oleh

PADMA Indonesia Desak Pemerintah Indonesia Beri Keterangan Resmi ke Publik terkait Nasib 7 ABK asal Indonesia

JAKARTA, MediaTimor.com Belum adanya kepastian keberadaan 7 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang diduga hilang di Perairan Mauritius, hingga kini masih menimbulkan kegelisahan bagi keluarga pada khususnya dan publik NTT pada umumnya.

Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, kembali angkat bicara terkait sikap pemerintah Indonesia dan langkah penegakan Hukum yang terkesan diam seribu bahasa.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan resminya, Senin (21/2/2022) mengaku, pihak keluarga dari 2 ABK asal Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus meminta bantuan PADMA untuk meminta informasi lengkap ke pihak Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Madagaskar dan Mauritius terkait kondisi kedua anak mereka.

“Keluarga juga meminta PADMA agar melobi ke pihak Kemenlu RI dan Perwakilan RI di Madagaskar dan Mauritius guna mendengarkan keterangan langsung Nakhoda Kapal Ikan dan ABK asal Vietnam yang saat ini ditahan pihak Kepolisian Mauritius,” ujar Gabriel.

Gabriel berkomitmen, atas nama panggilan kemanusiaan untuk memenuhi rasa keadilan bagi orang tua dan keluarga dari 2 ABK asal Belu, NTT, yang sudah memberikan Kuasa kepada PADMA Indonesia, menyatakan beberapa point tuntutan sebagai komitmen moral dan perjuangan, yakni;

Pertama, mendesak Presiden RI agar memerintahkan Menlu RI, Menaker, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Kepala BP2MI untuk segera memberikan keterangan resmi terkait keberadaan 7 ABK asal Indonesia yang hilang di Perairan Mauritius; apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal.

“Jika sudah meninggal, maka bisa dimintai keterangan resmi bekerjasama dengan Kepolisian Mauritius terhadap Nakhoda dan ABK Kapal asal Vietnam yang masih hidup dan kini ditahan oleh Kepolisian Mauritius,” desak Gabriel.

Kedua, mendesak Menlu RI agar bisa menfasilitasi Perwakilan Keluarga 7 ABK asal Indonesia untuk bertemu dengan Nakhoda Kapal dan ABK asal Vietnam yang masih ditahan oleh pihak Kepolisian Mauritius untuk menanyakan keberadaan 7 ABK Asal Indonesia yang hilang di Mauritius; apakah masih hidup atau sudah meninggal.

“Jika sudah meninggal, apakah dilarung di laut atau dikuburkan di Mauritius?” timpalnya.

Ketiga, PADMA Indonesia siap bekerjasama secara aktif dengan semua stakeholder hingga adanya kepastian keberadaan 7 ABK Asal Indonesia.

Keempat, mendesak Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Luar Negeri dan Kepala BP2MI untuk segera menerbitkan PP dan Aturan Turunannya, khusus Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan serta mewajibkan agen-agen untuk memiliki Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan (P3MI SKP) yang terdaftar resmi di Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI, sesuai UU 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Negara jangan abai dan lalai terhadap bentuk kejahatan kemanusiaan yang menimpa ABK asal Indonesia. Negara harus hadir dan memberi keterangan resmi kepada publik serta memperjuangkan keadilan hukum dan HAM bagi korban dan keluarga korban,” desak Gabriel yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pekerja Migran Indonesia Sektor Kemaritiman dan Perikanan itu.

Komentar