oleh

TPDI: Mendagri Harus Bertanggung Jawab atas Ketidakpastian Hukum Jabatan Wabup Ende

JAKARTA, MediaTimor.com– “Mendagri tidak boleh berhenti pada tindakannya menarik kembali Salinan, Petikan SK dan SK Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen OTDA Nomor: 132.53/87 9/OTDA, tanggal 27/1/2022, lalu membiarkan status jabatan Wakil Bupati Ende dalam ketidakpastian hukum dan membingungkan Publik.”

Demikian hal itu diutarakan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, dalam keterangan tertulis kepada media ini, Senin (14/2/2022).

Petrus beralasan, menurut ketentuan Pasal 66 dan 67 UU Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, maka penarikan SK Mendagri Nomor: 132.53-67 tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, atas alasan cacat formil dan prosedural, maka Mendagri menindaklanjuti dengan membatalkan SK dan menetapkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

“Akan tetapi, sejak tanggal 27/1/2022 hingga saat ini, Mendagri tidak melakukan langkah apapun dan membiarkan status hukum Wakil Bupati Ende menjadi pergunjingan publik NTT, menimbulkan keresahan di kalangan ASN pada Pemda kabupaten Ende dan menjadikan Masyarakat terbelah antara pro dan kontra. Mendagri bersikap seakan-akan persoalan Wakil Bupati Ende hanya semata urusan pribadi Tito Karnavian dan Viktor B. Laiskodat,” sorot Petrus.

Meremehkan Masyarakat NTT

Petrus menilai, Penarikan SK Mendagri tanggal 27/1/ 2022, tanpa sikap tegas Mendagri usai penarikan SK sesuai ketentuan pasal 66, 67 dan 70 UU Nomor 30 Tahun 2014, hal ini merupakan “malapetaka” bagi proses demokratisasi di NTT dan tata kelola pemerintahan di Kemendagri.

“Ini menunjukkan, Mendagri Tito Karnavian menampilkan suatu model tata kelola administrasi Pemilihan Wakil Bupati yang sangat buruk dan membiarkan status Wakil Bupati Ende dalam ketidakpastian hukum,” katanya.

Secara hukum, lanjut Petrus, penarikan kembali Salinan, Petikan dan SK Mendagri, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, wajib diikuti dengan tindakan pengumuman kepada publik, karena soal Wakil Bupati Ende adalah soal kepentingan umum.

“Namun Mendagri mengabaikan bahkan meremehkan seakan-akan soal Wakil Bupati Ende, hanya sekedar persoalan pribadi. Dengan demikian, apakah Masyarakat NTT dianggap sebagai warga negara kelas dua yang tidak layak untuk diberitahu hak-haknya?” timpal Petrus.

Meskipun demikian, kata dia, Publik NTT tetap menunggu, memantau dan menuntut sikap Mendagri untuk terbuka kepada publik, perbaikan seperti apa yang sudah dilakukan pasca penarikan SK, dan konsolidasi dokumen secara bersama-sama pihak mana saja yang dimaksud oleh Mendagri, sesuai Surat Dirjen OTDA Nomor: 132.53/956/OTDA, tanggal 25/1/2022, kepada Gubernur NTT di Kupang.

“Surat Mendagri mengakui bahwa dari sisi “formil dan prosedural” dokumen pengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, terdapat problem, maka dipandang perlu secara bersama-sama melakukan konsolidasi dokumen pengusulan dimaksud,” singgungya.

Berkenaan dengan itu, maka Mendagri “Menarik Kembali”, Salinan, Petikan dan SK. Mendagri Nomor: 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19/1/2022, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, untuk perbaikan dengan segala akibat hukumnya, termasuk pertanggungjawabannya kepada Publik.

Mendagri Ingkar Janji

Petrus menegaskan bahwa Mendagri sudah “ingkar janji” karena Mendagri sudah mengingatkan Gubernur NTT soal kewenangan menarik kembali SK Mendagri Nomor: 132. 53-67 tanggal 19/1/2022, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, karena ada klausula dalam SK Mendagri itu menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan saat ini publik NTT menagih janji Mendagri itu.

“Penegasan Mendagri soal kewenangan “Menarik Kembali” Keputusannya, manakala terdapat kekeliruan dalam pembentukan SK Pengesahan Pengangkatan, dimaksudkan agar semua pihak paham, karena secara hukum kewenangan Mendagri untuk mencabut SK-nya itu sesuai dengan “asas contrarius actus” dan secara tegas pula diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” imbuh Advokat Peradi itu.

“Oleh karena itu, tindakan Mendagri mengeluarkan SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang meskipun Mendagri kemudiaan menyadari dan “menarik kembali” dengan konsekuensi yuridis, SK Mendagri dimaksud menjadi “tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan” dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, serta segala fasilitas dari negara termasuk gaji yang sempat dinikmati harus dikembalikan ke Kas Negara,” pungkasnya.

Komentar