oleh

Resmi Surati Mendagri, TPDI Desak Batalkan Pengangkatan Erik Rede sebagai Wakil Bupati Ende

JAKARTA, MediaTimor.com– Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan sejumlah Elemen pencinta Keadilan dan Demokrasi menggelar Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (1/3/2022), menyikapi polemik keabsahan Pelantikan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dan sejumlah aktivis resmi menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta klarifikasi sekaligus membatalkan pengangkatan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede.

“Surat klarifikasi itu dilayangkan agar pihak Kemendagri dan Mendagri Tito Karnavian menjelaskan ke publik perihal penarikan Surat Keputusan Mendagri Nomor: 132.53-67 tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende,” ujar Petrus dalam keterangan rilis kepada media ini, Rabu (3/3/2022).

Atas nama keadilan dan demokrasi, kata Petrus, TPDI meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan klarifikasi kepada publik.

Menurut Petrus, meskipun Mendagri melalui pengumumannya pada ULA Kemendagri pada 22 November 2022, menyatakan menolak usul pengesahan pengangkatan Erik Rede, pimpinan DPRD Ende dan partai politik pengusung tidak melakukan perbaikan atau melakukan proses pemilihan ulang Wakil Bupati Ende.

Padahal, kata dia, hal itu penting guna memenuhi kekuranglengkapan persyaratan administrasi yang bersifat wajib yaitu usulan DPP partai politik pengusung sesuai syarat Undang-Undang.

Di sisi lain, lanjut dia, meskipun Mendagri Tito Karnavian sudah tahu bahwa sejumlah persyaratan formil dan prosedur pemilihan Wakil Bupati Ende masih bermasalah, namun Mendagri tetap mengeluarkan Surat Keputusan untuk mengesahkan Erik Rede sebagai Wabup Ende periode 2019-2024.

“Mendagri perlu mendeclare soal pemenuhan berupa perbaikan atas kekuranglengkapan persyaratan dimaksud,” nilai Petrus.

Selain itu, singgung Petrus, terdapat fakta baru terkait dengan persyaratan Undang-Undang tentang “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara” sebagaimana hal itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Ternyata terdapat dokumen yang beredar di tengah masyarakat, menerangkan bahwa bakal calon Wakil Bupati Ende Erikos Emanuel Rede, ketika mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati Ende, sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang sedang macet dan berpotensi merugikan keuangan negara,” singgung Petrus.

Minta Atensi Ombudsman RI, Komisi II DPR RI Hingga KPK RI

Sementara itu, Ketua Dewan Pembin Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa mendorong Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan termasuk memanggil Mendagri dan Gubernur NTT guna melakukan klarifikasi terkait proses pelantikan Wabup Ende.

“Kami juga meminta Komisi II DPR untuk memanggil Mendagri dan Gubernur NTT agar memberi penjelasan terkait polemik pelantikan Wabup Ende melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR.

Menyinggung adanya indikasi kerugian keuangan negara dan dugaan gratifikasi, Gabriel yang juga Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia mendorong KPK RI untuk proaktif melakukan supervisi ke Ende, NTT.

“Kami mendorong KPK untuk proakif menelusuri potensi kerugian keuangan negara dan dugaan gratifikasi oleh Wabup Ende Erik Rede selama proses pelantikan yang catat formil maupun materil,” kata Gabriel.

Dalam kesempatan konferensi Pers itu, selain Koordinator TPDI, Petrus Selestinus; hadir juga Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia dan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa; Koordinator Benteng Merdeka Nusantara (BENTARA), Marlin Bato; aktivis Lembaga Advokasi untuk Demokrasi dan Pembaruan (LANDEP), Fransiskus Delong, serta sejumlah aktivis dan beberapa tokoh NTT Diaspora pencinta Keadilan dan Demokrasi.

Komentar