oleh

Pegiat Anti Korupsi Dukung Atensi Arteria Dahlan Soroti Kinerja Kejati NTT

JAKARTA, MediaTimor.com– Pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani Nasional (AMMAN) FLOBAMORA, Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK), dan Forum Pemuda Penggerak Perdamaian dan Keadilan (FORMADDA) NTT, mendukung atensi Arteria Dahlan yang menyoroti kinerja kejaksaan tinggi NTT dalam rapat Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung.

“Atas nama pegiat Anti Korupsi, Kami mendukung atensi Bapak Arteria Dahlan yang dengan tegas dan berani menyoroti kinerja Kejaksan Tinggi NTT saat Rapat Komisi III DPR RI,” ujar Ketua AMMAN Flobamora, Roy Watu Pati, dalam keterangan media, Selasa (8/2/2022).

Menurut Aliansi, setidaknya publik tahu jika selama ini Direktur Hironimus Taolin telah menjadi Objek pemerasan Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi NTT, yang mana sesuai dengan apa disampaikan bahwa Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi NTT tersebut memeras Hironimus Taolin 100 juta sebanyak 20 kali.

“Arteria Dahlan setidaknya telah menguak misteri OTT satgas 53 Kejaksaan Agung yang minim informasi dari Kejaksaan Agung dan sedikit membuka tabir buruknya kinerja Kejaksaan Tinggi NTT,” lanjut Roy.

Untuk diketahui, masalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap jaksa Kundrat Mantolas, SH, MH dan pengusaha Hironimus Taolin di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) diawali dengan kasus dugaan pemerasan oleh jaksa Kundrat Mantolas yang menjabat Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi NTT terhadap Hironimus Taolin, Direktur PT. Sari Karya Mandiri.

Dari hasil investigasi dan informasi yang diperoleh Tim AMMAN Flobamora dan GRAK, Hironimus Taolin diduga terlibat dalam kasus monopoli sejumlah proyek di Kabupaten Timor Tengah Utara (ruas jalan Kefa-Eban senilai Rp 20 Milyar) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (ruas jalan Kapan-Nenas Senilai Rp 15,5 Milyar) serta Kabupaten Belu, NTT.

Aliansi menyebut, yang menjadi perhatiaan terkait proyek-proyek tersebut yakni proyek ruas Jalan Kapan-Nenas yang dikerjakan PT. Sari Karya Mandiri tahun anggaran 2019 diduga bermasalah, namun pada proyek yang sama pada tahun anggaran 2020, PT. Sari Karya Mandiri kembali diterpilih menjadi pemenang tender proyek tersebut.

“Masalah Mantolas dan Helmus ini merupakan fenomena gunung es penegakan hukum di NTT. Ini masalah yang kelihatan namun kami menduga kuat ada praktik-praktik kotor yang belum kelihatan,” ujar Nesta dari FORMADDA NTT.

Aliansi menuntut alasan merujuk pada investigasi; mengapa Mantolas berani memeras Hironimus? Apakah karena Hironimus ada dalam masalah yang dapat menjeratnya untuk dibui sehingga untuk menyelamatkan diri Hironimus rela diperas Mantolas? Apa saja pengerjaan proyek PT. SKM yang bermasalah dan sedang ditangani kejaksaan? Apa saja proyek-proyek PT. SKM yang dilaporkan dan lambat ditangani oleh pihak Kejaksaan? Apakah dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Mantolas bermaksud agar proses hukum terhadap laporan proyek-proyek bermasalah yang dikerjakan PT. SKM bisa diperlambat atau mungkin bisa jadi dihilangkan?

“Jawaban atas pertanyaan ini harus diungkap ke publik agar publik tahu. Jika benar terbukti sah dan menyakinkan ada upaya pemerasan yang dilakukan Mantolas, harusnya Mantolas dipidana bukan diberi hukuman administrasi,” sorot Roy.

Kepastian Hukum Kasus MTN

Dalam rilis, Aliansi juga menyoroti penanganan beberapa kasus korupsi yang dinilai lambat dan tanpa ada kepastian penuntasa; seperti penanganan kasus dugaan korupsi Medium Term Notes (MTN) yang terjadi di Bank NTT.

“Anehnya, hingga hari ini Kejaksaan Tinggi NTT belum menetapkan tersangka Kasus dugaan korupsi MTN PT. SNP oleh Bank NTT. Padahal kasus MTN ini menjadi temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) pada Bank NTT yang dikeluarkan oleh BPK pada tanggal 14 Januari 2020 lalu,” singgung Roy.

Untuk hal ini, desak Roy, Aliansi Pegiat Anti Koripsi dengan tegas mendesak agar Kepala Kajati NTT, Dr. Yulianto, SH,.MH, segera menyelesaikan proses hukum kasus MTN di Bank NTT dan menyelesaikan kasus dugaan korupsi lainnya di Bank NTT.

Aliansi membeberkan, dalam temuan BPK pada LHP-DTT yang dikeluarkan oleh BPK pada tanggal 14 Januari 2020 lalu, ditemukan bahwa yang berpotensi merugikan keuangan negara bukan hanya kasus MTN dengan nilai kerugian hingga Rp 60,5 Miliar, namun ada banyak dugaan kerugian negara pada Bank NTT kurang lebih Rp 250 Miliar.

“Oleh karena itu, kami mendesak Kepala Kejati NTT segera menetapkan tersangka dan menuntaskan kasus MTN agar potensi kerugian lain pada Bank NTT dapat segera diproses hukum,” desak Roy.

“Kami juga meminta agar Bapak Arteria Dahlan tetap lantang bersuara mengawasi kinerja Kejati NTT dan penanganan kasus dugaan korupsi di NTT. Kami siap mendukung dan selalu mendoakan bapak agar tetap memperhatikan NTT, terima kasih Pak Arteria,” tutup Roy.

Komentar