oleh

PADMA Indonesia Nilai APH Terlibat Mafia Tanah dan Peradilan Sesat

JAKARTA, MediaTimor.com– Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia menyoroti realita kriminalisasi, diskriminasi dan mafia hukum yang masih marak terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah hukum DKI Jakarta.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, menilai Aparat Penegak Hukum (APH); mulai dari Polisi, Jaksa hingga Hakim, perlu diusut keterlibatan dan dimintai pertanggungjawaban.

“Perlu diusut tuntas kasus-kasus hukum yang diskriminatif, apalagi kriminalisasi proses hukum atas korban yang menuntut hak atas keadilan.Hal itu agar kebenaran dan keadilan ditegakkan secara objektif yang didukung dengan bukti hukum,” kata Gabriel dalam keterangan media, Sabtu (5/3/2022).

Gabriel menegaskan, diskriminasi dan kriminalisasi hukum di antaranya terjadi dalam sejumlah kasus tanah yang justru meloloskan dan memenangkan para mafia tanah yang sesungguhnya.

“Hal itu bisa terjadi karena keterlibatan Aparat Penegak Hukum. Polisi, Jaksa dan Hakim harus diusut dan bertanggung jawab,” desak Gabriel yang juga Ketua KOMPAK Indonesia ini.

Kriminalisasi Korban

Gabriel menyebut, Devid dan Effendi adalah dua korban kriminalisasi yang dituding sebagai mafia tanah di kawasan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Maret 2021 lalu.

Menurut Gabriel, banyak kejanggalan sejak awal penahanan oleh Polisi hingga vonis 4 bulan di PN Jakarta Pusat dengan putusan Nomor: 485/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 1 Desember 2021.

“Tuduhan sepihak dari Polres Metro Jakarta Pusat didukung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat, tidak mempunyai dasar hukum,” sorot Gabriel.

Menurutnya, tindakan ‘pemaksaan’ itu terkesan untuk menunjukkan keberhasilan pada pimpinan penegak hukum dan menguatkan dugaan adanya ‘tekanan’ dari pihak tertentu.

Seperti diketahui, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi, Kamis (8/4/2021), mengatakan telah mengamankan sejumlah tersangka dalam kasus penguasaan tanah di Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.

Adapun lahan yang disengketakan sebenarnya milik dari Induk Koperasi Kopra Indonesia dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 567 atas nama JAJASAN KOPRA.

Sebelum menahan Devid dan Effendi, Polres Jakarta Pusat menangkap delapan orang preman berinisial HK, EG, RK, MH, YB, WH, AS, dan LR yang diduga menguasai lahan itu, serta AD yang merupakan oknum pengacara.

Untuk itu, kata Gabriel, pihaknya mendesak Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung untuk memeriksa dan menindak tegas Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Bungur.

Selain itu, Gabriel mendesak Komisi Yudisial (KY), Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Banwas MA) dan Ketua MA untuk memeriksa dan menindak Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI yang tetap memaksakan peradilan sesat yang dipaksakan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Bungur.

“Ini peradilan sesat, karena terjadi diskriminasi terhadap korban yang dituding sebagai mafia tanah. Jaksa dan hakim harus segera ditindak oleh para pihak yang berwenang,” tegas Gabriel.

Sejak awal, kata Gabriel, korban yang mendapat kuasa dari pemilik tanah yang sah sudah berusaha meluruskan dan menilai ada ketikadilan dalam kasus tersebut.

Namun, pemilik tanah yang sah justru menghadapi tekanan dari pihak yang diduga menjadi mafia tanah. Sebagian besar media juga ikut menuding sesuai pernyataan Polisi, kemudian Jaksa dan Hakim juga seakan-akan ikut dalam permainan mafia tanah.

“Harus diusut siapa sebenarnya yang menjadi mafia tanah. Kami sangat mendukung Aparat Penegak Hukum menuntaskannya, dan kami siap membantu dan bekerja sama,” tandas Gabriel.

Komentar