oleh

Bupati Djafar Sebut Telah Kantongi SK Wabup, KOMPAK Indonesia: Buktikan Kepada Publik!

ENDE, MediaTimor.com– Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, menanggapi pernyataan Bupati Ende, H. Djafar Achmad, yang menyatakan bahwa Pemda Ende telah mengantongi SK Wakil Bupati Ende atas nama Erikos Emanuel Rede.

Melansir media online GlobalFlores.com, Bupati Djafar menyatakan hal itu saat melantik pejabat Administrator, pejabat Pengawas dan pejabat Fungsional lingkup Pemkab Ende, Jumat (25/2/2022) bertempat di Ruang Garuda, Kantor Bupati Ende.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa mengatakan bahwa pernyataan Bupati Ende, Djafar Achmad soal SK Wabup Ende harus dibuktikan kepada publik, baik publik yang ada di Ende, NTT, maupun Nasional.

“Kita mendukung kejujuran dan transparansi Bupati Ende yang menyatakan bahwa Pemkab Ende sudah mengantongi SK Wabup, Erik Rede. Jika benar demikian (mengantongi SK Wabup, red), buktikan kepada publik; apakah yang dikantongi Pemkab Ende Salinan SK Mendagri yang sudah ditarik kembali pihak Kemendagri ataukah SK Mendagri Tito Karnavian disertai tanda tangan dan cap basah?” timpal Gabriel dalam keterangan resmi kepada media ini, Senin (28/2/2022).

Gabriel beralasan, hal itu penting agar publik dan pers tidak meragukan pernyataan Bupati Ende, sebab hingga saat ini belum ada Keterangan Resmi dari pihak Kemendagri.

Guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntable dan berintegritas, kata Gabriel, maka pihaknya mendesak Bupati Ende, Gubernur NTT dan Mendagri Tito Karnavian untuk menggelar konferensi pers resmi dan menyatakan kepada publib Ende, NTT dan Nasional terkait polemik SK Mendagri Tito Karnavian; apakah benar SK Mendagri Tito Karnavian yang Aseli sudah diserahkan kepada Pemkab Ende seperti yang disampaikan Bupati Ende atau justru Pemkab Ende baru mengantongi Salinan SK Mendagri yang sudah ditarik kembali pihak Kemendagri.

Selain itu, KOMPAK Indonesia juga mendesak pihak Ombudsman RI agar segera memanggil Mendagri, Gubernur NTT dan Bupati Ende terkait Dugaan Kuat Maladministrasi.

Gabriel melanjutkan, pihaknya juga mendesak Komisi II DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, Gubernur NTT dan Bupati Ende terkait polemik kasus Wakil Bupati Ende.

“Kami juga mendesak KPK RI untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan kuat Tindak Pidana Korupsi di NTT dan dugaan gratifikasi di Ende,” desak Gabriel.

Komentar