oleh

Dituding jadi Penyebab Kericuhan di DPRD Sikka, TPDI: Bupati Sikka Harusnya Memotivasi Bukan Provokasi

MAUMERE, MediaTimor.com– Bupati Sikka, Fransiskus Reberto Diogo atau akrab disapa Robby Idong, lagi-lagi dituding jadi biang kerok adu jotos yang nyaris terjadi antara sesama Anggota DPRD Sikka bahkan antara dirinya dengan salah seorang Anggota DPRD Sikka.

Atas peristiwa tersebut, banyak pihak menyayangkan perilaku pimpinan Daerah dan lembaga DPRD Sikka yang mempertontonkan kepada publik etika pejabat serta disorot media.

Sorotan juga datang dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, yang lantas menyoroti perilaku kekerasan verbal dan fisik yang dipertontonkan oleh Bupati Sikka.

“Apakah ini sebagai bagian dari pencitraan atau ini adalah karakter bawaan lahir?”sorot Petrus dalam keterangan resmi kepada media ini, Selasa (22/2/2022).

Petrus menilai, sebagai Bupati Sikka, Robby Idong adalah mitra, bukan atasan atau bawahan DPRD Sikka, sehingga kehadirannya di DPRD adalah sebagai tamu.

“Sebagai seorang tamu, Robby Idong adalah Kepala Pemerintahan Daerah, seharusnya mengedepankan watak melayani dan mengabdi dalam tata kelola pemerintahan serta senantiasa berpegang pada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” ujar Advokat Peradi itu.

Namun yang terjadi, kata Petrus, Bupati Robby Idong justru membawa premanisme masuk ke dalam tata kelola pemerintahan.

Petrus menyinggung, kejadian 3 orang Satpol PP dipukul di kediaman Robby Idong pada 24 Maret 2021 lalu, Pengawas bangunan nyaris ditendang saat meninjau Puskesmas di Waigete pada kejadian 24 Juni 2021; dan kejadian terbaru 17 Februari 2022, saat Bupati Robby Idong mengadu domba bahkan mengajak duel dan nyaris berkelahi dengan Anggota DPRD Sikka, menjadi fakta yang tidak terbantahkan tentang premanisme.

“Berkepribadian Ganda”

Testimoni sejumlah Anggota DPRD Sikka mengungkap fakta bahwa kejadian nyaris baku hantam antar sesama Anggota DPRD dan antara Anggota DPRD dengan Bupati Sikka Robby Idong, berawal dari provokasi Robby Idong agar Anggota DPRD dari Fraksi Nasdem, Yosef Nong Soni berkelahi dengan Ketua DPRD Sikka, Donatus David sehingga adu jotospun nyaris terjadi dan rapat DPRD menjadi kacau.

Robby Idong pun mengakui bahwa dirinya yang memprovokasi.

“Sebagai Kepala Daerah, sikap mengadu domba siapaun untuk berkelahi, apalagi yang diadu domba adalah sesama pejabat, jelas ini melanggar etika dan nilai dasar seorang Penyelenggara Negara,” ungkap Petrus.

Menurut salah satu sesepuh NTT Diaspora asal Sikka itu, Bupati Robby Idong seharusnya lebih dewasa dan bijak dalam bertindak, bukan malah menerapkan cara-cara kekerasan dalam tata kelola pemerintahan, membuat gaduh dan mencerminkan watak arogan dan congkak karena hanya mau melihat ke atas, menyikut ke samping dan menginjak yang di bawah.

“Publik masih ingat, ‘kepribadian ganda’ Robby Idong saat menghadiri pesta pantai bersama Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat, pada 21 Agustus 2021 lalu, saat PPKM diberlakukan secara ketat di Sikka, tetapi di Pantai Semau, Kupang, Roby Idong menjadi liar dan ikut berpesta pora mengabaikan PPKM, tidak berempati pada rakyat yang sedang susah pada masa pandemi,” sentil Petrus.

Rendah Etika dan Kapasitas

Petrus beranggapan, hanya pemimpin yang rendah etika dan minim kapasitas, yang bisa berperilaku seperti bunglon.

“Dapat dibayangkan, pada saat yang sama Bupati Robby Idong mengabaikan PPKM, menjadi liar dan arogan sambil berpesta pora bernyanyi ria di atas panggung di Semau, sementara di Sikka Bupati Robby Idong menerapkan PPKM yang ketat sampai ada warganya dan anak-anak sekolah harus mendapat perlakukan sadis dari Satgas Covid-19,” sorot Petrus.

Ia menyayangkan etika dan empati seorang Pemimpin Daerah; apakah Bupati Robby Idong sedang mengalami “kepribadian ganda” atau “gangguan identitas disosiatif yang permanen”, sehingga perilakunya selalu berubah-ubah tetapi tidak disadari dan tidak bisa membedakan mana yang patut, mana yang berakhlak dan mana yang tidak pantas, akibat gangguan memori, kesadaran dan kepribadian.

Petrus menambahkan, yang membuat hampir seluruh anggota DPRD Sikka sesalkan yakni ketika Bupati Robby Idong mencampuri urusan dapur rumah orang lain, yaitu rapat DPRD Sikka yang menjadi wewenang dan urusan DPRD, tetapi malah tanpa tedeng aling-aling menginternalisasi pola premanisme ke dalam ruang publik di DPRD, lalu bergaya politik cuci tangan ala Pontius Pilatus, meninggalkan ruang DPRD Sikka, lari dari tanggung jawab.

Ia membenarkan apa yang disebut Media lokal dan TV Kompas di Sikka bahwa kericuhan yang mewarnai rapat paripurna DPRD Sikka dengan agenda Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Sikka dan Pokir Tahun 2023, Kamis (17/2/2022), Bupati Sikka Robby Idong sampai menantang duel legislator, sudah tak terbantahkan.

“Karena itu, DPRD Sikka seharusnya melaporkan ke Mendagri supaya ada penindakan terhadap Bupati Robby Idong,” tegas Petrus.

Komentar