oleh

Jaringan Masyarakat Sipil dan Tim Hukum Desak Pengadilan Negeri Depok Beri Keadilan Hukum bagi Korban Kekerasan di Panti Asuhan Depok

DEPOK, MediaTimor.com– Tim Kuasa Hukum dan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual yang dialami anak Panti Asuhan Depok, meliputi ECPAT Indonesia, Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mitra ImaDei, Kelompok Perempuan Katolik Pegiat HAM dan Kemanusiaan, mendesak para Hakim di Pengadilan Negeri Depok, agar memberi putusan berasaskan Rasa Keadilan publik terhadap pelaku kejahatan (kekerasan) seksual terhadap anak.

Desakan dan tuntutan tersebut mengingat, Persidangan perkara kejahatan/kekerasan seksual terhadap anak Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani di Perumahan Mutiara Depok, Jawa Barat akan memasuki tahap akhir persidangan di Pengadilan Negeri Depok.

Adapun Terdakwa dalam perkara ini yakni LUKAS LUCKY NGALNGOLA, Alias BRUDER ANGELO, dengan Register Perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2021/PN Dpk, di mana Terdakwa mengaku diri sebagai rohaniwan yaitu BRUDER.

Dalam rilis yang diterima media ini, Senin (10/1/2022), Ermelina Singereta dari Tim Pembela Hukum Anak Indonesia, sebagai Pendamping Hukum (Kuasa Hukum Korban), menerangkan bahwa Persidangan perkara ini akan segera berakhir di Pengadilan Negeri Depok dengan Pembacaan Putusan Pengadilan (Vonis Hakim) terhadap Terdakwa yang akan dilaksanakan pada Kamis, (13/1/2022).

Ermelina mengatakan, Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut terhadap Terdakwa yakni Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut).

Selanjutnya, Jaksa Penutut Umum dalam tuntutannya menyakan bahwa Terdakwa LUKAS LUCKY NGALNGOLA, Alias BRUDER ANGELO terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP.

Sedangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni 14 tahun hukuman penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau subsider 3 bulan kurungan.

“Karena itu, konsekuensi hukum dari perbuatan Terdakwa adalah hukuman penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat tindak pidana yang dilakukan,” kata Ermelina yang akrab disapa Erna itu.

Jalan Panjang Keadilan Hukum

Dinna Prapto Raharja dari Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan senang mendengar informasi bahwa Pengadilan Negeri Depok akan segera menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa.

“Ini yang ditunggu-tunggu, sebab perkara ini sudah lama dilaporkan di Polres Metro Depok pada tanggal 7 September 2020 lalu, dengan laporan Polisi Nomor: LP/2096/K/IX/2020/PMJ/Restro Depok, terlapor Sdr. LUKAS LUCKY NGALNGOLA,” ujar Dinna Prapto.

Ia menjelaskan, awalnya penanganan perkara ini terkesan berjalan lambat dan sempat tidak berjalan atau mengalami kemandekan di Polres Metro Depok.

“Namun karena adanya desakan masyarakat sipil (publik), Tim Pembela Hukum Anak Indonesia yang merupakan Pendamping Hukum Korban, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), akhirnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok menindaklanjuti penanganan perkara ini,” paparnya.

Andy Ardian dari ECPAT Indonesia, menjelaskan bahwa, oleh karena penanganan perkara ini sempat tidak berjalan di Polres Metro Depok, sehingga Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Panti Asuhan Depok, yang terdiri dari ECPAT Indonesia, Mitra ImaDei, Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jaringan Peduli Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kelompok Perempuan Katolik Pegiat HAM dan Kemanusiaan, dan Tim Pembela

Hukum Anak Indonesia (Kuasa Hukum Korban) menginiasi penggalangan dukungan dari publik (masyarakat dan lembaga masyarakat sipil) untuk penuntasan Kasus Kekerasan Seksual yang dialami Anak Panti Asuhan di Depok, yang diduga dilakukan Sdr. LUKAS LUCKY NGALNGOLA, Alias ANGELO.

“Hal ini dilaksanakan sejak bulan April 2021,” kata Andy Ardian.

