di NTT, tidak ada satu pejabatpun yang mampu menunjukkan Surat Keputusan (SK) asli dengan tanda tangan basah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menunjukkan keabsahan jabatan Erikos Emanuel Rede (Erik Rede) sebagai Wakil Bupati (Wabup).

Kepada beberapa media lokal, Erik Rede mengatan: silahkan tanya ke Kemendagri; sementara Bupati Ende mengatakan sudah mengantongi SK, namun tidak pernah menunjukkan SK yang dimaksud; apakah yang dimaksudkan adalah SK Salinan yang pernah beredar atau SK Asli yang memang ditanyakan oleh Publik.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) bahkan tidak memberikan komentar atau pernyataan apapun kecuali bahwa pelantikannya sudah sesuai prosedur dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

Kini, fakta yang dihadapi dan diterima warga Ende yakni bahwa Erik Rede sudah menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati, namun tidak satupun pejabat di Ende, yang memiliki SK Aslinya.

Jika mereka (pejabat, red) memiliki SK Asli, sulit ditemukan alasan yang kuat, mengapa mereka tidak mau menunjukkannya kepada publik.

Berkaitan dengan SK Asli ini, jelas tidak dapat diselesaikan di Ende. Sebab, masalah itu ada di Jakarta, di Kemendagri.

Pernyataan Wabup Erik Rede sangat tepat, ketika mengatakan bahwa “silahkan tanyakan ke Mendagri” (soal SK Asli) itu. Hal itu juga menjadi alasan mengapa saya menyerukan agar seluruh aksi (demo) dan debat di Ende dihentikan saja; dan jika Wabup Erik Rede yakin dengan keabsahannya, silahkan meneruskan kegiatan dan tugasnya sebagai Wabup Ende. Namun persoalannya tidak boleh berhenti di situ.

Bagi saya, ini termasuk dalam ranah harga diri warga Ende sebagai warga negara yang sah dan juga persoalan kewibawaaan pemimpin daerah kita, sehingga semua warga Ende, baik yang mendukung Erik maupun yang menentang Erik, harus bersama-sama menjaga harga diri dan kewibawaan pemimpin daerah.

Dalam setiap SK yang Asli, selalu disebutkan siapa saja yang akan dikirimkan SK asli tersebut. Dalam hal ini, SK tersebut harus dikirimkan oleh Kemendagri ke pejabat yang bersangkutan; yaitu Wabup Erik Rede, atasannya Bupati Ende dan pejabat yang melantik yaitu Gubernur NTT. Hak kita sebagai warga Ende yakni juga diperlihatkan SK tersebut.

Oleh karena itu, klarifikasi harus datang dari Kemendagri, dalam hal ini langsung dari Mendagri, dan kita berharap klarifikasi itu disampaikan karena menjadi hak publik sekaligus untuk menegakkan kembali wibawa jabatan Wabup.

Antara AME, BENTARA dan Resolusi Wibawa Birokrasi

Sehari setelah saya menulis di Whattsapp Group tersebut (walau mungkin tidak ada hubungan kausalitasnya), suatu kelompok masyarakat Ende Diaspora Jakarta, yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Ende (AME) melakukan aksi di Kemendagri dan menyerukan beberapa tuntutan serta pernyataan.

Substansi tuntutan pada intinya mendukung Kemendagri atas dikeluarkannya SK Pengangkatan Wabup Ende dan mendukung Gubernur NTT yang telah melantik Wabup Ende serta melakukan klarifikasi bahwa ada beberapa orang yang mendatangi Kemendagri beberapa waktu yang lalu, bukan merupakan warga Ende.

Setelah saya membaca Pernyataan Sikap AME yang beredar di beberapa group Whattsapp, Koordinatornya aji (adik, red) Thomas Aquino yang adalah Kader Partai Nasdem atau minimal pernah maju sebagai calon DPRD Kabupaten Ende dari Partai Nasdem untuk periode 2019-2024.

Konteksnya menjadi jelas. Adalah hal yang dapat dimengerti mengapa kelompok yang baru dibentuk ini, mendukung Wabup yang adalah kader Nasdem Ende; juga mendukung Gubernur NTT yang juga merupakan Kader Nasdem NTT/Nasional. Hal ini wajar sekali dalam dunia politik.

Yang menjadi catatan kritis yakni bahwa AME mendukung keluarnya SK dan Pelantikan berdasarkan SK tersebut tanpa mempertanyakan SK Asli yang menjadi dasar dari pelantikan tersebut, juga menjadi sumber seluruh kekisruhan ini.

Hal kedua yang membuat saya merasa miris yakni soal klarifikasi AME bahwa yang datang ke Kemendagri beberapa waktu yang lalu bukan warga Ende. Ini sangat primordial yang menunjukkan kedangkalan sikap politik.

Persoalan ini adalah gugatan atas prosedur Politik dan administrasi negara yang jelas diatur dalam berbagai UU dan bukan merupakan masalah domestik dari para warga Ende.

