oleh

Breaking News! BENTARA dan AME Resmi Laporkan Mendagri dan Gubernur NTT ke OMBUDSMAN RI

JAKARTA, MediaTimor.com– Dua Organisasi Advokasi untuk Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA) untuk Ende dan Angkatan Muda Ende (AME), Senin (7/3/2022) resmi melaporkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ke Ombudsman RI atas dugaan Maladministrasi dalam Pemilihan, Penetapan Hasil Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede.

Selain Mendagri dan Gubernur NTT, BENTARA dan AME juga melaporkan Dirjen OTDA Kemendagri, Akmal Malik; Bupati Ende, H. Djafar Achmad; Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso, Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende dan Erikos Emanuel Rede.

Dalam keterangan tertulis kepada media ini, Ketua Umum BENTARA untuk Ende, Florensius Sumarlin Bato, menegaskkan alasan Laporan kepada OMBUDSMAN RI karena mulai dari pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende, sampai dengan Mendagri Tito Karnavian diduga melakukan pelanggaran hukum dan Administrasi dalam proses pemilihan hingga pelantikan Wakil Bupati Ende, yang berpuncak dengan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor: 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19/1/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi NTT, Erikos Emanuel Rede.

“Fakta menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pelayanan Publik, khususnya dalam proses pemilihan hingga penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Wakil Bupati Ende, karena meskipun terdapat cacat formil dan prosedural, antara lain tanpa didukung SK Persetujuan DPP Partai Politik Pengusung (Marsel-Djafar), sebagai syarat yang diharuskan UU dan PKPU, tetapi para Terlapor tetap memproses pemilihan dan melantik Erikos E. Rede menjadi Wakil Bupati Ende,” nilai BENTARA.

BENTARA dan AME juga berlasan, Terlapor Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dinilai tanpa dasar hukum melantik Terlapor Erikos E. Rede, karena SK Mendagri Nomor: 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende dinyatakan ditarik kembali oleh Mendagri pada tanggal 27 Januari 2024, karena adanya cacat formil dan prosedural yang diakui oleh Mendagri, namun diabaikan oleh Gubernur NTT yang tetap melantik pada tanggal 27 Januari 2022, malam hari.

Dalam Laporan ke OMBUDSMAN RI tersebut, BENTARA dan AME juga menyerahkan sejumlah bukti Pelanggaran termasuk SK Penarikan Kembali atau Pembatalan SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende tertanggal 27 Januari 2022.

“Atas nama Demokrasi dan Penegakan Hukum, kaki berharap OMBUDSMAN RI segera memanggil Mendagri Tito Karnavian, Akmal Malik, Viktor B. Laiskodat, H. Djafar Ahmad, Fransiskus Taso, Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende dan Erikos E. Rede untuk didengar dan dimintai pertanggungjawabannya, agar pelayanan publik dalam Pemerintahan Daerah di Ende segera mendapatkan keabsahan dan kepastian hukum,” desak Marlin Bato.

Marlin menyinggung, permasalahan formil dan prosedur Pemilihan Wakil Bupati Ende berupa tidak adanya SK Persetujuan Dukungan Partai Politik Pengusung, sebegai bentuk dukungan setidak-tidaknya 20% kursi DPRD Ende, sudah menjadi catatan Mendagri dan Dirjen OTDA, sebagaimana Mendagri telah “Menarik Kembali” Keputusan Mendagri Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende tertanggal 19 Januari 2022, melalui Surat Dirjen OTDA a/n. Mendagri Nomor: 132.53/956/OTDA), tanggal 27 Januari 2022.

“Kami juga meminta agar OMBUDSMAN RI segera memproses Laporan BENTARA untuk Ende dan AME, agar ketidakabsahan posisi Wakil Bupati Ende tidak berlarut-larut dan agar Kabupaten Ende segera memiliki Wakil Bupati Ende yang sah, memiliki legitimasi dan diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat Ende,” tandas Marlin.

Komentar