oleh

Atas Nama Transparansi Publik, PADMA Indonesia Desak Mendagri Tuntaskan Kisruh Wabup Ende

JAKARTA, MediaTimor.com– Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk segera menuntaskan kisruh mengenai legalitas Pelantikan Wakil Bupati (Wabup), Erikos Emanuel Rede.

“Atas nama transparansi dan akuntabilitas publik, Mendagri Tito Karnavian perlu segera menuntaskan polemik keabsahan jabatan Wabup Ende,” desak Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan resmi, Senin (7/3/2022).

Menurut Gabriel, kisruh mengenai legalitas Pelantikan Wabup Ende mulai mencuat ke publik sejak Gubernur NTT Viktor B. Laiskodat (VBL) mengabaikan Surat Penarikan SK Kemendagri oleh Dirjen OTDA Kemendagri
melalui Surat Dirjen OTDA atas nama Mendagri Nomor: 132.53/956/OTDA), tanggal 27 Januari 2022, sehingga hingga kini publik mempertanyakan dasar hukum pelantikan tersebut.

“Ini soal political will Mendagri Tito Karnavian dalam menyikapi polemik ini. Jika memang tidak mampu menangani kisruh ini, mungkin lebih baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menggantikannya,” tegas Gabriel.

Arogansi Kekuasaan

Gabriel menyinggung, polemik Pelantikan Wabup Ende juga menunjukkan arogansi kekuasaan yang diperlihatkan oleh Gubernur NTT dengan mengabaikan otoritas (kewenangan) yang lebih tinggi yakni Kemendagri.

“Ini bentuk arogansi kekuasaan yang mencederai prinsip-prinsip birokrasi atas nama kepentingan politik. Ini juga bentuk pembodohan publik karena memaksakan kehendak atas nama kuasa meski terdapat cacat prosedur dan cacat formil sesuai tuntutan konstitusi dan Undang-Undang,” kata Gabriel.

Gabriel beranggapan, di tengah desakan publik yang meminta pertanggungjawaban publik oleh Mendagri terkait polemik tersebut, justru hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait legalitas (keabsahan, red) Pelantikan Wabup Ende itu.

“Jika birokrasi berjalan tanpa legalitas dan dasar hukum, maka seyogyanya setiap putusan dan segala urusan dalam tata kelola pemerintahan berjalan tanpa legitimasi,” katanya.

Gabriel yang juga Ketua KOMPAK Indonesia itu mengapresiasi beberapa elemen Peduli Demokrasi yang berani mendatangi Kantor Mendagri juga OMBUDSMAN RI terkait polemik tersebut.

“Demokrasi yang sehat akan melahirkan birokrasi yang sehat. Sebaliknya, demokrasi yang cacat akan melahirkan birokrasi yang cacat pula. Jangan biarkan birokrasi di Ende berjalan tanpa legitimasi yang jelas jika Mendagri terus bungkam,” simpul Gabriel.

Komentar