oleh

PADMA Indonesia Desak Pemerintah Indonesia Bertanggung Jawab atas Nasib 7 ABK Indonesia yang Hilang di Perairan Mauiritius-Afrika

JAKARTA, MediaTimor.com– Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa mendesak pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengumumkan secara resmi nasib 7 Anak Buah Kapal (ABK) yang hilang selama 11 bulan di perairan Mauiritius, Afrika.

Sementara pembayaran klaim asuransi yang dilakukan perekrut 7 ABK ini dinilai bertindak sepihak.

Menurut Gabriel, perusahaan perekrut 7 ABK yang hilang tersebut harus menjelaskan terlebih dahulu kepada pemerintah tentang peristiwa yang menyebabkan ABK hilang.

“Keluarga juga berhak mendapatkan informasi resmi dari perusahaan perekrut 7 ABK tentang apa yang terjadi hingga anggota mereka hilang. Anehnya, perusahaan memberikan penjelasan apakah mereka masih hidup atau tidak? Surat ini sepihak dari perusahaan,” kata Gabriel Goa di Jakarta, Rabu (12/1/2022) melansir KatongNTT.com.

“Surat ini tentunya batal demi hukum karena proses pengumuman resmi orang hilang belum ada dari negara. Ini langkah sepihak perusahaan, mau cari aman. Keluarga ini jadi korban. Kewajiban negara untuk hadir,” tegas Gabriel.

Gabriel menyinggung, dari surat permohonan bantuan hukum Gabriel Unu Tunabenani, orangtua dari satu ABK yang hilang kepada PADMA Indonesia tertanggal 10 Desember 2021, tercantum nama 7 ABK hilang yakni:

Rudi Herdiana (Brebes, 23 Mei 1988), Dadan (Ciamis, 20 Juli 1994), Petrus Crisologus Tunabenani (Covalima, 30 Juli 1994), Klaudius Ukat (Abat, 15 Februari 1997), Galih Candra Kusuma (Kebumen, 5 Februari 1996), Muhamad Jafar dan Anton Pradana.

Ketujuh pekerja migran di bidang perikanan dan kelautan ini berasal dari beberapa perusahaan jasa perekrut.

Satu di antaranya yakni PT Lumbung Artha Segara yang merekrut Petrus Crisologus Tunabenani, anak dari Gabriel Unu Tunabenani.

PADMA Indonesia, kata Gabriel, telah menerima permohonan bantuan hukum dari Gabriel Unu.

Selanjutnya PADMA meminta perlindungan sekaligus informasi resmi dari Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan informasi yang dia terima, pemerintah sedang mencari tahu tentang peristiwa 7 ABK hilang.

Gabriel Goa juga menerima informasi ada orang yang mengaku dari asuransi meminta keluarga 7 ABK hilang untuk melengkapi berkas.

Gaabriel menyarankan agar keluarga berhati-hati untuk tidak melayani orang tersebut.

“Kami sampaikan, kita belum menerima keterangan resmi dari pemerintah tentang 7 ABK; apakah dikriminalisasi atau apa? Kan belum ada keterangan resmi. Harus jelas dulu,” kata Gabriel Goa.

Melansir KatongNTT.com, sebelumnya Direktur Utama PT Lumbung Artha Segara yang merekrut ABK bernama Petrus Crisologus Tunabenani menjelaskan bahwa pada 12 Januari 2022 telah mengirimkan surat kepada orangtua Petrus.

Surat itu, tentang santunan klaim asuransi Rp 250 juta dan danaan belangsungkawa US$ 6000.

Setelah dana diterima, seperti tertulis dalam surat: “Kasus ini dinyatakan telah selesai melalui musyawarah dan mufakat, tidak ada tuntutan di kemudian hari kepada perantara Indonesia dan Taiwan,…”

Gabriel Unu, ayah ABK Petrus mengaku telah menerima dana asuransi karena terpaksa.

Sementara dana santunan dia tolak meskipun sudah ada notifikasi dana sudah masuk ke rekening bank milik.

“Sejak awal saya menuntut keberadaan anak saya, tapi saya dipaksa menerimanya, dibujuk, karena 6 keluarga ABK sudah menerima,” ujar Petrus, Selasa (1/11/2022).

PADMA meminta agar perusahaan-perusahaan perekrut resmi dipanggil oleh pemerintah untuk pertanyaan atas pertanyaan 7 warga Indonesia di perairan Mauritius, Afrika. Begitu juga pemilik perusahaan kapal untuk dipanggil resmi guna dimintai keterangan.

“Perusahaan perekrut juga harus dicek apakah memiliki izin resmi untuk menjalankan bisnis sektor perikanan dan kelautan. Perusahaan ini harus terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Perusahaan tidak hanya merekrut namun wajib melindungi ABK,” kata Gabriel Goa.

Gabriel mendesak agar Negara (pemerinrah Indonesia, red) wajib mempertemukan keluarga 7 ABK hilang dengan ABK Vietnam, mandor dan kapten kapal yang selamat dan kini kabarnya dipertahankan oleh kepolisian Mauritius.

“Keluarga ingin mencari tahu dari mereka apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa anggota keluarga mereka tidak mengunjungi,” katanya.

Sesuai informasi yang diterima, 7 ABK hilang setelah terjadi percobaan dengan ABK Vietnam saat kapal sandar di pelabuhan di perairan Mauritius pada 26 Februari 2021.

Peristiwa itu berawal dari pesta perpisahan ABK Petrus yang sudah berakhir kontrak kerja. Petrus mengundang rekan ABK asal Indonesia ke kapal.

Pada saat itu terjadi percekcokan antara Petrus dengan ABK Vietnam. Kemudian kapal yang sandar, dilepas menuju tengah laut pada malam itu. Setelah diketahui 7 ABK hilang dan ABK Vietnam bersama mandor dan kapten kapal polisi Mauritius.

Komentar