oleh

Tanggapi Temuan LHP BPK RI 10 Miliar di BPBD Sikka, TPDI: KPK dan BPK Harus Ungkap Tuntas dan Tangkap Pelaku Tipikor!

MAUMERE, MediaTimor.com– Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menanggapi temuan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara dari Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, NTT, senilai Rp 10 Miliar.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menegaskan bahwa atas Temuan kerugian keuangan negara yang sangat fantastis tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK perlu berkoordinasi guna mengungkap dan menangkap pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Sikka.

“Harus diungkap tuntas dan menangkap pelaku Tipikor yang telah menyalahgunakan Anggaran Negara di tengah Sikka yaamng sedang menghadapi devisit anggaran, ancaman Covid-19 dan bencana alam yang terus terjadi,” sorot Petrus dalam keterangan resmi kepada media ini, Senin (7/3/2022).

Petrus mengatakan, dalam sistem hukum positif, tindakan korupsi di tengah bencana dunia dan rakyat susah akibat bencana yang berkepanjangan, ancaman pidananya adalah hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undand-Unsang Tipikor.

Advokat Peradi itu menyentil, Temuan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara dan Hasil Pemeriksaan BPK RI, tidak bisa disandingkan dengan bantahan Kepala BPBD Sikka, Yohanes Leba, bahwa temuan penyimpangan dana BPBD Sikka senilai Rp 10 miliar, hanyalah masalah kekeliruan administrasi.

“Publik Sikka lebih percaya temuan dan LHP BPK RI, ketimbang klarifikasi Kepala BPBD Sikka, Yohanes Laba,” kata Petrus.

Alasannya, lanjut Petrus, karena LHP BPK RI merupakan hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam LHP BPK sebagai Keputusan BPK.

Peran Media Lokal Mengawasi

Petrus menilai, peran pemberitaan media lokal di Sikka dalam mengungkap Hasil Audit BPK RI meski disebut-sebut masih bersifat sementara, menjadi sesuatu yang penting dan menunjukkan bahwa dana sebesar Rp 10 miliar TA 2021 di BPBD Sikka telah dijebol oleh “tikus-tikus” dan saat ini “tikus-tikusnya” dipastikan mulai mencari “kambing hitam” dan mencoba berlindung di balik dalih ada kekeliruan administrasi.

Petrus kembali menyinggung tanggapan Kepala BPBD Sikka, Yohanes Laba, kepada media online Sikka yang berdalilh bahwa temuan BPK RI hanyalah masalah kekeliruan administrasi.

“Kepala BPBD seharusnya menyadari bahwa temuan mengenai penjebolan dana BPBD Sikka senilai Rp. 10 miliar itu bukan temuan Inspektorat Kabupaten Sikka, yang hasilnya bisa “diorder” akan tetapi itu adalah temuan BPK RI yang akan dituangkan dalam LHP BPK RI sebagai Keputusan BPK RI yang sifatnya final,” tegasnya.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa para koruptor selalu berlindung di balik alasan kekeliruan adminsitasi, kemudian merasa diri sedang dikriminalisasi, dan sejumlah dalih lain sebagai bentuk pembelaan diri.

“Padahal, justru alasan kekeliruan administrasi itu, koruptor jadikan sebagai senjata atau modus bahkan “post factum” untuk mementahkan fakta, guna menyamarkan hasil korupsi yang pada gilirannya anak buah pegawai kecil selalu dijadikan tumbal, sementara Tuannya berleha-leha,” ujarnya.

Siapa yang Bertanggung Jawab

Petrus mengatakan, Organisasi BPBD Sikka merupakan unsur pendukung tugas Bupati Sikka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan, BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Sikka, karena itu temuan penyimpangan dana BPBD Sikka Rp. 10 miliar, tentu Bupati Sikka Roby Idong adalah penanggungjawab tertinggi bahkan terdepan.

“Karena itu, Kejari Sikka harus lebih dini melakukan tindakan hukum, tidak boleh menunggu LHP BPK RI yang definitif baru Kejaksaan memulai penyelidikan dan penyidikan. Kajari Sikka atau Kapolres Sikka sebaiknya dari sekarang memulai suatu penyelidikan dengan memeriksa Bupati Sikka Roby Idong, Kepala BPBD Sikka Yohanes Laba, guna dimintai pertanggungjawaban pidana korupsi,” katanya.

DPRD Sikka, tambah Petrus, tidak boleh hanya berhenti pada sikap mengungkap hal Ihwal temuan sementara BPK ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“DPRD Sikka harus menindaklanjuti dengan menggunaan Hak Angket agar DPRD bisa mengungkap dugaan korupsi dana BPBD, sekaligus sebagai dukungan politik kepada Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengungkap dugaan korupsi yang diduga melibatkan tanggung jawab Bupati Sikka, Roby Idong,” pungkas Pendiri Pergerakan Advokat (PEREKAT) Nusantara itu.

Komentar