Siapa pun yang bergerak dalam bidang advokasi dan kebijakan publik, berhak mempertanyakan bahkan menggugat hal yang diduga merupakan kesalahan prosedural bahkan maladministrasi.

Saya tidak tahu kelompok mana yang dimaksud. Namun, mestinya kita warga Ende tidak boleh lupa bahwa banyak kelompok yang dimotori oleh warga non-Ende, juga berjuang untuk warga Ende yang mengalami kekerasan bahkan kematian sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Selain itu, banyak persoalan keadilan lainnya yang terjadi di Ende yang juga diadvokasi oleh para sahabat lain, yang bukan warga Ende. Persoalan keadilan yang dikawal dengan berbagai UU termasuk UU administrasi negara atau UU administrasi pemerintahan adalah persoalan universal yang bisa menimpa siapa saja, dan karena itu bisa digugat dan diperjuangkan oleh siapa saja yang memiliki keberanian untuk melakukan advokasi publik. Itu prinsip yang paling dasar dalam dunia advokasi, penegakan hukum dan keadilan. Substansi perjuangannya jelas akan diuji dalam proses-proses selanjutnya.

Sehari setelah Aliansi Masyarakat Ende (AME) melakukan aksinya, kelompok warga Ende lainnya di perantauan yang tinggal di Jakarta, melaporkan Mendagri, Dirjend Otda Kemendagri, Gubernur NTT, Bupati Ende, Wakil Bupati Ende dan panitia pemilihan Wabup Ende, ke komisi Ombudsman RI dengan tuduhan melakukan pelanggaran administrasi (maladministrasi) dalam seluruh proses sejak pemilihan hingga pelantikan Wabup Ende.

Setelah di check, ternyata laporan ini dikoordinasi oleh aktivis NTT Diaspora NTT asal Ende, yang menjadi pendiri dari beberapa ormas terkait pemuda Ende dan NTT di Jakarta dan tidak pernah menjadi anggota dari partai politik manapun.

Aji (adik, red) Marlin Bato adalah “salah satu” pendiri Forum Generasi Ende Muda (FORGEMA) dan Gerakan Pemuda (Garda) NTT, kali ini membuat laporan atas nama Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA).

Saya meminta file laporannya dan melihat bahwa substansinya sangat lengkap. Saya tidak akan menguraikannya secara lengkap di sini, namun saya sederhanakan secara singkat bahwa semua terlapor harus menjelaskan minimal tiga point di bawah ini:

Pertama, Bagaimana cacat administrasi yang menjadi dasar penolakan pelantikan Wabub yang jelas tertulis dan dipublikasi lewat Unit Layanan Administrasi (ULA) Kemendagri, diselesaikan oleh Kemendagri, sehingga muncul Salinan SK Mendagri yang menjadi dasar pelantikan tersebut.

Kedua, Bagaimana penjelasan Kemendagri atas keluarnya SK Penarikan Kembali atas SK sebelumnya? Jika tidak ada dalam sistem administrasi negara kita, mengapa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dirjend Otda atas nama Menteri? Jika ada dalam sistem administrasi negara kita, apa fungsinya? Dan bagaimana pelaksanaan pelantikan tersebut tetap dijalankan walaupun telah terbit surat ini?

Ketiga, Jika dua pertanyaan tersebut telah terjawab dan sah secara hukum, mengapa SK yang Asli dengan tandatangan basah dari Mendagri tidak pernah diserahkan ke pihak pihak terkait, sehingga tidak pernah ditunjukkan ke publik? Ini adalah hak publik Kabupaten Ende serta juga menjaga marwah dan wibawa jabatan wakil bupati Ende.

Laporan dari kelompok BENTARA ini sangat substantif. Seluruh rakyat Ende, baik yang mendukung adik Erik Rede maupun yang menentangnya, harus bersyukur atas langkah berani ini.

Semua terlapor harus datang ke Ombudsman jika dipanggil dan harus memberikan keterangannya di salah satu Lembaga Tinggi Negara, hasil dari reformasi tersebut. Apapun jawabannya, saya harapkan menjadi akhir dari kegaduhan ini.

Sebenarnya, yang dilakukan oleh BENTARA ini mengikuti usul atau pernyataan dari Wabup sendiri: “silahkan tanyakan ke Kemendagri.”

Berbagai surat dalam berbagai bentuk telah dikirimkan ke Kemendagri, namun tidak direspon. Kini, kita meminta Komisi Ombudsman menggunakan wewenangnya untuk menanyakan langsung ke Kemendagri. Tentu, mereka (para terlapor, red) tidak akan bisa menghindar dari panggilan Ombudsman.

Oleh karena itu, mari kita hormati langkah ini dan bersama-sama menanti perkembangannya, bahkan secara bersama kita dapat menuntut agar komisi Ombudsman segera memproses laporan ini. Marwah dan wibawa Ende ada di dalamnya.
Kita hentikan segala aksi pro-kontra di Ende.

* Penulis adalah Putra Ende dan salah satu tokoh NTT Diaspora, tinggal di Jakarta.

Komentar