oleh

Gelar Aksi di DPRD dan Kantor Bupati, Ini Tuntutan Aliansi Masyarakat Bersih Ende soal Polemik Wabup Ende

ENDE, MediaTimor.com– Aliansi Masyarakat Bersih Kabupaten Ende kembali menyoroti polemik Pelantikan Wakil Bupati Ende yang dinilai cacat prosedural dan dipertanyakan keabsahannya.

Sorotan itu disampaikan dalam aksi yang digelar di dua titik utama yakni Gedung DPRD Ende dan Kantor Bupati Ende, Kamis (24/2/2022).

Massa aksi yang berjumlah 30-an orang melintasi beberapa jalan utama di kota Ende sambil berorasi sepanjang jalan yang dilalui.

Tuntutan Aliansi

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Aliansi menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Koordinator umum aksi, Dion Mbanga, yakni;

Pertama, mempertanyakan sikap Pimpinan DPRD Ende yang diduga memaksakan kehendak pemilihan dan menetapkan Wakil Bupati Ende Terpilih tetap berlangsung tanpa adanya dukungan Surat Ketetapan DPP Parpol dan mengabaikan prasyarat administrasi hukum.

Kedua, mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kekuasaan Ketua DPRD Ende sehingga mengangkangi suratnya sendiri untuk meminta dukungan DPP pengusung.

Ketiga, mendesak Gubernur dan Sekda NTT untuk menyampaikan secara jujur kepada rakyat NTT, karena diduga Pelantikan Wabup Ende berdasarkan Salinan SK Mendagri yang belum ada tandatangan basah Mendagri dan Cap basah Kemendagri dan mengabaikan Surat Dirjen OTDA a/n. Mendagri dengan Surat Nomor: 132.53/956/OTDA, tanggal 27/1/2022, kepada Gubernur NTT, menegaskan bahwa setelah menelusuri dan mencermati kembali dari sisi formil dan prosedural SK. Mendagri Nomor: 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, Mendagri “menarik Kembali” Surat Mendagri Nomor: 132.53/879/ OTDA, tanggal 25/1/2022, dan Keputusan Mendagri Nomor: 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022, untuk perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat, menduga adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Gubernur NTT yang tetap melantik Wakil Bupati Ende dan mengangkangi penarikan surat Salinan Putusan Mendagri.

Kelima, mendukung Sikap Tegas Mendagri untuk tidak serta-merta melantik Wakil Bupati Ende, dengan dugaan mengabaikan prasyarat administrasi hukum sesuai Surat Dirjen OTDA a/n. Mendagri dengan Surat Nomor: 132.53/956/OTDA, tanggal 27/1/2022.

Keenam, mendesak agar Dirjen OTDA dan Mendagri membuat pernyataan tegas kepada publik soal pembangkangan Gubernur NTT yang tetap melakukan pelantikan Wakil Bupati Ende dan mengabaikan Mendagri.

Ketujuh, mendesak Presiden RI memerintahkan Mendagri dan Dirjen Otda untuk jujur menyampaikan kepada publik bahwa Mendagri belum menandatangani SK Pengesahan Wakil Bupati Ende, tetapi baru mengirimkan Salinan Keputusan Mendagri yang sudah ditarik kembali karena ada permasalahan serius.

Kedelapan, mendesak Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi II DPR RI, Komisi III DPR RI dan KPK RI untuk mengungkap aktor intelektual yang bermain dalam Pilwabup Ende dan patut juga mengaudit seluruh penggunaan anggaran negara pasca pelantikan, sebab berpotensi adanya penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai asas legal.

Harus jadi Atensi Serius Mendagri

Saat dikonfirmasi media ini, Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa, mengatakan bahwa polemik Wakil Bupati Ende, baik fakta cacat prosedural (tanpa SK DPP Parpol Pengusung, red), maupun pengabaian terhadap Surat Dirjen OTDA Kemendagri oleh Gubernur NTT, harus menjadi atensi serius Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Menurut Gabriel, aksi Aliansi, baik di kantor Kemendagri RI maupun yang dilakukan di Ende, merupakan bentuk komitmen publik yang turut andil mengawasi wibawa demokrasi agar tidak dimanipulasi, diintervensi sewenang-wenang, bahkan disalahgunakan atas nama kekuasaan.

“Mendagri harus memberi atensi serius terhadap polemik ini, dengan berani membuat pernyataan tegas kepada publik sehingga tidak membias kepada konflik kepentingan secara horizontal di daerah. Ini juga soal marwah birokrasi yang harus menjunjung tinggi aspek transparansi publik dan integritas,” ujar Gabriel.

Gabriel menilai, jika Mendagri tetap bungkam dan mengabaikan aspirasi publik, maka bukan tidak mungkin Aliansi akan terus menuntut aspirasi mereka ke Ombudsman RI, Komisi II DPR RI, Komisi III DPR RI, bahkan hingga ke Istana Presiden Jokowi.

“Saatnya Mendagri menyatakan sikap kepada publik agar roda birokrasi tidak dihantui oleh gesekan polemik yang kian membias. Konstitusi harus menjadi acuan dan payung utama, agar marwah demokrasi dan wibawa birokrasi tetap dijunjung tinggi,” tutup Gabriel.

Komentar