Senada, Iswanti dari Mitra ImaDei menyatakan, dengan berlanjutnya penanganan perkara ini sampai ke persidangan merupakan kemajuan dalam penegakan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Relasi Kuasa

Sementara itu, Maria Yohanista dari Kelompok Perempuan Katolik Pegiat HAM dan Kemanusiaan, menyatakan bahwa perkara ini berlatar berlatar belakang RELASI KUASA.

“Faktanya, Terdakwa adalah pemimpin dan pengelola Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani di Perumahan Mutiara Depok, Jawa Barat, dan korban adalah anak asuh panti asuhan yang dipimpin dan dikelola oleh Terdakwa,” ujar Maria Yohanista.

Maria beralasan, posisi sebagai pemimpin dan pengelola panti asuhan berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki terhadap anak asuh panti asuhan yang dalam posisi lemah dan tidak berdaya karena ketergantungan anak asuh panti asuhan terhadap pemimpin dan pengelola panti asuhan.

“Hal inilah yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagi pemimpin dan pengelola panti asuhan melakukan kekerasan seksual terhadap korban,” ujar Maria Yohanista, yang juga anggota Jaringan Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Penuntasan Kasus Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Panti Asuhan Depok.

Fakta Persidangan

Sementara itu, Judianto Simanjuntak selaku Pendamping Hukum (Kuasa Hukum Korban), menerangkan bahwa fakta persidangan menunjukkan dugaan kekerasan seksual (pencabulan, red) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban sangat kuat.

“Hal itu sesuai dengan keterangan 3 orang anak yang merupakan korban dalam persidangan, yang didukung keterangan saksi dan bukti Visum et Repertum,” kata Judianto.

Dengan demikian, lanjut Judianto, sangat beralasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa LUKAS LUCKY NGALNGOLA, Alias BRUDER ANGELO terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP.

“Oleh karena itu, diharapkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan dalam putusannya yang akan dibacakan pada Kamis (13/1/2022), Terdakwa LUKAS LUCKY NGALNGOLA, Alias BRUDER ANGELO terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 KUHP,” tegas Judianto Simanjuntak.

Sehubungan dengan itu, Judianto mengharapkan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara maksimal (seberat-beratnya) dan menambahkan hukuman pemberat terhadap Terdakwa, dengan beberapa alasan, yaitu:

Pertama, Perkara ini berlatar belakang RELASI KUASA, di mana Terdakwa adalah pengasuh anak-anak termasuk korban di Panti Asuhan yang dipimpin dan dikelola Terdakwa yaitu Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani di Perumahan Mutiara Depok, Jawa Barat.

Hal itu sebagaimana disebut dalam Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Kedua, dalam perkara ini, ada 3 (tiga) orang anak yang merupakan korban kekerasan seksual dari Terdakwa, menerangkan dalam persidangan bahwa korban mengalami kekerasan seksual (pencabulan, red) dari Terdakwa.

Ketiga, Kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban mengalami trauma, ketakutan, dan cemas serta gangguan psikis.

Keempat, Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap korban merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP, yaitu tahun 2018, terdakwa melakukan sodomi terhadap 1 (satu) orang korban.

Kemudian kekerasan seksual yang diduga dilakukan Terdakwa terhadap korban pada bulan Juli 2019, dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) lebih dari 1 (satu), yaitu sepanjang perjalanan di mobil angkot dari Panti Asuhan Kencana Bejana Rohani di Perumahan Mutiara Depok menuju Tukang cukur rambut garut raja gombal di Jalan Toleiskandar, Depok, dan kekerasan seksual terus berlanjut di mobil angkot ketika sudah sampai di Tukang cukur rambut garut raja gombal di Jalan Toleiskandar, Depok dan berlanjut lagi di tempat makan pecel lele, Jalan Bahagia Raya, Depok.

Kelima, dalam prosea persidangan, Terdakwa tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

“Karena itu, Pelaksanaan sidang perkara ini sampai pada vonis hakim, pada dasarnya untuk memberikan PERLINDUNGAN dan memberikan keadilan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini HARUS memberikan putusan yang adil untuk memenuhi rasa keadilan korban,” desak Judianto.

Komentar