oleh

Abaikan Laporan Ibu Lilis, PADMA Indonesia Desak Kapolda NTT Copot Kapolres Flores Timur

FLORES TIMUR, MediaTimor.com– Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia menyoroti langkah penegakan hukum di lingkup Polres Flores Timur (Flotim), NTT, yang dinilai tidak profesional dan tidak berintegritas.

Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan bahwa sorotan itu berangkat dari belum adanya kepastian hukum dan pemenuhan rasa Keadilan bagi korban atas Laporan Polisi Ibu Lilis Keraf di Polres Flotim yang sudah genap 1 Tahun sejak 22 Pebruari 2021 lalu.

“Ini memperlihatkan bahwa kinerja penegakan hukum di Polres Flores Timur sangat tidak profesional dan tidak berintegritas. Kasat Reskrim dan Kanit Polres Flotim tidak kapabel hingga penanganan satu perkara saja bisa memakan waktu 1 tahun,” sorot Gabriel dalam keterangan tertulis, Senin (21/1/2022).

Menurut Gabriel, pembiaran bahkan dipetieskannya Laporan Korban Lilis, sudah waktunya perlu diawasi oleh publik, pers, Pimpinan Mabes Polri, Polda NTT dan Komisi III DPR RI serta Lembaga Negara seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Kompolnas dan KPK RI.

Gabriel menegaskan, terpanggil untuk menyelamatkan Harkat dan Martabat Korban dan Wibawa Polri, PADMA Indonesia bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia menyatakan sikap;

Pertama, meminta Kapolri agar memerintahkan Kapolda NTT untuk segera mencopot dan memeriksa Kasat Reskrim beserta Kanit-kanitnya yang tidak profesional dan tidak berintegritas dalam penegakan hukum di lingkup reskrim Polres Flores Timur.

Kedua, mendesak Komisi III DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri dan Polda NTT guna mengevaluasi kinerja penegakan hukum di NTT oleh Aparat Penyidik yang tidak profesional dan tidak berintegritas sehingga banyak perkara yang dipetieskan; mulai dari LP wong tjilik hingga Ketua DPRD di wilayah hukum Polda NTT.

Ketiga, mendesak KPK RI agar lebih proaktif melakukan supervisi bahkan mengambil alih kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi yang dipetieskan, yang ditangani Polres maupun Polda NTT yang berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap Aparat Penegak Hukum dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Keempat, mengajak solidaritas publik, Tokoh Agama dan Pers untuk mengawasi secara ketat penegakan hukum yang mengabaikan profesinalisme, integritas dan pemenuhan Keadilan Korban, baik yang menimpa wong tjilik maupun Pejabat Publik di NTT.

“Sejak rotasi jabatan di lingkup Polda NTT, kami bahkan tidak menemukan gebrakan berarti oleh Kapolda NTT yang baru, Irjen Pol. Setyo Budiyanto sehingga terkesan penegakan hukum di NTT berjalan di tempat. Buktikan jika hukum adalah Panglima, bukan sebaliknya mengabaikan keadilan, HAM dan prinsip kesetaraan,” tegas Gabriel.

Komentar